Peristiwa.info—Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan disahkan dalam rapat paripurna, Selasa, 21 April 2026. Momen ini bertepatan dengan Hari Kartini dan Hari Buruh Internasional (May Day).

“Hadiah May Day, Hari Kartini. Untuk besok Hari Kartini. DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk mengawasi jalannya undang-undang ini. Tentunya ada beberapa yang nanti mungkin pemerintah akan tambahkan,” kata Dasco usai menghadiri rapat persetujuan Tingkat I RUU PPRT di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin malam, 20 April 2026.

Dasco juga menuturkan, RUU PPRT merupakan salah satu “pekerjaan rumah” terbesar DPR yang belum terselesaikan selama 22 tahun sejak pertama kali diusulkan. Meski telah beberapa kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembahasan RUU tersebut kerap tertunda dalam berbagai periode parlemen.

Selain itu, pengesahan RUU PPRT dinilai menjadi tonggak penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini kerap berada di sektor informal tanpa payung hukum yang kuat. RUU tersebut memuat berbagai aspek penting seperti usia minimal pekerja, jaminan sosial, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Seluruh fraksi di DPR juga telah menyatakan persetujuannya terhadap RUU ini setelah pembahasan panjang bersama pemerintah.

Dengan demikian, pengesahan RUU PPRT diharapkan bukan hanya menjadi simbol peringatan Hari Kartini atau May Day, tetapi juga menjadi titik awal perubahan nyata perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia dan wujud komitmen negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh pekerja.

Peliput: Kandhita Cahya Kinthani & Khairil Mustofa Hatta

Editor: Amelia Al Fazahra

PJJ dinilai bisa mengurangi mobilitas mahasiswa yang selama ini harus bolak-balik ke kampus. Dengan sistem daring atau hybrid, aktivitas seperti pengumpulan tugas, administrasi, hingga sebagian perkuliahan bisa dilakukan secara digital. Hal ini diharapkan membuat kegiatan akademik jadi lebih praktis dan tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik.

Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua mahasiswa. Pemerintah menegaskan bahwa mahasiswa semester awal tetap harus mengikuti perkuliahan tatap muka. Alasannya, mereka masih membutuhkan interaksi langsung untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan membangun dasar pembelajaran yang kuat.

Selain itu, tidak semua mata kuliah bisa dialihkan ke sistem daring. Mata kuliah yang bersifat praktik atau membutuhkan laboratorium tetap harus dilakukan secara langsung. Karena itu, kampus diminta menyesuaikan penerapan PJJ sesuai kebutuhan masing-masing program studi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga ramai dibahas di media sosial seperti TikTok dan Instagram, dengan berbagai tanggapan dari mahasiswa. Ada yang mendukung karena dianggap lebih fleksibel, tapi ada juga yang khawatir kualitas pembelajaran bisa menurun seperti saat masa pandemi. Pada akhirnya, PJJ diposisikan sebagai solusi sementara yang tetap perlu dijalankan dengan hati-hati agar tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

Peliput : Aulia Rahmawati Suwarno

Editor : Najma Nur Azkiya

peristiwa.info–Sutradara Wregas Bhanuteja kembali mempersembahkan proyek terbarunya bertajuk “Para Perasuk”, yang lebih dari sekadar film horor, melainkan sebuah drama supranatural mengenai obsesi dan impian. Diperankan oleh Angga Yunanda, Maudy Ayunda, Anggun C. Sasmi, dan Chicco Kurniawan, film ini menceritakan tentang desa yang merayakan kerasukan roh sebagai sebuah festival masyarakat. Karakter utama, Bayu, memiliki ambisi untuk menjadi seorang perasuk atau yang disebut juga medium, guna melindungi desanya dari ketamakan para penguasa. Menariknya, ide kerasukan dalam film ini muncul dari pengalaman pribadi Wregas saat masa SMA dan kuliah, ketika mendapati dirinya terobsesi dengan dunia perfilman hingga terputus dari keluarga dan teman-temannya.

Proses pembuatan film ini juga diwarnai oleh berbagai tantangan. Angga Yunanda dilatih secara fisik selama berbulan-bulan agar dapat bergerak melata seperti lintah tanpa mengandalkan kakinya. Begitu pula Maudy Ayunda yang mempelajari sepuluh jenis tarian yang masing-masing mewakili roh hewan yang menguasainya. Karena masalah finansial, Wregas bahkan memanfaatkan gudang bekas sepatu di Jogja sebagai lokasi untuk merekam adegan yang menggambarkan halusinasi. Sebelum tayang di Indonesia, “Para Perasuk” telah melangsungkan pemutaran perdana di Sundance Film Festival 2026 di Amerika Serikat dan berhasil masuk dalam kategori World Cinema Dramatic Competition.

Film “Para Perasuk” dijadwalkan akan tayang secara bersamaan di bioskop-bioskop Indonesia pada 23 April 2026. Film ini menawarkan sebuah pengalaman sinematik yang berbeda, bukan tentang hantu, melainkan tentang bagaimana obsesi dan mimpi dapat “merasuki” kehidupan seseorang hingga mencapai titik paling ekstrem.

Peliput: Antonius Messi Halim

Editor: Chelsea Angelina Jolie Effendi

Ghina Mahpudah

CPI dinilai menggunakan rentang skor 0 hingga 100, di mana skor 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara skor 100 menunjukkan kondisi paling bersih dari korupsi. Penyusunan indeks ini mengacu pada 13 sumber survei dan evaluasi dari berbagai lembaga internasional, yang menilai pandangan para ahli dan pelaku usaha terkait kinerja pemerintah dalam menanggulangi korupsi, suap, dan nepotisme, serta upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Perwakilan Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh meningkatnya kasus suap serta masih lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan sipil, melemahnya peran media, dan berkurangnya ruang gerak masyarakat sipil turut dinilai mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan CPI 2025 juga menyinggung kebijakan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan dan dikaitkan dengan terjadinya banjir besar di Sumatra pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya transparan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan maupun audit terbuka. Di sisi lain, persepsi dari kalangan pelaku usaha menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih dianggap terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peliput : Lucky Efendy

Editor : Najma Nur Azkiya

Isinya tegas dan rinci. Tambang nikel yang melanggar akan didenda paling berat, Rp6,5 miliar per hektare. Untuk bauksit, dendanya Rp1,76 miliar per hektare, timah Rp1,25 miliar per hektare, dan batubara Rp354 juta per hektare. Tarif ini bukan angka sembarangan, melainkan harga yang harus dibayar perusahaan untuk setiap hektare hutan yang rusak.

Keputusan Menteri ini bukan muncul tiba-tiba. Aturan ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025. Ini menunjukkan adanya koordinasi kuat antara Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum.

Mekanisme penagihannya pun jelas. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang akan bertugas menagih denda tersebut. Uang dendanya nanti akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan aturan hukum yang solid dan tarif denda yang sangat memberatkan ini, pemerintah berharap bisa menghentikan ekspansi tambang ke dalam hutan. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk menyelamatkan paru-paru hijau Indonesia. Kini, semua pihak menunggu apakah aturan yang “tegas di atas kertas” ini benar-benar akan ditegakkan di lapangan tanpa pandang bulu.

Peliput : Antonius Messi Halim

Editor : Najma Nur Azkiya

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menjelaskan bahwa pemindahan pasal-pasal tersebut bersifat darurat. Ia mengatakan bahwa sejak awal pemerintah memperkirakan revisi UU Narkotika dapat rampung tepat waktu, namun karena proses legislasi tak kunjung tuntas, sejumlah pasal yang sempat dihapus perlu dikembalikan melalui RUU Penyesuaian Pidana.

Eddy menegaskan bahwa esensi aturan yang dikembalikan ke RUU Penyesuaian Pidana tidak mengalami perubahan. Unsur delik tetap sama dengan ketentuan dalam UU Narkotika yang berlaku, namun terdapat penyesuaian berupa penghapusan pidana minimum khusus bagi pengguna narkotika serta perubahan bentuk sanksi dari kumulatif menjadi kumulatif alternatif.

Selain itu, pemerintah turut melakukan penyesuaian terhadap aturan pidana denda agar sejalan dengan sistem kategori denda dalam KUHP baru. Konversi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan antara UU Narkotika dan KUHP yang mulai berlaku.

Eddy menambahkan bahwa seluruh penyesuaian tersebut hanya bersifat sementara. Penyusunan Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika yang baru tetap menjadi fokus utama pemerintah, sementara RUU Penyesuaian Pidana diharapkan dapat menjadi solusi transisi agar tidak muncul kekosongan hukum dalam penegakan perkara narkotika.

Peliput : Siti Aisyah

Editor : Najma Nur Azkiya & Vincent Ho

Kehadiran delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming pada acara ini adalah untuk memastikan kepentingan nasional Indonesia terwakili serta mendorong penguatan tata kelola ekonomi global. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan urgensi reformasi sistem pembiayaan internasional agar lebih inklusif dan berpihak pada negara berkembang.

Pada forum G20 ini, Indonesia mendorong untuk mulai membahas economy of intelligence serta merumuskan kerangka tata kelola kecerdasan buatan, mengingat AI kini semakin memengaruhi arsitektur ekonomi dan sistem keuangan dunia. Indonesia memaparkan QRIS sebagai contoh konkret solusi digital sederhana yang telah berhasil diadopsi di berbagai negara Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Model sistem pembayaran ini dinilai dapat menjadi referensi global untuk mempercepat integrasi pembayaran lintas negara.

“Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau, beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia, serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rangkaian hari pertama KTT G20 2025.

Peliput: Marsha Dhiya Ulhaq

Editor: Diandra Swadesi Rahim & Maghfira Maysa Puspita Ningtiyas

Menurut Co-Founder sekaligus Direktur UWRF, Janet DeNeefe, Taufiq dipilih karena kiprahnya yang mampu memberi pengaruh lintas generasi. Ia dikenal aktif menginspirasi generasi muda melalui program Siswa Bertanya, Sastrawan Menjawab, serta perannya sebagai pendiri majalah sastra bulanan Horison yang menjadi wadah penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia.

Dalam sambutannya, Taufiq menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan tersebut, terlebih karena bertepatan dengan usianya yang menginjak 90 tahun pada Juni 2025. Ia juga berharap UWRF terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi literasi di Indonesia.

Sebelumnya, Taufiq juga memperoleh penghargaan lain, di antaranya enam jilid buku 90 Tahun Taufiq Ismail yang diluncurkan pada peringatan Hari Sastra Indonesia ke-12 oleh Kemendikbudristek. Tak hanya itu, pada Agustus 2025, ia dianugerahi Tanda Kehormatan Republik Indonesia Bintang Mahaputra Nararya atas jasa besarnya dalam bidang seni dan budaya, khususnya sastra.

Lahir pada 25 Juni 1935, Taufiq Ismail dikenal sebagai salah satu penyair legendaris sekaligus pelopor Generasi 66. Sepanjang kariernya, ia telah menulis banyak karya penting dan menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Southeast Asian Writers Award tahun 1994. Beberapa karyanya yang populer antara lain Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, serta Prahara Budaya: Kilas Balik Ofensif Lekra/PKI dkk.

Peliput : Sheryn Abigail Joanna Demak Siagian

Editor : Nur Maulidah Putri

Insiden ini bermula ketika polisi menembakkan gas air mata di Jalan Tamansari untuk membubarkan massa aksi yang memblokir jalan dan diduga melakukan provokasi. Asap gas air mata kemudian terbawa angin dan menyebar ke dalam area kampus Unisba dan Unpas. Akibatnya, banyak mahasiswa mengalami iritasi mata, sesak napas, bahkan jatuh pingsan.

Melalui media sosial, Kunto Aji mengungkapkan keheranannya karena kampus sebagai pusat intelektual justru menjadi sasaran gas air mata. Senada dengan Kunto Aji, Ge Pamungkas menyerukan agar aparat dapat mengambil langkah yang lebih bijak dalam menangani unjuk rasa tanpa menggunakan kekerasan yang membahayakan keselamatan mahasiswa.

Kecaman dari kedua figur publik ini menyoroti pentingnya menjaga lingkungan kampus sebagai zona aman dan tempat berlangsungnya kebebasan akademik. Mereka menekankan bahwa tindakan kekerasan di dalam atau di sekitar kampus dapat merusak citra demokrasi dan kebebasan berpendapat di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, LBH Bandung turut mengecam tindakan aparat yang dinilai berlebihan dan melanggar hak konstitusional mahasiswa untuk berekspresi. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa penembakan gas air mata merupakan prosedur untuk mengendalikan situasi setelah adanya provokasi dari kelompok anarko. Tindakan tersebut diambil dengan harapan agar kondisi kembali kondusif tanpa menimbulkan kerusuhan yang lebih besar.

Peliput: Cicilia Laurensia

Editor: Diandra Swadesi Rahim

Sumber: https://www.cnnindonesia.com

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pertukaran data atau informasi dalam penegakan hukum. “Nota kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 Juni 2025.

Reda juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan membantu penegakan hukum dalam memperoleh informasi kredibel atau A1. “Termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.” ucap Reda.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menilai kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan empat operator jasa telekomunikasi untuk memperkuat intelijen mengancam hak privasi masyarakat. Pasalnya, salah satu butir nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa kerja sama ini juga untuk memperkuat informasi dan data Kejaksaan melalui penyadapan.

“Kerja sama ini jelas telah menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara, sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.” bunyi keterangan resmi dari Koalisi pada Kamis. 26 Juni 2025. Koalisi menjelaskan, penyadapan sendiri memang dapat dibenarkan dalam undang-undang selama dilakukan sesuai kaidah hukum.

Alasan yang menjadi dasar juga sangat terbatas, yaitu untuk keamanan nasional atau penegakan hukum. Salah satu poin yang tidak dibahas adalah durasi penyadapan atau pengawasan yang dilakukan kepada seseorang. Selain itu, Kejaksaan juga tidak menjelaskan secara rinci proses permintaan izin penyadapan yang dilakukan.

“Menyikapi situasi di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membatalkan nota kesepakatan terkait penyadapan dengan operator telekomunikasi, dikarenakan MoU tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,” tulis Koalisi.

Peliput & Editor: Muhammad Firdaus Akmal