peristiwa.info – Perayaan Hari Musik Nasional berlangsung meriah di Surabaya pada Minggu, 9 Maret 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Kompleks Makam W.R. Soepratman, Jalan Kenjeran, Rangkah, Tambaksari, sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman. Dengan tema “Gelora Indonesia Raya,” perayaan ini menegaskan peran musik sebagai pengikat bangsa.

Heri Lentho, seorang budayawan dan ketua pelaksana kegiatan, mengungkapkan bahwa acara yang didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia. Dia menyatakan bahwa perayaan Hari Musik Nasional di Surabaya dimeriahkan dengan beragam kegiatan yang melibatkan musisi dari berbagai latar belakang.

Rangkaian acara dimulai dengan Parade Indonesia Bermusik yang berlangsung selama 24 jam. Parade ini menampilkan berbagai musisi, mulai dari musisi jalanan hingga kelompok keroncong dan orkestra yang tampil secara bergantian. “Hari Musik Nasional di Surabaya diawali dengan Parade Indonesia Bermusik, dimulai setelah maghrib dengan semua musisi bergabung hingga 24 jam,” kata Heri saat siaran di Radio Suara Surabaya.

Di sela parade musik tersebut, panitia juga mengadakan Ziarah Indonesia Raya di makam W.R. Soepratman yang dihadiri oleh pelajar, seniman, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Pada kesempatan itu, kelompok Higayon Singers mempersembahkan lagu-lagu karya Soepratman yang diaransemen dalam bentuk paduan suara dan keroncong.

Kegiatan ini juga mencakup agenda Gelora Indonesia Raya, di mana sekitar 1.000 pelajar bersama Kapolrestabes Surabaya Luthfie menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam tiga stanza. Pada malam harinya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dijadwalkan hadir untuk menyerahkan alat musik kepada musisi jalanan Surabaya serta berduet dengan Antea Putri Turk, cicit dari keluarga besar W.R. Soepratman.

Peliput: Addieny Kamalie Nailie

Adelia Nadira Salsabila

Editor: Muhammad Ferdy Aldino

Pristiwa.info – Dari tulisan ke layar lebar, rumah produksi Pal8 Pictures resmi mengadaptasi salah satu novel terlaris, Laut Bercerita karya Leila S. Chudori ke layar lebar. Pengumuman tersebut disampaikan di Jakarta pada 24 Februari 2026. Film ini dijadwalkan tayang pada 2026 dan disutradarai oleh Yosep Anggi Noen, menandai transformasi kisah sastra populer tentang aktivis 1998 ke format film.

Film ini akan dibintangi oleh Reza Rahadian sebagai Biru Laut dan Dian Sastrowardoyo sebagai Kasih Kinanti, serta turut menghadirkan Eva Celia dan Christine Hakim. Deretan nama besar tersebut memperkuat ekspektasi publik terhadap film yang mengangkat kisah penculikan dan perjuangan aktivis menjelang Reformasi Indonesia.

Adaptasi ini dilakukan karena relevansi cerita yang dinilai tetap kuat lintas generasi. Novel yang terbit pada 2017 itu dikenal luas sebagai karya fiksi sejarah yang menggambarkan sisi kemanusiaan para korban penghilangan paksa, sekaligus menjadi pengingat atas peristiwa kelam yang terjadi pada tahun 1998.

Meski dibanjiri dengan Antusiasme Yang tinggi, Leila S. Chudori mengaku menyimpan kekhawatiran atas proses alih wahana tersebut. Ia menyadari tingginya harapan pembaca agar film tetap setia pada narasi asli. Untuk menjembatani hal tersebut, Leila terlibat langsung dalam penulisan skenario untuk menjaga esensi cerita dan kedalaman emosinya.

Proses adaptasi dilakukan dengan menitikberatkan pada pilar utama cerita serta penguatan konteks sejarah.Keterbatasan durasi film membuat seluruh bagian novel tidak dapat dihadirkan, sehingga penyutradaraan difokuskan pada konflik inti dan perjalanan karakter utama agar tetap utuh dan berdampak.

Melalui pendekatan tersebut, film Laut Bercerita diharapkan bukan hanya menjadi tontonan, tetapi juga sarana refleksi bagi generasi muda. Dengan menghadirkan kembali kisah perjuangan aktivis 1998 ke layar lebar, film ini berupaya membuka wawasan dan ruang diskusi mengenai hak asasi manusia dan sejarah bangsa.

Peliput : Shifa Aliya

Siti Nurhaliza

Editor : Muhammad Riwandi Saputra

Program ini dijalankan oleh 15 mahasiswa lintas fakultas, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan, M. Ikhwan Najmi, S.Pd., M.Si. Ketua kelompok, Muhammad William Sabili, menjelaskan bahwa program ini bertujuan membantu masyarakat mengantisipasi banjir kilat melalui pengembangan alat pendeteksi ketinggian air berbasis Internet of Things (IoT).

“Kami merancang alat pendeteksi banjir menggunakan sensor jarak JSN dan water level sensor. Dengan sistem ini, warga dapat mengetahui kenaikan debit air lebih cepat sehingga bisa melakukan langkah antisipasi,” ujarnya.

Selain pengembangan alat, mahasiswa juga melaksanakan penyuluhan kebencanaan kepada warga, termasuk Ketua RT dan RW setempat. Edukasi dilakukan melalui pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman masyarakat terkait mitigasi banjir. Hasilnya, warga menunjukkan peningkatan pemahaman dan antusiasme yang tinggi terhadap program. Tim juga menggelar gotong royong bersama warga di Sungai Kertak Baru, Cempaka, serta menghibahkan tempat sampah dari dana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan lingkungan.

Program ini dirancang berdasarkan kondisi wilayah Cempaka yang rawan banjir kilat. Mahasiswa melakukan identifikasi masalah bersama warga sebelum merumuskan solusi berbasis teknologi dan edukasi. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mengaplikasikan ilmu teknologi sensor, manajemen program, dan edukasi kesehatan masyarakat, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta pemecahan masalah di lapangan. ULM berkomitmen menjaga keberlanjutan program melalui integrasi dalam skema MBKM dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan inovasi berbasis riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Peliput: Muhammad Rizky Fadhilah

Editor: Ghina Mahpudhah

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Mulai dari kegiatan Sehat Bersama yang berkolaborasi dengan BEM Fakultas Kesehatan Sari Mulia, Riang Warna Desa yang menghadirkan kompetisi ekspresi bagi anak-anak desa untuk berkreasi dalam lomba mewarnai dan kuis pengetahuan, hingga Jejak Profil Desa bersama LPM Peristiwa FH ULM yang mendokumentasikan potensi lokal melalui wawancara dan pengambilan video profil desa. Malam harinya, suasana keakraban semakin terasa lewat Panggung Harmoni, yang menampilkan kesenian tradisional seperti panting dan kuntau, serta persembahan bakat dari panitia dan warga.

Nur Amalia Fitri, Ketua BEM FH ULM menjelaskan bahwa SiRakyat merupakan bentuk nyata penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

“Biasanya pengabdian itu berhari-hari secara menginap, sedangkan untuk SiRakyat ini kami menggunakan tiga kali visit. Visit pertama, visit kedua, baru nanti visit ketiga yang kita bermalam. Tujuannya untuk bisa memberikan kebermanfaatan jangka panjang dan lebih membekas di hati masyarakat yang ada di desa,” ucapnya. 

Muhammad Robianoor, selaku Ketua Pelaksana SiRakyat Jejak Sakti 2025 turut menegaskan arah kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi lokal dan sinergi sosial ekonomi. Dan juga, sebagai wujud komitmen terhadap salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Masyarakat,” ungkapnya.

Dalam penutup wawancara, ia juga menyampaikan pesan bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Sebagai Ketua Pelaksana kegiatan sirakyat ini, saya mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengimplementasikan konsep agent of change dan social control yang sejati. Ilmu hukum yang telah dipelajari di bangku perkuliahan bukanlah sekadar teori yang terpisah dari realitas masyarakat, melainkan instrumen pemberdayaan yang harus diaktualisasikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.

Melalui SiRakyat Jejak Sakti Visit 3, mahasiswa Fakultas Hukum ULM menunjukkan bahwa pengabdian bukan hanya tentang hadir di tengah masyarakat, tetapi juga tentang membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Dari Desa Jejangkit Pasar, semangat kolaboratif dan nilai kemanusiaan terus bergema menguatkan komitmen bahwa ilmu hukum dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan perubahan nyata.

Penunjukan ULM sebagai tuan rumah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Khairul Munadi, saat melakukan kunjungan kerja ke kampus ULM. Rektor ULM, Prof. Ahmad Alim Bachri, menyatakan bahwa kampusnya telah mempersiapkan fasilitas dan tim kerja agar pelaksanaan MTQ berjalan lancar.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Rusmin Nuryadin mengatakan bahwa panitia akan menerima dewan juri mulai tanggal 3 Oktober, dan diharapkan sekitar 1.500 peserta dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia akan hadir.

Acara MTQMN ini tidak hanya berupa kompetisi antar mahasiswa dalam berbagai cabang seperti Tilawah, Tartil, Tahfiz, Karya Tulis Qur’ani, dan lain-lain, tetapi juga akan diiringi dengan kegiatan pendukung seperti seminar nasional, bazar terbuka, serta pertemuan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia. Dukungan dari pemerintah provinsi, pihak swasta, dan masyarakat pun telah disiapkan demi kelancaran penyelenggaraan acara ini di Kalimantan Selatan.

Dengan ditunjuknya sebagai tuan rumah, ULM berharap MTQMN 2025 bisa menjadi momentum memperkuat nilai-nilai keislaman, kebersamaan antar mahasiswa, serta memperkenalkan kebudayaan Kalimantan Selatan kepada seluruh peserta dan tamu undangan.

Peliput: Syarifah Nawal Aliya
Editor: Azwa Assyifa

Konsolidasi yang digagas melalui seruan poster di media sosial itu mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan. “Diam berarti memberi restu pada penindasan,” begitu bunyi pesan yang menggema. Ratusan orang dari latar belakang berbeda hadir, mendengarkan orasi dan meneriakkan yel-yel solidaritas. Seorang mahasiswa FISIP ULM, Taufik, menegaskan bahwa konsolidasi adalah upaya menyatukan suara rakyat agar lebih kuat dalam menyampaikan tuntutan bersama.

Senin, 1 september 2025, ratusan massa kembali turun ke jalan. Aksi kali ini diikuti oleh empat elemen masyarakat: mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum Banjarmasin. Titik juang dipusatkan di depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Di tengah derasnya arus massa, Rektor Universitas Lambung Mangkurat mengeluarkan himbauan. Beliau meminta mahasiswa yang terlibat aksi agar tidak mudah terprovokasi, tetap mematuhi aturan yang berlaku, serta menjauhi tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas publik. Rektor juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri, bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, dan senantiasa berdoa demi kelancaran serta keselamatan selama aksi berlangsung.

Peliput : Maulida Nurhaliza

Editor : Najma Nur Azkiya

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, pembacaan doa, dan sesi foto bersama. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dan pemantik oleh Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., selaku narasumber yang secara resmi membuka acara ini.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Evy Alvionita Yurna yang menyoroti pentingnya kesadaran untuk menjaga data pribadi pasien dalam hal apa pun, kecuali untuk kepentingan medis atau hukum. Materi terakhir dibawakan oleh Dr. Dadang, S.H., M.H., yang membahas peraturan dan sanksi pidana bagi siapa saja yang membuka rahasia karena jabatan, termasuk dokter. Pelanggaran ini dapat diberi sanksi berupa pidana penjara 9 bulan berdasarkan Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan dari kegiatan ini adalah implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi pasien di rumah sakit. Ketua Program Dosen Wajib Mengabdi, Daddy Fahmanadie, menyampaikan harapannya, “Akademisi diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, khususnya instansi pemerintah dalam bidang hukum, supaya menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan data pribadi pasien rumah sakit.”

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi, sesi tanya jawab, penyerahan plakat, serta pemberian doorprize kepada tamu undangan yang aktif.

Salah satunya adalah Aura, mahasiswi FH ULM yang saat ini sedang menjalani program magang di DPRD Kota Banjarmasin. Menurutnya, pengalaman magang ini dapag menjadi langkah awal yang penting dalam membangun karakter dan integritas sebagai calon praktisi hukum.

Informasi mengenai program magang ini diperoleh melalui kampus, karena magang merupakan program wajib yang harus diikuti setiap mahasiswa FH ULM. Namun, proses pencarian tempat magang tetap dilakukan secara mandiri.
Aura memilih untuk mengajukan langsung ke DPRD Kota Banjarmasin dan saat ini ditempatkan di bagian Persidangan dan Risalah. Ia bertugas menyimak serta mencatat isi audio rapat-rapat penting, termasuk rapat Badan Anggaran dan rapat paripurna.

“Pengalaman paling berkesan sejauh ini adalah waktu pertama kali ikut nonton rapat paripurna secara langsung. Itu jadi pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah lihat gimana proses sidang resmi berlangsung. Selain itu, belajar menyimak audio persidangan juga jadi pelajaran penting karena harus teliti dan fokus supaya bisa memahami isi rapat dengan benar.” Ucap Aura.

Ia mengaku belum menemui tantangan yang berarti selama magang. Semua proses berjalan lancar dan suasana kerja di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin sangat mendukung. Hal ini membuatnya semakin percaya diri dan siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Ia berharap pengalaman magang ini bisa memperluas wawasan, menambah relasi, dan menjadi bekal berharga jika kelak ingin berkarier di bidang pemerintahan atau administrasi publik.

Peliput : Yuliansyah

Jumlah peserta terdaftar mencapai 3.968 orang, termasuk calon mahasiswa dari jalur tahfiz Al‑Qur’an dan penyandang disabilitas. Kehadiran kelompok peserta ini menunjukkan komitmen ULM dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif.

Sejumlah langkah antisipatif telah dilakukan panitia, termasuk pemanfaatan laboratorium di berbagai gedung kampus. Penerapan sistem normatif juga ditujukan untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian, sehingga hasil ujian benar‑benar mencerminkan kemampuan akademik peserta secara objektif.

Keterlibatan peserta dari jalur tahfiz dan penyandang disabilitas menegaskan keberagaman yang diakomodasi dalam seleksi Mandiri ULM. Total 3.968 peserta mengikuti ujian terdiri dari 3.939 peserta reguler serta para peserta disabilitas dan tahfiz yang merupakan strategi kampus untuk memperluas akses dan kesempatan bagi semua kalangan.

Dengan berlangsungnya UTBK Jalur Mandiri ini, ULM menunjukkan integritas seleksi melalui dua aspek utama, transparansi penilaian dan inklusivitas peserta. Ke depan, kampus diharapkan terus memperkuat sistem penilaian serta memperluas dukungan bagi peserta dari berbagai latar belakang.

Peliput : Syarifah Nawal Aliya

Editor : Najma Nur Azkiya

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pertukaran data atau informasi dalam penegakan hukum. “Nota kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 Juni 2025.

Reda juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan membantu penegakan hukum dalam memperoleh informasi kredibel atau A1. “Termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.” ucap Reda.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menilai kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan empat operator jasa telekomunikasi untuk memperkuat intelijen mengancam hak privasi masyarakat. Pasalnya, salah satu butir nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa kerja sama ini juga untuk memperkuat informasi dan data Kejaksaan melalui penyadapan.

“Kerja sama ini jelas telah menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara, sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.” bunyi keterangan resmi dari Koalisi pada Kamis. 26 Juni 2025. Koalisi menjelaskan, penyadapan sendiri memang dapat dibenarkan dalam undang-undang selama dilakukan sesuai kaidah hukum.

Alasan yang menjadi dasar juga sangat terbatas, yaitu untuk keamanan nasional atau penegakan hukum. Salah satu poin yang tidak dibahas adalah durasi penyadapan atau pengawasan yang dilakukan kepada seseorang. Selain itu, Kejaksaan juga tidak menjelaskan secara rinci proses permintaan izin penyadapan yang dilakukan.

“Menyikapi situasi di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membatalkan nota kesepakatan terkait penyadapan dengan operator telekomunikasi, dikarenakan MoU tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,” tulis Koalisi.

Peliput & Editor: Muhammad Firdaus Akmal