peristiwa.info – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang tahun 2025. Dari total 242 LHKPN yang dianalisis, sebanyak 60 laporan terindikasi memiliki potensi tindak pidana korupsi. Temuan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penindakan sesuai kewenangannya berdasarkan undang-undang.

Analisis LHKPN dilakukan KPK sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut, setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai instrumen pengawasan publik.

KPK menjelaskan bahwa ratusan LHKPN yang dianalisis berasal dari berbagai sumber, baik inisiatif internal, proses penyelidikan dan penyidikan, pengaduan masyarakat, maupun laporan gratifikasi. LHKPN yang terindikasi korupsi selanjutnya diserahkan kepada Kedeputian Penindakan untuk ditelaah lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dari sisi hukum pidana, indikasi ketidakwajaran dalam LHKPN dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidaksesuaian antara harta kekayaan dan penghasilan yang sah dapat menjadi petunjuk awal adanya perbuatan melawan hukum.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi dalam sejumlah laporan. Temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai Pasal 12B UU Tipikor, yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK. Apabila tidak dilaporkan dan terbukti berhubungan dengan jabatan, gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Melalui analisis LHKPN, KPK menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. KPK juga menekankan bahwa kepatuhan administratif dalam pelaporan LHKPN harus diiringi dengan kebenaran materiil, guna mencegah dan memberantas praktik korupsi secara berkelanjutan.

Peliput : Umar Syarif
Editor : Najma Nur Azkiya