peristiwa.info– Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengambil langkah proaktif dengan memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Gedung Mahligai Pancasila, Senin (16/3/2026), guna menjamin stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah. Pertemuan strategis yang melibatkan Bank Indonesia, BPS, dan unsur Forkopimda ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menghadapi potensi lonjakan permintaan kebutuhan pokok. Gubernur menegaskan bahwa penguatan sinergi lintas instansi adalah kunci utama untuk memastikan masyarakat Banua dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani oleh gejolak harga pasar yang tidak terkendali.

Dalam arahannya, Muhidin menyoroti data terbaru BPS yang menunjukkan adanya tekanan inflasi yang relatif tinggi di beberapa wilayah seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru. Sebagai bentuk penanganan cepat, pemerintah daerah akan mengintensifkan intervensi pasar melalui penyelenggaraan pasar murah serta menginstruksikan distributor besar untuk menyalurkan stok pangan langsung ke titik-titik terdampak. Pemangkasan rantai distribusi ini diharapkan dapat meredam spekulasi harga di tingkat pedagang dan menjamin keterjangkauan komoditas esensial seperti beras, gula, dan minyak goreng bagi seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah.

Selain komoditas pangan, fenomena kenaikan harga emas dunia yang menembus angka Rp3 juta per gram turut menjadi perhatian serius karena pengaruhnya terhadap angka inflasi daerah. Gubernur menjelaskan bahwa pembelian emas perhiasan masuk dalam komponen penghitungan inflasi, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan mempertimbangkan emas batangan jika tujuannya adalah investasi jangka panjang. Edukasi ini penting agar konsumsi masyarakat tidak memberikan tekanan tambahan pada statistik inflasi non-pangan, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global dan geopolitik yang memicu fluktuasi harga logam mulia.

Lebih lanjut, Gubernur Muhidin mengingatkan agar penyesuaian tarif jasa publik, seperti sektor kelistrikan, tidak dilakukan secara mendadak karena berpotensi mengguncang daya beli masyarakat secara signifikan. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan kenaikan harga kebutuhan dasar sebaiknya dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki ruang untuk adaptasi finansial, terutama saat menghadapi beban pengeluaran yang meningkat di bulan suci. Sinkronisasi data antara pemerintah dan instansi vertikal menjadi sangat krusial dalam pengambilan keputusan ini agar stabilitas ekonomi makro di Kalimantan Selatan tetap terjaga dan tidak memberatkan pengeluaran rumah tangga warga.

Sebagai langkah penutup, forum HLM TPID ini menegaskan komitmen kolektif untuk melakukan pengawasan ketat di lapangan melalui Satgas Pangan guna mencegah praktik penimbunan barang yang merugikan konsumen. Dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan ketersediaan uang layak edar, Pemerintah Provinsi Kalsel optimis laju inflasi dapat ditekan sesuai sasaran. Sinergi yang solid ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, menjamin keamanan pasokan bahan pokok, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kalimantan Selatan dalam menyambut hari besar keagamaan nasional mendatang.