#mudik2021 – PERISTIWA ONLINE

Surat Keterangan Bebas COVID-19 Menjadi Syarat Balik Mudik 2021

Yuni Ogi Ani — Fri, 14 May 2021 10:50:29 +0000

peristiwa.info-Pemerintah telah menetapkan aturan larangan mudik 2021 bagi masyarakat. Peraturan ini berlaku mulai Kamis 6 Mei s/d Senin 17 Mei 2021. Dalam aturan larangan mudik ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bepergian ke luar kota. Larangan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Namun aturan larangan mudik tersebut dikecualikan bagi orang yang bepergian untuk keperluan mendesak yaitu bagi ASN atau karyawan swasta yang melakukan perjalanan dinas disertai dengan surat perjalanan dinas, ibu hamil yang hendak melahirkan, warga yang memiliki kepentingan kedukaan, dan warga yang ingin menjenguk kerabatnya yang sakit parah.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan masyarakat masih diizinkan untuk mudik di tengah pandemi Corona dengan syarat membawa surat keterangan mengenai kondisinya.

Pelaku perjalanan yang dikhususkan harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SKIM) dan Surat Bebas Covid-19 dengan menggunakan tes PCR atau Rapid Test Antigen maupun GeNose C19.
Sedangkan masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau pribadi harus mengikuti sejumlah ketentuan yakni, kelengkapan surat negatif Covid-19 yang berlaku 24 jam untuk tes usap atau swab test PCR dab swab antige. Sedangkan untuk hasil tes GeNose, berlaku pada hari keberangkatan perjalanan.

Pemudik dengan alasan darurat harus dapat meyakinkan petugas yang berada di lapangan atau titik pengawasan (checkpoint). Oleh sebab itu, surat keterangan yang disertakan harus meyakinkan petugas saat dicegat. Petugas hanya akan memberi lewat para pemudik apabila terdapat situasi yang sangat mendesak.

Peliput : Syifa Urradhiah

Pemerintah Kota Banjarmasin Perketat Larangan Mudik dan Pembatasan Jam Malam

Annisa Rizki Agusti — Tue, 11 May 2021 11:50:10 +0000

peristiwa.info – Polresta Banjarmasin telah menerapkan jam malam di kota Banjarmasin untuk memaksimalkan larangan mudik. Setiap orang yang akan masuk maupun keluar Kota Banjarmasin tidak diperbolehkan melintas di atas pukul 22.00 Wita. Aturan jam malam ini telah berlaku mulai tanggal 6 Mei 2021. Kebijakan pemberlakuan jam malam diputuskan melalui rapat bersama unsur TNI dan Pemerintah Kota Banjarmasin karena dikhawatirkan terjadinya peningkatan mobilitas masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Rachmat Hendrawan mengatakan, “masyarakat tetap boleh melintas asalkan ada keperluan mendesak namun harus memperlihatkan bukti kepada petugas.”

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta berdasarkan hasil kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIDA) Kota Banjarmasin dan untuk pencegahan serta meminimalisir penyebaran COVID-19, akan dilakukan Penutupan sementara tempat wisata, jasa pariwisata, jasa hiburan dan rekreasi, mall, cafe, serta restoran/rumah makan mulai tanggal 13-16 Mei 2021.

Penutupan sementara ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kerumunan orang dalam melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan libur nasional. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin (FORKOMPIDA) telah mengeluarkan surat edaran secara resmi tentang penutupan sementara ini pada Senin, 10 Mei 2021. Pj Walikota Banjarmasin, Akhmad Fydayeen mengatakan, “penutupan dilaksanakan menyusul dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 yang berlaku dari tanggal 3 Mei 2021 lalu, tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta menekan angka penyebaran Covid-19 saat perayaan Idul Fitri 1442 H.”

Peliput : M. Zhillan Yajtabi

Pemerintah Tiadakan Mudik, Bukber dan Open House Saat Lebaran

Wanda Nurazizah — Fri, 07 May 2021 05:25:10 +0000

peristiwa.info – Jum’at (7/4) Pemerintah makin mengetatkan aturan untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Setelah pelarangan mudik dilakukan, kini acara buka puasa bersama dan open house saat lebaran juga dilarang.

Seperti diketahui, kegiatan mudik, bukber dan open house bertemu dengan sanak saudara sangat identik dengan interaksi fisik langsung yang merupakan cara virus bertransmisi lebih cepat, baik melalui bersalaman, berpelukan dan lain-lain.

Dilansir dari tribunnews.com, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi menandatangani Surat Edaran yang isinya memuat larangan buka puasa bersama dan open house. Mendagri meminta Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia agar mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembatasan buka puasa bersama dan pelarangan open house pada saat maupun pasca lebaran.

Hal itu disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal bi Halal pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, yang ditandatangani eks Kapolri.

“Diminta kepada Saudara Gubernur, Bupati/Walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut: melakukan pembatasan kegiatan buka puasa bersama, tidak melebihi dari jumlah keluarga inti ditambah 5 ( lima ) orang selama Bulan Ramadhan 1442 H/Tahun 2021,” sebagaimana kutipan poin a dalam edaran tersebut.

Kemendagri dalam pernyataannya hari Rabu mengungkapkan Surat Edaran dikeluarkan setelah mencermati terjadinya peningkatan kasus penularan Covid-19, khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 yang lalu serta pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021.

Dengan terbitnya Surat Edaran itu, maka Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait hal serupa, yang dikeluarkan pada 3 Mei 2021 dengan Nomor 450/2769/SJ dan Surat Edaran Nomor 800/2784/SJ pada tanggal 4 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Guru Besar FK UI pun mengatakan bahwa keputusan yang diambil pemerintah itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan, baik data, pendapat ahli maupun pengalaman di lapangan.

Peliput: Nabila Nurrosyfa Azzahra