Dimulai dari pukul 09.00 WITA. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan menerapkan blokade. Sejumlah polisi sudah berjaga-jaga dari pagi, sejak masa bertolak dari titik kumpul di Lapangan Kamboja, Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin

Aksi tersebut melawan penolakan pengesahan RKUHP yang akan disahkan DPR RI bersama pemerintah di Jakarta pada Selasa, 6 Desember 2022.

“RKUHP merupakan penghianatan bagi rakyat, karena banyak pasal-pasal yang tidak berpihak pada rakyat,” teriak Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan, Rizky Nugroho Fitrianto.

Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, Massa yang menyuarakan penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) bermasalah tersebut merasa kecewa. Sebab, tuntutan mereka tak diakomodir oleh DPRD Provinsi Kalsel.

Koordinator Lapangan Aksi unjuk rasa BEM Kalsel, Nugroho Fitrianto melempar map merah ke jalan yang berisi surat tuntutan terkait penolakan RKUHP yang dinilai bermasalah.

“Ini sebagai gambaran bahwa tuntutan kami selama ini selalu mandek di tengah jalan,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Rizki Nugroho Fitrianto, sambil melempar map berwarna merah ke tanah.

BEM se-Kalsel mencatat sedikitnya ada 60 draft pasal bermasalah dalam RKUHP terbaru, per 30 November lalu.

Beberapa di antaranya seperti pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden, pasal makar, penghinaan lembaga negara, pidana demo tanpa pemberitahuan, hingga berita bohong.

Dalam aksi itu, massa memang sempat ditemui Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas. Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak bersedia untuk menandatangani tuntutan massa.

Dia mengaku tidak punya wewenang. Karena keputusan berada di tangan pimpinan.

“Tapi bila untuk menyuarakan aspirasi dan menyampaikan saat pertemuan DPRD Kalsel nanti saya bisa,” ujarnya.

Kendati begitu, massa tetap bersikeras meminta Suripno menjamin tuntutan mereka. Alhasil, Suripno pergi meninggalkan puluhan massa dan kembali masuk ke Rumah Banjar.

Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, M Yogi Ilmawan mengaku tak akan menyerah. Pihaknya berencana akan kembali menggelar konsolidasi terkait rencana lanjutan.

Peliput : Rizky Amelia & Rizky Jatmiko Saputra

Adapun para narasumber yang berhadir dalam acara tersebut yaitu Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jember, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, dan Dr. Mispansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tentunya yang juga dihadiri oleh para dosen hingga staff dan mahasiswa/i FH ULM. 

Dalam kegiatan sosialisasi kali ini terdapat beberapa pembahasan yaitu urgensi penggantian RKUHP, keseimbangan dalam hukum pidana nasional, misi pembaharuan hukum pidana, eksistensi hukum pidana adat, hingga pidana untuk dewasa dan anak. Selain itu acara juga ini menyediakan akses melalui aplikasi Zoom untuk para peserta yang tidak bisa berhadir ke tempat secara langsung agar tetap dapat mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Acara diakhiri dengan sesi tanya jawab yang dilakukan oleh pembawa acara.

Hafizh Irfan selaku Ketua BEM FH ULM menanggapi terkait acara ini “Sosialisasi ini sangat bermanfaat disini kita dapat membedah isi-isi RKUHP tersebut terkait pasal pasal yang kontrversial dalam isi RKUHP,” ujarnya.

Selain itu adapula tanggapan dari mahasiswa perwakilan ormawa lainnya, Muhammad hasannudin dari KSI Al-Mizan FH ULM ”Tentunya sangat luar biasa sosialisasi RKUHP, ini menjadi momentum untuk kita semua untuk mengetahui bagaimana mengenai RKUHP belum disahkan, dan seperti yang diketahui bahwa kita masih menggunakan KUHP yang masih lama KUHP dari zaman Belanda. Jadi harapan kedepannya RKUHP ini dapat disahkan karena berdasarkan sosialisasi tadi RKUPH ini memang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat kita,” ungkapnya.

Peliput : Rio Ferdinand & Reiva Yolanda

Melalui Aksi tersebut, ratusan mahasiswa yang dinaungi oleh Aliansi BEM Se-Kalsel, menuntut dengan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki DPRD Kalsel yaitu menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI, terutama kepada Komisi II dan III DPR RI. Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ardhi Faddakiri mengatakan, poin pertama aspirasi yang perlu disampaikan adalah pihaknya diminta mendesak Pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap draft RKUHP terbaru.

Kemudian, lanjut Ardhi, meminta DPRD Kalsel agar segera membahas kembali dan memperbaiki pasal-pasal dalam RKUHP yang dinilai bermasalah sesuai asas Demokrasi yang ada. Sementara itu, berselang 10 menit DPRD Kalsel pun menurunkan Ketua Komisi 1, Rachmah Norlias bersama dua orang anggotanya yaitu Siti Noortita Ayu Febria Roosani dan Sahrujani.  Tak berselang lama Anggota komisi 2, Karlie Hanafi Kalianda dan Anggota Komisi 4, Sahruddin pun ikut turun menghadapi demonstran.

“Pertanyaan ini dulu, mereka pro kontra teman-teman. Kalau mereka menarasikan pro  ayo bapak ibu kita bersama berdebat di sini soal pasal-pasal mana saja yang bermasalah, kita punya banyak anak-anak hukum,” tegas Ardhi Faddakiri dalam aksi.

Selaku anggota komisi 2, Karlie Hanafi menekankan bahwa pihak DPRD Kalsel belum menerima ataupun membaca salinan RKUHP tersebut. Hal itu sontak membuat kerumunan mahasiswa mulai berteriak satu persatu. Sebagai petinggi mahasiswa, Ardhi terlihat kecewa dengan jawaban anggota komisi 2. 

Dirinya berkali kali menjelaskan bahwa demonstrasi ini digelar sesuai hasil diskusi panjang dan mengkaji benar-benar isi RKUPH dengan seluruh kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat sipil. Karlie melanjutkan bahwa, pihaknya akan mencoba mengundang dosen maupun fakultas hukum maupun ahli-ahli hukum pidana untuk kembali mengkaji pasal pasal karet tersebut.

“Kalau yang pasal pasal bermasalah kami tentu kontra karena kami demokratis, tetapi kami tidak bisa mengubah,” ucap Karlie Hanafi, Anggota Komisi II DPRD Kalsel di depan ratusan mahasiswa.

Mewakili ratusan mahasiswa lainnya, Ardhi menjawab bahwa DPR RI sendiri memiliki yang namanya anggota Daerah Pemilihan atau Dapil juga memfasilitasi penyampaian aspirasi tersebut ke Komisi II atau III DPR RI. Selang perdebatan yang lama, DPRD Kalsel pun mau berkomitmen agar untuk menghubungi dan meminta Dapil Kalsel di DPI RI untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

“Intinya saja kalau mereka tidak berani berkomitmen dan tidak mengabulkan tuntutan kita maka dalam kurun waktu 2 kali 24 jam, kami semua dari aliansi BEM Se Kalsel akan kembali dengan massa yang berlipat ganda,” tutup Ardhi.

Poster dan spanduk pun tak lepas dibawa para mahasiswa dalam aksi ini dari titik kumpul di Taman Kamboja hingga ke depan Gedung DPRD Kalsel sebagai bentuk semangat perjuangan para mahasiswa. Tak lupa, penjagaan ketat dari pihak kepolisian turut dilakukan dari pukul 13.00 wita hingga berakhirnya aksi pukul enam sore.

Tepat pukul 17.55 Wita, demonstran pun akhirnya bisa membubarkan aksi dengan kondusif dan damai. Koordinator Aksi dan Kordinator Wilayah langsung bersorak “Satu Komando Satu Perjuangan”. Pihaknya menarik mundur massanya karena merasa tuntutan aksi akan dipenuhi.

Peliput : Wanda