Selain itu, di dalam wilayah kampus ULM pun ada beberapa titik yang tergenang air. Namun, lalu lintas di dalam kampus masih bisa dijangkau mengingat genangan air yang belum terlalu tinggi. Mengingat hal tersebut, Pemko Banjarmasin menetapkan siaga banjir. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun mengatakan, sudah menyiagakan relawan dari BPBD Kota sejak dua hari terakhir.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kalsel penambahan 876 kasus positif Covid-19 terbanyak berasal dari Kota Banjarmasin dengan 234 kasus dan Kota Banjarbaru dengan 224 kasus.

Akibat tingginya angka kasus Covid-19 serta terus bertambahnya angka kematian, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) RI pada Jumat (23/7/2021) malam resmi menetapkan Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru dalam daftar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang wajib dilaksanakan mulai Senin (26/7/2021).

Meskipun begitu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi dengan tegas menolak data kasus yang dikeluarkan oleh KPC-PEN. Juru Bicara Satgas Covid-19 Banjarmasin ini pun mengatakan status Banjarmasin untuk saat ini masih belum berstatus PPKM level 4.

“Kita harus mengevaluasi dulu, kita menilai dan menentukannya, dan kita yang menganalisanya,” ujarnya.

Machli menambahkan, Pemkot Banjarmasin akan melakukan evaluasi terlebih dahulu pada Sabtu (24/7/2021) yang kemudian akan dijadikan acuan, dan disinkronkan dengan tiga indikator penetapan zonasi dan level PPKM.

“Setiap Sabtu akan kita evaluasi. Jadi akan kita tentukan apakah kita Level 4 atau Level 3. Sabtu kemaren kan hanya level 2 mendekati 3,” jelasnya.

“Dan evaluasi per minggu ini akan kita lakukan besok. Sesuai dengan indikatornya, apakah nanti masuk level 4 dan sebagainya,” tambahnya.

Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, membenarkan data kasus yang dikeluarkan oleh KPC-PEN. Kendati demikian, dirinya belum berani berkomentar lebih jauh dan masih menunggu pengumuman resmi Presiden RI serta instruksi Mendagri terkait penerapan level PPKM di Kota Banjarbaru.

“Kota Banjarbaru harus menunggu lagi soal pengumuman resmi status pandemi dari Presiden serta Instruksi Mendagri. Apakah Kota Banjarbaru terapkan PPKM level 2, 3 atau 4. Tergantung instruksi nantinya,” jelas Aditya.

Seperti diketahui Pilgub Kalsel memasuki babak baru pasca putusan MK yang menyatakan harus ada PSU di 3 Kabupaten/Kota di Kalsel. Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan pasangan calon nomor urut 2 Denny Indrayana-Difriadi. MK memerintahkan KPU melaksanakan PSU pada semua TPS di satu kecamatan di Kota Banjarmasin, semua TPS di lima kecamatan di Kabupaten Banjar dan 24 TPS di satu kecamatan di Kabupaten Tapin.

Rifqi menyampaikan tensi politik yang memanas harus tetap dikontrol agar perpecahan sesama orang Banua tidak terjadi. Di sini perlu adanya pemahaman yang cukup pada masyarakat mengenai pilar kebangsaan yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

“Yang terpenting, apapun pilihan politik kita dan siapa pun terpilih nantinya harus tetap kita dukung.”Tutup Rifqi.

Rencana tersebut didukung dengan pengkajian yang akan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kalsel.

“Rencana rel kereta api akan kami lakukan pengkajian. Ada enam wilayah yang dijadikan prioritas kajian yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Tapin,” ucap Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbangda Kalsel, Kemas A Rudi Indrajaya.

Rudi menuturkan, dalam melakukan pengkajian ini pihaknya akan melibatkan akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dinas Perhubungan Kalsel dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Nurul Fajar Desira menuturkan dengan mengadakan kajian kereta bandara tersebut diharapkan dapat mengundang investor untuk menyokong pembiayaan dalam pembagunan rel kereta api menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Untuk membangun kereta bandara kita akan mencari investor swasta. Nanti, mereka yang membangun. Pemerintah hanya menyiapkan lahannya,” ungkapnya.

Besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun moda transportasi kereta api, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memilih untuk menggarapnya secara bertahap. Rute ke arah Bandara Syamsudin Noor lah yang dibangun lebih dahulu.

Di samping itu, dia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi memilih mendahulukan rute ke bandara juga ingin melihat peluang ke depannya. Kawasan bandara diprediksi menjadi pusat perekonomian baru, sehingga lalu lintas di sekitarnya kemungkinan semakin padat.

Tidak hanya itu, kemungkinan juga angkutan barang ke depan meningkat. Maka diperlukan moda transportasi kereta ke depan. “Kalau tidak dari sekarang dirancang, bisa seperti di Jakarta kemacetannya. Kita harus berpikir lebih maju ke depan,” tutup Fajar.

Peliput: Muhammad Devano Danendra

Bertempat di lantai tiga digedung DPRD Kalimantan Selatan, audiensi ini berlangsung dari pukul 10.00 WITA sampai dengan 12.30 WITA. Dalam kegiatan ini protokol kesehatan turut diterapkan yakni dengan cara tetap menjaga jarak, memakai masker serta mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan.

Audiensi dihadiri oleh seluruh anggota BEM Se-Kalimantan Selatan yang berasal dari 13 Universitas di sekitar Banjarmasin dan turut dihadiri oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tujuan diadakannya audiensi ini ialah untuk mendapatkan solusi dalam pemulihan ekologi dan lingkungan kita, karena bisa dilihat pada tahun ini ada curah hujan yang cukup ekstrim menimpa sebagian besar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Ahmad Rinaldi selaku Ketua BEM ULM.

Ahmad Rinaldi juga mengemukakan bahwa pada audiensi kali ini sangat disayangkan karena hanya ada satu dewan yang dapat berhadir dan Renaldi berharap pada kegiatan audiensi selanjutnya dapat menghadirkan beberapa dewan untuk membahas lebih detail mengenai permasalahan lingkungan di Kalimantan Selatan.

Peliput: Muhammad Zhillan Yajtabi

Salah satunya yang dilakukan oleh Keluarga Mahasiswa FH ULM. Tepatnya pada tanggal 13 Januari 2021 Keluarga Mahasiswa FH ULM yaitu BEM, DPM, LP2DH, KSI Al Mizan, Mapala Justitia, FAS, LPM Peristiwa, Komunitas Peradilan Semu, BSO Futsal, BSO Basket, Justitia Voice dan Angkatan 2017, 2018, dan 2019 telah mengadakan bakti sosial untuk korban banjir. Berkolaborasi dengan berbagai instansi/institusi/kelompok masyarakat seperti Crisis Centre ULM, BPBD dan posko-posko relawan lainnya.

“Ini adalah sebuah bentuk pengabdian masyarakat dri KM FH ULM. Kita bahu-membahu membantu masyarakat yang terdampak banjir, banyak daerah yang sudah dikunjungi oleh KM FH ULM. Mulai dari daerah yang dampaknya kecil sampai yang dampaknya besar. KM FH ULM membuka donasi untuk membantu korban banjir yang ada di kalsel, kami membagi tugas ada yang bertugas di dapur umum, ada juga yang bertugas mendistribusikan kebutuhan warga mulai dari sembako, obat-obatan pakaian dll. Serta, bertugas membantu evakuasi warga.” Ujar Andhika salah satu relawan bakti sosial tersebut.

Bantuan dan donasi dari KM FH ULM disalurkan ke beberapa titik, mulai dari posko-posko sampai ke kerumah rumah warga langsung seperti di Sungai Lulut, Handil Bakti, Sungai 2 Semangat Dalam, Jejangkit, dan beberapa KM FH ULM yang telah menjadi relawan di beberapa posko.

Adapun kendala yang dialami saat menyalurkan bantuan adalah kesulitan untuk mendapatkan transportasi yang bisa menerobos banjir.

Peliput :Ad’lyni Barizki

Aksi demo mahasiswa ini terjadi dikarenakan para mahasiswa yang semakin resah karena beberapa tuntutan dari aksi sebelumnya belum ada satupun hasil yang didapatkan, kecuali hanya foto dan video dari perwakilan DPRD dan DPR-RI yang bertemu di Jakarta mengantarkan tuntutan aksi dari aksi mahasiswa sebelumnya.

Aksi ini berlangsung selama 4 jam lamanya dengan melakukan sidang rakyat di tengah jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Para aliasi mahasiswa seluruh Kalimantan Selatan menuntut DPRD provinsi Kal-Sel untuk segera mengirim tuntutan kepada pihak pusat dengan atas nama DPRD provinsi sendiri.

Ada 10 tuntutan dari aliansi mahasiswa kepada pihak pusat dengan atas nama DPRD provinsi dan 5 diantaranya adalah :
1. Menolak semua pasal karet yang ada dalam undang -undang yang dianggap bernasalah (RUU KUHP, Minerba, Pertahanan, Permasyarakatan).
2. Membujuk pemerintah untuk menghentikan represif terhadap kawan- kawan mahasiswa maupun rakyat yang hari ini menyambaikan aspirasi.
3. Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.
4. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberatasan korupsi di Indonesia.
5. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dibeberapa wilayah yang ada.

Peliput : Shafa

Sumber foto : Instagram BEM ULM