peristiwa.info – Pemerintah mulai mendorong penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di perguruan tinggi, khususnya untuk mahasiswa semester 5 ke atas. Kebijakan ini disampaikan oleh Brian Yuliarto selaku Mendiktisaintek Indonesia, sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem perkuliahan yang lebih efisien sekaligus mendukung penghematan energi, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

PJJ dinilai bisa mengurangi mobilitas mahasiswa yang selama ini harus bolak-balik ke kampus. Dengan sistem daring atau hybrid, aktivitas seperti pengumpulan tugas, administrasi, hingga sebagian perkuliahan bisa dilakukan secara digital. Hal ini diharapkan membuat kegiatan akademik jadi lebih praktis dan tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik.

Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua mahasiswa. Pemerintah menegaskan bahwa mahasiswa semester awal tetap harus mengikuti perkuliahan tatap muka. Alasannya, mereka masih membutuhkan interaksi langsung untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan membangun dasar pembelajaran yang kuat.

Selain itu, tidak semua mata kuliah bisa dialihkan ke sistem daring. Mata kuliah yang bersifat praktik atau membutuhkan laboratorium tetap harus dilakukan secara langsung. Karena itu, kampus diminta menyesuaikan penerapan PJJ sesuai kebutuhan masing-masing program studi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga ramai dibahas di media sosial seperti TikTok dan Instagram, dengan berbagai tanggapan dari mahasiswa. Ada yang mendukung karena dianggap lebih fleksibel, tapi ada juga yang khawatir kualitas pembelajaran bisa menurun seperti saat masa pandemi. Pada akhirnya, PJJ diposisikan sebagai solusi sementara yang tetap perlu dijalankan dengan hati-hati agar tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

Peliput : Aulia Rahmawati Suwarno

Editor : Najma Nur Azkiya