Peristiwa.info – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemangkasan anggaran, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi ini berlangsung di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin, 17 Februari 2025. Diantaranya para mahasiswa juga membawa bendera serta spanduk yang bertuliskan penolakan akan kebijakan pemerintah.

Aksi unjuk rasa ini menuntut 5 poin penting mengenai efisiensi anggaran yaitu supaya pemerintah membatalkan seluruh pemangkasan terhadap anggaran pendidikan, meminta menghentikan pembahasan RUU Sisdiknas, lalu penolakan izin usaha pertambangan kampus, kemudian menganggarkan tunjangan kinerja dosen ASN dan APBN untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, serta yang terakhir mewujudkan pendidikan yang demokratis dan mengabdi pada rakyat. Dalam aksinya, mahasiswa juga mengkritik narasi “Indonesia Emas 2045” yang sering digaungkan pemerintah. Menurut mereka, visi tersebut hanya akan menjadi wacana kosong jika sektor pendidikan tidak dijadikan prioritas utama.

DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi mahasiswa yang disampaikan dalam aksi terbaru. Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono, bersama Anggota Komisi I DPRD Kalsel, Dirham Zain, dan Sekretaris Dewan (Sekwan), Muhammad Jaini menanggapi aksi mahasiswa dengan duduk bersama mereka untuk mendengarkan tuntutan. Dirham mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan DPRD se-Indonesia pada Rabu (19/2/25) di Jakarta.

Senada, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Bambang Yanto Permono menyampaikan, pimpinan DPRD Kalsel sedang berhalangan hadir, namun ia menegaskan bahwa pihaknya akan membawa aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat, berharap segera mendapat respons. “Apa yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke pemerintah pusat, karena keputusan akhir ada di tangan mereka,” ujarnya.

Peliput: Eka Afrillia & Eldya Rosada

Editor: Azwa Assyifa