peristiwa.info – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji langkah penghematan anggaran sebagai respons atas dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengguncang perekonomian global. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pemangkasan gaji menteri hingga anggota DPR. Wacana tersebut muncul dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menilai perlu adanya langkah proaktif agar Indonesia tidak terdampak lebih dalam. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian dan menjadi bagian dari strategi antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi global. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kondisi aman tanpa upaya efisiensi, terutama di tengah tekanan global seperti kenaikan harga energi dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menindaklanjuti proses pengkajian mengenai pemangkasan gaji anggota kabinet maupun DPR. Ia menyoroti kebijakan yang telah diterapkan oleh Pakistan dalam menghadapi krisis. Negara tersebut diketahui memangkas gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan parlemen, serta mengalihkan hasil penghematan untuk membantu masyarakat rentan. Pakistan juga menerapkan berbagai langkah efisiensi lain seperti pembatasan penggunaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan dan lebih mengoptimalkan penggunaan transportasi publik. Tak hanya itu, ia juga meninjau dari negara Filipina yang menerapkan hanya empat hari kerja dalam seminggu. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo juga mempertimbangkan langkah itu guna mengurangi penggunaan BBM.

Dalam hal ini, wacana pemangkasan gaji untuk anggota kabinet maupun DPR mendapat berbagai respons dari kalangan politik. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin setuju terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji para anggota DPR. Bahkan tak hanya itu, Arse juga mendukung rencana efisiensi anggaran pada seluruh program pemerintah. Ia berpendapat bahwa tidak hanya berpusat pada aspek pemerintahan, namun juga mencakup segala hal lainnya dan semua alokasi anggaran yang berasal dari dana APBN harus dievaluasi mendalam agar lebih tepat sasaran di tengah konflik yang sedang memanas.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ketua komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda juga mengemukakan usulan agar efisiensi pada sejumlah program pemerintah dalam upaya menanggapi situasi politik global yang tidak menentu akibat perang. Menurutnya, strategi pemangkasan gaji ini merupakan isyarat dari Presiden supaya masyarakat bisa bersiap untuk menghadapi krisis yang kemungkinan akan terjadi. Meskipun demikian, ia juga mengimbau agar rencana efisiensi ini tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat dan dapat dikelola dengan baik, transparan, accountable, dan di alokasikan pada tempat yang seharusnya.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan kajian mendalam. Langkah efisiensi yang memungkinkan pemangkasan gaji pejabat negara diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal serta mencegah pelebaran defisit anggaran di tengah ketidakpastian akibat konflik Timur Tengah.

Peliput: Maulida Azzahra &

Nida Azizah

Editor: Azzahra Salwa Phileadiba