Dalam sambutannya Head of CSR Department Adaro Foundation Zuraida Murdia Hamdie menjelaskan bahwa sesuai dengan nama program yakni Indonesia Bright Future Leaders program ini bertujuan untuk menyiapkan anak-anak di wilayah operasional untuk menjadi pemimpin masa depan yang cemerlang.

Program Indonesia Bright Future Leaders (IBFL) sendiri merupakan program beasiswa kerjasama dengan ULM yang diselenggarakan PT Adaro sejak Tahun 2018 guna memberikan peluang kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan ULM Muhammad Fauzi juga mengatakan “Dengan kerjasama yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun menjadi bukti bahwa program ini saya kira sudah berhasil dan banyak memberi manfaat kepada mahasiswa” tuturnya.

Mahfi Aulia, salah satu mahasiswa yang menerima beasiswa IBFL mengungkapkan bahwa beasiswa ini sangat bermanfaat baginya terutama untuk meringankan beban orangtua dalam memenuhi segala keperluan selama menempuh masa studi.

“Manfaat yang saya dapatkan banyak sekali ada pendampingan, pelatihan softskill yang salah satunya yaitu bagaimana cara saya agar dapat mengenali potensi dari diri sendiri,” ujarnya.

Dalam pernyataannya juga Mahfi menjelaskan Beasiswa IBFL ini Adaro juga mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa ini agar nantinya ketika lulus dari Perguruan Tinggi siap untuk masuk di dunia kerja. “Adaro baru-baru ini melakukan pelatihan pembuatan CV, bagaimana cara melakukan interview yang baik dan benar, dan melakukan tes psikotes,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga berharap program IBFL ini terus berlanjut karena di luar sana masih banyak anak-anak yang berpotensi tapi terkendala dalam hal ekonomi.

Peliput : Nazwa Luthfia

Aksi orasi tersebut mungkin bukanlah aksi terkahir. Tapi mungkin kedepannya aka nada demonstrasi-demonstrasi lainnya diberbagai tempat untuk kedepannya.
Dilansir dari Detiknews, mahasiswa mengancam akan menggelar demonstrasi skala besar jika pemerintah ngotot melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mahasiswa juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap yang jelas.

“Kami Aliansi mahasiswa Indonesia akan mengecam dan akan aksi jauh lebih besar dari hari ini dan akan berlangsung serentak di seluruh Indonesia,” kata Wakil Presma Universitas Trisakti, Niha Nihaya, di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat.
Perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu 2024 adalah bentuk pengangkangan konstitusi untuk kepentingan oligarki serta bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi 1998.

Peliput: M. Farros Fasya

Dalam proses pengambilan KTM ini tidak terlihat adanya penerapan protokol kesehatan (Prokes). Para mahasiswa baru tersebut kelihatan berdesakan dan tidak menjaga jarak sehingga hal ini rentan terhadap penularan Covid-19.

Menyikapi keadaan tersebut, maka pihak BNI KCP Universitas Lambung Mangkurat mengambil kebijakan untuk membubarkan kerumunan para mahasiswa yang sedang mengantre pengambilan KTM karena dikhawatirkan keadaan itu bisa menyebabkan penularan Covid-19.

Terkait kebijakan itu pihak BNI KCP Universitas Lambung Mangkurat memutuskan untuk mengundur pengambilan KTM ini pada hari Selasa, 23 Februari 2021 dan diberlakukannya pembatasan dalam pengambilan tersebut yaitu untuk sementara ini hanya 50 orang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) saja yang dapat mengambil Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Peliput: Syifa Urradhiah

Adapun syarat minimal membuka tabungan untuk mendapatkan ATM sekaligus KTM ialah mahasiswa harus mengeluarkan uang sebesar Rp70.000, yang meliputi Rp20.000 untuk biaya pembukaan rekening dan Rp50.000 untuk minimal saldo tabungan di dalam ATM.

Menurut Syifa Sophia Nurmasitha, Mahasiswi Baru FISIP ULM angkatan 2020, “kartu debit BNI multifungsi yang salah satu fungsi nya sebagai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat memudahkan dan lebih praktis bagi para mahasiswa, walaupun harus membayar Rp70.000 tetapi pembayaran ini sebagai syarat minimal pembukaan tabungan untuk mendapatkan kartu debit bagi yang belum memilikinya.”

Peliput : Wahyu Ardiyanto
Sumber Foto : Google

Aksi demo mahasiswa ini terjadi dikarenakan para mahasiswa yang semakin resah karena beberapa tuntutan dari aksi sebelumnya belum ada satupun hasil yang didapatkan, kecuali hanya foto dan video dari perwakilan DPRD dan DPR-RI yang bertemu di Jakarta mengantarkan tuntutan aksi dari aksi mahasiswa sebelumnya.

Aksi ini berlangsung selama 4 jam lamanya dengan melakukan sidang rakyat di tengah jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Para aliasi mahasiswa seluruh Kalimantan Selatan menuntut DPRD provinsi Kal-Sel untuk segera mengirim tuntutan kepada pihak pusat dengan atas nama DPRD provinsi sendiri.

Ada 10 tuntutan dari aliansi mahasiswa kepada pihak pusat dengan atas nama DPRD provinsi dan 5 diantaranya adalah :
1. Menolak semua pasal karet yang ada dalam undang -undang yang dianggap bernasalah (RUU KUHP, Minerba, Pertahanan, Permasyarakatan).
2. Membujuk pemerintah untuk menghentikan represif terhadap kawan- kawan mahasiswa maupun rakyat yang hari ini menyambaikan aspirasi.
3. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi di Indonesia.
5. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dibeberapa wilayah yang ada.

Peliput : Shafa

Sumber foto : Instagram BEM ULM