Berdasarkan Pasal 20 ayat (5) UUD 1945: Jikalau Presiden dalam 30 hari semenjak UU tersebut disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, maka UU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Dengan meninjau hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum mengesahkan UU ini menjadi Undang-Undang, serta terhitung per 5 Oktober 2020, 30 hari kritis itu akan jatuh pada tanggal 4 November 2020.

“Memasuki masa-masa krisis 2 sampai 3 hari kedepan dalam pemberlakuan dan penanda tanganan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, maka saya mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk melakukan tekanan masa di pusat Pemerintahan DKI Jakarta agar tuntutan dalam pencabutan Undang-Undang Omnibus Law UU Cipta Kerja mampu direalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia,” ujar Remy Hestian selaku Koordinator pusat alisansi BEM Seluruh Indonesia, dalam video seruan yang diunggah.

Maka dengan segala peninjauan tersebut, BEM Seluruh Indonesia memutuskan bahwa pada tanggal 2 November hingga 5 November 2020 adalah Hari Kegentingan Nasional dalam kewaspadaan diundangkannya UU Cipta Kerja. Bem SI mengajak seluruh elemen mahasiswa, buruh, aktivis dan masyarakat bergerak ke pusat dalam rangka menyuarakan penolakan dan gerak perlawanan untuk menggagalkan UU ini.

Peliput : Ni’matul Aula

Dengan tema “Mari Bersumpah Bersama Atas Kekecewaan Terhadap Pemerintah”, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan elemen masyarakat berkumpul melakukan aksi dengan menyuarakan aspirasi menolak Omnibus Law di depan Bundaran Hotel A Banjarmasin.

Sekitar pukul 17.00 WITA, Ahdiat Zairullah selaku Korwil BEM SEKA sekaligus Ketua BEM ULM 2020 mulai menyuarakan tuntutan yang sama yaitu mendesak presiden untuk mengeluarkan PERPPU secepatnya. Yang mana sebelumnya pada hari senin 26 Oktober 2020, Ahdiat beserta 4 rekan domonstran lain diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian.

Diakhir aksi, demonstran bersama-sama mengucapkan sumpah duka pemuda Indonesia dan ditutup dengan menyanyikan lagu wajib nasiaonal Indonesia, Mengheningkan Cipta.

Peliput : Zulfan Raghibie

“Keadaan kami aman aja dan masih menunggu juga karena belum ada keterangan lebih lanjut dari polda tentang masalah ini. Seperti yang saya bilang tadi juga kita disini masih menunggu keterangan lebih lanjut karena masih simpang siur beritanya, dan dari kami jua menyerahkan sikap ke penasehat hukum kami sehingga keterangan lebih lanjut bisa dari mereka,” kata Rinaldi.

Seperti dikabarkan apahabar(dot)com, Ahdiat dan rekannya yaitu Rinaldi resmi ditetapkan polisi menjadi tersangka. Kuasa hukum terlapor juga siap melawan dan menyatakan bahwa surat dimulainya penyidikan bukan suatu ukuran untuk menetapkan suatu kasus tersangka.

“Harapannya agar ini tidak menjadi penghambat gerakan di kalimantan selatan dan ini sebagai pemantik kawan-kawan semua untuk semakin semangat untuk bergerak,” tambahnya.

Peliput : M. Ferdy Yulrisnanda

Kegiatan ini bertujuan untuk menggagalkan berlakunya Omnibus Law. Adapun hasil dari konsolidasi yang telah disepakati, yaitu seruan aksi demo akan dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 pukul 08.00 WITA – selesai atau sampai mendapatkan keputusan dari pihak DPRD.

Selain dilaksanakannya seruan aksi secara langsung, aksi ini juga akan dilaksanakan melalui media sosial.

“ Dengan terlaksananya aksi ini saya turut mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Aksi ini juga menandakan bukti keseriusan kami untuk membela rakyat karena pada dasarnya Omnibus Law hanya mementingkan para penguasa dunia usaha, elit, korporat, oligarki dan para kapitalis lainnya,” ujar Muthmainnah selaku mahasiswi Fakultas Hukum ULM 2019 dan peserta aksi konsolidasi ini.

“Jadi menurut saya Omnibus Law ini sangat bertolak belakang dengan kepentingan rakyat serta kesejahteraan rakyat. Saya berharap dengan dilakukan nya aksi ini, omnibus law tidak akan terlaksanakan,” tambahnya.

Masjid Sabilal Mutadin akan menjadi titik kumpul pada aksi 8 Oktober 2020 nanti dan Gedung KNPI akan menjadi tempat titik kumpul opsional. Bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengikuti aksi ini, wajib mengenakan almameter merah dan bagi masyarakat umum menggunakan dresscode bebas. 

Untuk menghindari diri dari hal yang tidak diinginkan, maka dari itu tidak ada salahnya untuk kalian yang ingin mengikuti seruan aksi ini dapat menyiapkan obat-obatan pribadi dan P3K. 

Tetap berhati-hati dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan selama aksi nanti ya!

Peliput : Hanaan

Dilansir dari detikcom, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menuturkan, hal ini bagaikan mimpi buruk yang jadi kenyataan untuk para buruh.

“Buat saya banyak mudaratnya, yang diributkan teman-teman buruh itu bisa terjadi betul,” ujar Agus kepada detikcom, Senin (5/10/2020).

Berbagai reaksi dan pendapat pun bermunculan setelah disahkannya UU tersebut, termasuk dari kalangan mahasiswa.

“Menurut saya sangat mendadak serta minim aspirasi publik, padahal DPR dan pemerintah merupakan perwakilan rakyat tapi pada UU Cipta Kerja yang telah disahkan ini rasanya masyarakat tidak didengarkan aspirasinya. Serta kesan sangat terburu-buru dari DPR untuk mengesahkan menimbulkan adanya tanda tanya,” kata Saipul Anwar selaku mahasiswa FH ULM.

“Sebenarnya saya setuju dengan Omnibus Law tapi tidak untuk klaster cipta kerjanya. UU di republik ini sudah banyak yang tumpang tindih, maka merupakan suatu terobosan juga kalau kita memakai Omnibus Law,” tambahnya.

Anwar mengharapkan agar aspirasi para buruh dapat didengar, karena apabila terjadi mogok kerja pasti menimbulkan dampak ke berbagai sisi apalagi di masa pandemi seperti sekarang.

“Intinya wakil rakyat harus mendengar suara rakyatnya bukan suara tuannya,” tutupnya.

Sama halnya dengan Muhammad Ibnu Fahmi, sebagai mahasiswa fakultas hukum menurutnya pengesahan UU Cipta Kerja sangat terburu-buru apalagi ditengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Seharusnya, pemerintah menyelesaikan masalah yang tepat ada di depan mata dahulu yaitu pandemi COVID-19.

“Perkara pengesahan RUU tersebut sangat kurang efektif jikalau harus disegerakan dalam hal pengesahan. Ada ranah masalah yang seharusnya lebih diutamakan yaitu penanggulangan serta cara mengahadapi realitas kehidupan ditengah pandemi COVID-19 ini. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini membuat terbaginya fokus dan terbengkalainya masalah penanggulangan COVID-19,” ujarnya.

“Adapun ketika berbicara manfaat terkait pengesahan RUU Cipta Kerja yang salah satunya adalah menyangkut masalah investasi, menurut saya sangat kurang efekif. Mengingat adanya pandemi ini menghambat ekonomi yang pastinya kegiatan investasi pun akan menurun drastis, tidak hanya di Indonesia saja bahkan di luar negeri sekalipun,” tambahnya.

Ibnu juga mengharapkan agar pemerintah menyelesaikan masalah yang urgent di depan mata dahulu ketimbang mengambil keputusan yang mengakibatkan permasalahan serta mendapat banyaknya kontra di masyarakat.

Peliput : Aulia Rahma Putri

Omnibus law di nilai masyarakat sangat merugikan, beberapa alasannya yaitu seperti, menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah di bawah standar minimum, upah per jam dan perluasan kerja kontrak outsourcing, potensi PHK massal dan memburuknya kondisi kerja, membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah.

Melihat dari kerugian – kerugian yang akan di rasakan masyarakat menimbulkan banyaknya demo dari aliansi – aliansi masyarakat untuk menuntut pemerintah agar tidak mensahkan RUU Omnibus Law. Dan memang sudah seharusnya begitu agar tidak ada pihak yang merasa di rampas haknya.

Peliput : Debby Elviolita

Aksi ini sebagai lanjutan dari kajian yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa.

Bertitik kumpul di Masjid Sabilal Muhtadin mulai dari pukul 08:00 WITA hingga selesai, pergerakan terpusat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pernyataan sikap dari DPRD adalah dengan menyetujui akan membawa tuntunan mahasiswa ke DPR RI, seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Luthfi Saifuddin saat diwawancarai pada Senin lalu.

“Kami dari DPRD Kal-Sel sudah membaca terkait RUU Omnibus Law ini. Kenyataannya memang cukup banyak merugikan pekerja terutama terkait masalah UMP, tidak adanya dana jaminan kesehatan, dan sebagainya bagi pekerja kita. Ini memang kami dari DPRD Kal-Sel pun menolak dengan keras adanya RUU ini,” terangnya.

Aksi lanjutan akan diadakan apabila tidak ada perubahan. Namun, Luthfi Syaifuddin meyakinkan bahwa tuntutan para mahasiswa akan benar-benar dibawa sampai ke pusat.

Bila mahasiswa merasa tidak didengarkan juga ia menyatakan akan memberikan bukti bahwa aspirasi mereka telah tersampaikan, “Mungkin melalui media masa. Kami akan menyampaikan bahwa aspirasi mereka ini memang betul-betul kami bawa ke Jakarta,” tutupnya.

Harapan juga dituturkan oleh Venta Justitia selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Ia berharap DPRD selaku wakil rakyat hendaknya mendengarkan tuntutan dan hak rakyat yang harus diperjuangkan terkait RUU cipta kerja.

Peliput : Farah