Webinar Urgensi UU Cipta Kerja dalam Perspektif Hubungan Industrial di Indonesia oleh PMIH ULM 

peristiwa.info – Rabu (25/11), Program Magister Ilmu Hukum (PMIH) ULM menggelar Webinar Nasional yang bertemakan “Urgensi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hubungan Industrial di Indonesia”

Webinar Nasional ini dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya yakni Akadimisi Fakultas Hukum ULM Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. Biro Hukum SPSI Kalsel Sumarlan, S.H. dan Ketua DPP APINDO Kalsel Dr. H. Supriadi, S.Pd, M.M.

“Undang-Undang Cipta Kerja telah mengundang banyak Pro dan Kontra, sehingga kami berharap acara ini dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk mengemukakan padangannya.” ucap Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

H. Siswansyah, S.H., M.H. juga mengatakan “Indonesia akan mengalami bonus demografi dan memerlukan banyak lapangan kerja untuk mengoptimalkannya. Selain itu dengan adanya pandemi sekarang, keperluan lapangan kerja semakin tinggi dan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah investasi, maka diharapakan dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan.”

“Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menggairahkan investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Namun ada distorsi dalam cara pandang yang belum sampai ke dunia pekerja.” ucap Ragil selaku perwakilan APINDO kalsel.

Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, intervensi negara dalam hubungan antara pekerja dan pengusaha semakin menipis. Hal ini dapat berimbas pada keadilan yang semakin sulit dicapai oleh kaum pekerja.

“Perubahan birokrasi perizinan yang tadinya bersifat desentralisasi, dalam Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi sentralisasi.” tambah Prof. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.

Kegiatan Webinar Nasional ini berlangsung dari pukul 09.30 Wita sampai dengan 12.45 Wita. Dengan diikuti oleh sekitar 137 peserta, Webinar Nasional ini berlangsung sangat interaktif antara narasumber dan para peserta yang berhadir.

Peliput : Ahmad Saoqy & Eka Tiara Septiani