peristiwa.info — Wacana tentang penerapan darurat militer kembali muncul sejak aksi demonstrasi Agustus lalu. Sejumlah tokoh politik terkenal, termasuk mereka yang dekat dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, disebut memiliki perspektif yang berbeda. Sementara beberapa orang menganggap kebijakan darurat militer berlebihan dan berisiko mengekang demokrasi, yang lain berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi langkah cepat untuk meredam kemarahan massa.

Selain opsi darurat militer, pergantian Kapolri juga menjadi perdebatan. Seorang menteri meminta Kapolri diganti karena dianggap tidak mampu mengendalikan demonstrasi. Beberapa pihak mendorong evaluasi kepemimpinan Polri agar aparat lebih sigap menghadapi demonstrasi, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa masalah unjuk rasa sebaiknya ditangani melalui sistem kepolisian tanpa mengganti pucuk pimpinan.

Penerapan darurat militer dinilai hanya akan menyebabkan konflik lebih lanjut daripada menyelesaikan masalah. Organisasi masyarakat sipil menuntut pemerintah untuk lebih mengutamakan dialog serta menghormati hak warga dalam menyampaikan pendapat secara publik. Hingga saat ini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah ini.

Dr. Mohammad Syaiful Aris, Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), menyatakan bahwa tuntutan masyarakat dapat dianggap sebagai kritik yang baik untuk mendorong perubahan dalam lembaga DPR agar dapat mengawal aspirasi rakyat secara optimal.

Menurutnya, tuntutan masyarakat terhadap lembaga negara, termasuk DPR, merupakan cermin dari ketidakpuasan publik atas kinerja dan integritas wakil rakyat. “Sangat dapat dipahami adanya tuntutan ini, karena DPR menurut beberapa lembaga survei sering menjadi juara sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat. Hal ini disebabkan perilaku anggotanya yang kerap terjerat kasus korupsi dan kinerjanya yang tidak jelas. Rakyat tentunya menuntut agar terdapat perubahan pada kinerja DPR ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

Dengan demikian, isu darurat militer maupun kritik terhadap DPR sama-sama memperlihatkan kegelisahan publik terhadap kondisi politik dan demokrasi saat ini. Pemerintah pun dituntut untuk mengambil langkah bijak, baik dalam merespons demonstrasi maupun memperbaiki lembaga perwakilan rakyat, agar kepercayaan masyarakat terhadap negara dapat kembali diperkuat.

Peliput: Pirla Achmeta

Editor: Nabila