BGN Tutup 1.999 Dapur SPPG, Belum Punya Sertifikat Higiene Sanitasi
peristiwa.info – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, secara resmi memutuskan untuk menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia pada Senin, 7 September 2026. Langkah tersebut diambil terhadap dapur-dapur yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan salah satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN diketahui terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari total awal 27.485 dapur, jumlah dapur yang tercatat aktif setelah proses penyisiran menjadi 27.022 dapur. Proses verifikasi ini dilakukan bertahap sebagai bagian dari upaya BGN memastikan seluruh dapur mitra memenuhi standar keamanan pangan sebelum beroperasi menyalurkan makanan bergizi kepada masyarakat.
Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan 1.999 dapur SPPG yang sama sekali belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan setempat. Sudaryono menegaskan bahwa persoalan yang ditemukan bukan sekadar dapur yang mendaftar namun belum memenuhi syarat, melainkan dapur-dapur tersebut memang tidak pernah mengajukan pendaftaran sama sekali kepada instansi kesehatan terkait.
Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, BGN akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara 1.999 dapur SPPG tersebut untuk selanjutnya dilakukan investigasi lebih lanjut, terhitung efektif sejak hari pengumuman disampaikan. Adapun rincian dapur yang ditutup meliputi Wilayah 1 sebanyak 351 dapur, Wilayah 2 sebanyak 1.417 dapur, dan Wilayah 3 sebanyak 231 dapur.
Langkah penutupan dan investigasi ini menjadi bagian dari komitmen BGN untuk menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di Indonesia, sekaligus memastikan setiap dapur mitra mematuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Peliput: Lucky Efendy
Editor: Diandra Swadesi Rahim
