peristiwa.info – Mahasiswa bersama masyarakat Kalimantan Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Banjarmasin, Kamis (22/10/2026). Aksi tersebut turut menyuarakan delapan tuntutan, di antaranya penetapan karhutla sebagai bencana nasional, peningkatan pelayanan kesehatan, pengungkapan pelaku pembakaran hutan secara transparan, serta penyelesaian gangguan listrik beserta kompensasi. Massa juga mendesak pembentukan regulasi rehabilitasi lahan terbakar, penguatan langkah pencegahan kebakaran lahan gambut, tindakan nyata pemerintah dalam menangani karhutla, dan transparansi penggunaan anggaran bantuan bencana sebesar Rp100 miliar.

Dalam audiensi, DPRD menyatakan sepakat terhadap usulan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Ariadi Noor, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, hadir mewakili gubernur untuk menanggapi aspirasi massa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disebut telah mendorong pemerintah pusat agar membantu penanganan karhutla. Pemerintah juga menyebutkan adanya dukungan anggaran Rp1,2 triliun untuk delapan provinsi, dengan penanganan diprioritaskan berdasarkan kebutuhan tanpa mengabaikan daerah lain.

Terkait penegakan hukum, Kapolda menyampaikan bahwa penyidikan terhadap pelaku pembakaran telah berjalan dan barang bukti telah diperoleh. Dugaan keterlibatan perusahaan dalam negeri turut menjadi perhatian, sedangkan perusahaan luar negeri disebut belum terindikasi terlibat. Perkembangan tersebut tetap perlu mengacu pada hasil penyidikan resmi.

Kapolda juga mengingatkan masyarakat dan relawan agar menjaga kesehatan selama penanganan karhutla. Kabut asap turut menjadi perhatian karena dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Di tengah aksi, situasi sempat memanas hingga pagar pembatas terlepas. Namun, kondisi kembali tertib dan audiensi dilanjutkan di dalam gedung DPRD. Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah segera menindaklanjuti seluruh tuntutan secara konkret dan transparan, termasuk dalam penanganan karhutla serta perlindungan keselamatan masyarakat.

Peliput: Diandra Swadesi Rahim & Prita Ayunisya