Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Natal dan tahun baru.

Sebelumnya, pemerintah akan memberlakukan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 guna menghambat penyebaran virus Covid-19 saat masa liburan. Walaupun pemberlakuan tersebut dibatalkan, akan tetapi syarat perjalanan akan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru (Natal dan Tahun Baru) akan dibuat lebih seimbang dengan disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan.

Luhut menjelaskan, pertimbangan pengambilan keputusan terbaru ini berdasarkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang menunjukkan perbaikan signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah. Sejauh ini, angka kasus konfirmasi Covid-19 harian berada level stabil di bawah angka 400 kasus. Melalui penguatan tes Covid-19, penelusuran, serta pengobatan (3T) dan percepatan vaksinasi dalam 1 bulan terakhir, Indonesia menurutnya dinilai lebih siap menghadapi momen Nataru.

Selama Nataru, syarat perjalanan jarak jauh dalam negeri adalah wajib vaksinasi lengkap dan hasil antigen negatif maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan. Untuk orang dewasa yang belum mendapatkan vaksinasi karena pertimbangan medis tidak diizinkan berpergian jauh, sedangkan untuk anak-anak dapat melakukan PCR yang berlaku 3×24 jam untuk perjalanan udara atau Antigen yang berlaki 1×24 jam untuk perjalanan darat atau laut.

Peliput: Devina Maharrani Putrisoen

Diketahui kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin sudah sangat menurun, bahkan kesembuhan sudah mencapai 97 persen dan hampir tidak ada lagi pasein COVID-19 di RS rujukan setempat. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dilaksnakan bahkan sekarang lebih 5 ribu orang bervaksin tiap harinya. Untuk kedepannya, Machli Riyadi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, berharap agar secepatnya mencapai target sasaran vaksin sebanyak 515 ribu jiwa warga kota ini. Serta ia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga kini Kota Banjarmasin berada di PPKM level 2.

“Atas nama Tim Satgas Covid 19, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak. Dan jangan lupa masyarakat tetap wajib disiplin protokol kesehatan,” ucapnya.

Peliput: Sofwa Annama Fanesha

Sumber: AntaraKalsel

Sumber foto: starbanjar, Antaranew

Dalam Konferensi Pers yang digelar Senin (27/09) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, ada sejumlah daerah yang pada minggu lalu masih berstatus level 4, kini sudah turun ke level 3 dan 2, dan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali tengah mengalami perbaikan. Sehingga, pemerintah pun menurunkan level PPKM untuk sejumlah daerah, termasuk Banjarmasin dan Banjarbaru.

Di Kalimantan Selatan, Banjarmasin yang awalnya berstatus PPKM level 4 kini turun menjadi level 2. Sementara Banjarbaru yang sebelumnya menerapkan PPKM level 4 turun menjadi level 3. Daerah yang turun ke level 2 seperti Banjarmasin, Kutai Kartanegara, Tarakan hingga Bulungan tetap diberlakukan protokol kesehatan (prokes).

Hasil evaluasi penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di luar provinsi Jawa-Bali dari 13 Agustus sampai 26 September di level 4 ada 11 provinsi yang menunjukkan perbaikan data secara signifikan, data menunjukkan sudah tidak ada lagi provinsi dengan tingkat PPKM level 4 dengan 5 provinsi yang sudah turun menjadi level 3 (Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, dan Papua), sebanyak 21 provinsi level 2 dan ada 1 provinsi yang sudah level 1 yaitu Lampung.

Saat ini kasus aktif nasional dari 42,769 kasus, distribusi luar jawa 62,84 persen dan dari kesembuhan nasional 95,62 persen di luar Jawa-Bali 94,96 persen, kematian nasional 3,36 persen dan Luar Jawa-Bali 3,08 persen. Kalimantan recovery 94,78 persen, kasus meninggal 3,14 persen dan penurunan 85,92 persen kemudian Sulawesi 95,21 persen fatality rate 2,62 persen dan share nasional terkait kasus aktif 84,1 persen. 

Peliput : Muhammad Al Habsyie

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kalsel penambahan 876 kasus positif Covid-19 terbanyak berasal dari Kota Banjarmasin dengan 234 kasus dan Kota Banjarbaru dengan 224 kasus.

Akibat tingginya angka kasus Covid-19 serta terus bertambahnya angka kematian, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) RI pada Jumat (23/7/2021) malam resmi menetapkan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dalam daftar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang wajib dilaksanakan mulai Senin (26/7/2021).

Meskipun begitu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi dengan tegas menolak data kasus yang dikeluarkan oleh KPC-PEN. Juru Bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin ini pun mengatakan status Banjarmasin untuk saat ini masih belum berstatus PPKM level 4.

“Kita harus mengevaluasi dulu, kita menilai dan menentukannya, dan kita yang menganalisanya,” ujarnya.

Machli menambahkan, Pemkot Banjarmasin akan melakukan evaluasi terlebih dahulu pada Sabtu (24/7/2021) yang kemudian akan dijadikan acuan, dan disinkronkan dengan tiga indikator penetapan zonasi dan level PPKM.

“Setiap Sabtu akan kita evaluasi. Jadi akan kita tentukan apakah kita Level 4 atau Level 3. Sabtu kemaren kan hanya level 2 mendekati 3,” jelasnya.

“Dan evaluasi per minggu ini akan kita lakukan besok. Sesuai dengan indikatornya, apakah nanti masuk level 4 dan sebagainya,” tambahnya.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, membenarkan data kasus yang dikeluarkan oleh KPC-PEN. Kendati demikian, dirinya belum berani berkomentar lebih jauh dan masih menunggu pengumuman resmi Presiden RI serta instruksi Mendagri terkait penerapan level PPKM di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru harus menunggu lagi soal pengumuman resmi status pandemi dari Presiden serta Instruksi Mendagri. Apakah Kota Banjarbaru terapkan PPKM level 2, 3 atau 4. Tergantung instruksi nantinya,” jelas Aditya.

Dikutip dari Kompas.com PPKM berbasis mikro akan mulai diterapkan Selasa (9/2/2021) hingga Senin (22/2/2021). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari PPKM Jawa Bali yang sudah dilakukan dua kali.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan gubernur dari lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali, pada Rabu (3/2/2021), Presiden Joko Widodo mengatakan PPKM Jawa Bali masih belum efektif menekan laju penularan Covid-19. Jokowi menilai, perlu adanya PPKM berbasis mikro, yang diterapkan mulai dari tingkat RT/RW.

Berikut aturan lengkap PPKM mikro yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021:

1. Wilayah penerapan
   PPKM berbasis mikro diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.
2. Teknis Pelaksanaan
   PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT, dengan kriteria sebagai berikut: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah.
3. Pembentukan posko penanganan Covid-19
   Untuk koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro, dibentuk posko tingkat Desa dan Kelurahan, yang akan diawasi oleh Posko tingkat Kecamatan.
   Posko tingkat Desa dan Kelurahan memiliki empat fungsi yaitu,
   Pencegahan,Penanganan,Pembinaan,dan Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan
4. Dilakukan bersama PPKM Kabupaten/Kota
   PPKM mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

• Penerapan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen
• Kegiatan belajar mengajar secara daring
• Sektor esensial tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan pengetatan protokol Kesehatan

Diberlakukan pembatasan yaitu:

• Kegiatan restoran dibatasi sebesar 50 persen
• Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall maksimal pukul 21.00
• Menghentikan sementara tempat yang dapat menimbulkan kerumunan

5. Masa berlaku

PPKM mikro mulai berlaku mulai 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian empat parameter selama empat minggu berturut-turut.

Peliput : Muhammad Ridho Zeinurrahman

Sumber Foto : Google