Klarifikasi tersebut disampaikan untuk menjawab keresahan masyarakat terkait potensi pelonggaran aturan perdagangan. Teddy menekankan bahwa tidak ada jalur khusus atau pengecualian bagi produk dari Amerika Serikat untuk mengabaikan regulasi yang berlaku di Indonesia. Setiap barang yang masuk dan diperdagangkan di Indonesia tetap harus memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.

Pemerintah memandang sertifikasi halal bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen hukum yang krusial untuk melindungi hak-hak konsumen. Oleh karena itu, klaim yang menyebutkan adanya “karpet merah” bagi produk AS tanpa label halal dipastikan sebagai informasi yang menyesatkan. Komitmen terhadap kedaulatan standar pangan dan ketentuan syariat tetap menjadi prioritas utama yang tidak dapat dikompromikan.

Melalui penegasan tersebut, publik diharapkan lebih selektif dalam menyaring informasi yang sumbernya tidak jelas. Teddy juga memastikan koordinasi antarlembaga terus diperkuat guna menjamin setiap produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi kriteria keamanan dan kehalalan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem sertifikasi nasional tetap terjaga.

Peliput : Muhammad Hairana Dhiaulhaq

Editor :

Direktur Yayasan SPEK-HAM Rahayu Purwaningsih yang menjadi pendamping korban mengungkapkan bahwa korban tidak mendapatkan dukungan sebagaimana mestinya saat melapor. Dalam proses tersebut, korban disebut tidak memperoleh kejelasan terkait tindak lanjut laporannya. Bahkan, korban mengaku sempat diminta untuk “bertobat” dan diberikan tasbih elektrik agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendamping menilai pendekatan tersebut tidak relevan dalam konteks penanganan dugaan kekerasan seksual dan berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban.

Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme penanganan laporan kekerasan seksual dijalankan di tingkat layanan daerah. Secara prinsip, layanan UPTD PPA seharusnya memberikan pendampingan komprehensif, termasuk dukungan psikologis, bantuan hukum, serta memastikan keamanan dan kerahasiaan korban. Pendekatan yang menyalahkan, menghakimi, atau mengaitkan peristiwa dengan aspek moralitas pribadi dinilai tidak sejalan dengan standar penanganan berbasis korban yang diatur dalam regulasi nasional tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Menanggapi hal tersebut, Suci Utami, S.H., M.H., M.Han., dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan seksual tersebut sekaligus atas proses layanan yang dialami korban. Ia menegaskan bahwa setiap laporan kekerasan seksual harus ditangani dengan prinsip berperspektif korban, non-judgmental, menjaga kerahasiaan, serta bebas dari intimidasi dalam bentuk apa pun. Pendekatan ideal, menurutnya, dimulai dari penerimaan laporan yang aman dan ramah korban, menanyakan kebutuhan korban sejak awal, termasuk pendampingan psikologis dan hukum serta memastikan keselamatan korban selama proses berlangsung.

Beliau menekankan bahwa seluruh tahapan penanganan harus mengutamakan pemulihan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan tanpa menyalahkan atau mempertanyakan moralitas korban. Ia juga menyampaikan pesan kepada para korban yang masih ragu atau takut melapor bahwa mereka tidak sendirian dan berhak atas perlindungan serta dukungan. Melapor bukanlah bentuk kelemahan, melainkan langkah berani untuk melindungi diri dan orang lain. Setiap layanan penanganan kekerasan seksual, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, semestinya menyediakan ruang aman, menjaga kerahasiaan identitas, serta memastikan proses berjalan adil dan manusiawi dengan empati dan penghormatan penuh terhadap martabat korban.

Peliput: Maulidah Nurhaliza

Editor: Mellysa Sekar Hafsari

CPI dinilai menggunakan rentang skor 0 hingga 100, di mana skor 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara skor 100 menunjukkan kondisi paling bersih dari korupsi. Penyusunan indeks ini mengacu pada 13 sumber survei dan evaluasi dari berbagai lembaga internasional, yang menilai pandangan para ahli dan pelaku usaha terkait kinerja pemerintah dalam menanggulangi korupsi, suap, dan nepotisme, serta upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Perwakilan Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh meningkatnya kasus suap serta masih lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan sipil, melemahnya peran media, dan berkurangnya ruang gerak masyarakat sipil turut dinilai mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan CPI 2025 juga menyinggung kebijakan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan dan dikaitkan dengan terjadinya banjir besar di Sumatra pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya transparan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan maupun audit terbuka. Di sisi lain, persepsi dari kalangan pelaku usaha menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih dianggap terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peliput : Lucky Efendy

Editor : Najma Nur Azkiya

Analisis LHKPN dilakukan KPK sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut, setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai instrumen pengawasan publik.

KPK menjelaskan bahwa ratusan LHKPN yang dianalisis berasal dari berbagai sumber, baik inisiatif internal, proses penyelidikan dan penyidikan, pengaduan masyarakat, maupun laporan gratifikasi. LHKPN yang terindikasi korupsi selanjutnya diserahkan kepada Kedeputian Penindakan untuk ditelaah lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dari sisi hukum pidana, indikasi ketidakwajaran dalam LHKPN dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidaksesuaian antara harta kekayaan dan penghasilan yang sah dapat menjadi petunjuk awal adanya perbuatan melawan hukum.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi dalam sejumlah laporan. Temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai Pasal 12B UU Tipikor, yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK. Apabila tidak dilaporkan dan terbukti berhubungan dengan jabatan, gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Melalui analisis LHKPN, KPK menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. KPK juga menekankan bahwa kepatuhan administratif dalam pelaporan LHKPN harus diiringi dengan kebenaran materiil, guna mencegah dan memberantas praktik korupsi secara berkelanjutan.

Peliput : Umar Syarif
Editor : Najma Nur Azkiya

Keputusan pencabutan izin diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap pemegang PBPH yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan kawasan hutan dan perlindungan lingkungan. Secara hukum, tindakan ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan administratif negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, pencabutan izin dalam jumlah besar sekaligus memunculkan kritik terhadap tata kelola perizinan kehutanan sebelumnya. Lemahnya pengawasan sejak tahap pemberian izin dinilai berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran oleh korporasi, sehingga penegakan hukum terkesan baru dilakukan setelah muncul dampak lingkungan yang signifikan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, pencabutan PBPH merupakan sanksi administratif yang sah, tetapi harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas. Selain itu, pencabutan izin seharusnya diikuti dengan langkah lanjutan, seperti pemulihan kawasan hutan serta penelusuran kemungkinan pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, apabila ditemukan unsur kerugian negara atau kerusakan lingkungan.

Untuk ke depannya, kebijakan pencabutan 22 izin PBPH ini diharapkan tidak berhenti sebagai tindakan administratif semata. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai momentum untuk membenahi tata kelola kehutanan melalui penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta perlindungan terhadap kepentingan lingkungan dan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Peliput: Nahdya Khilyana

Editor: Najma Nur Azkiya

Isinya tegas dan rinci. Tambang nikel yang melanggar akan didenda paling berat, Rp6,5 miliar per hektare. Untuk bauksit, dendanya Rp1,76 miliar per hektare, timah Rp1,25 miliar per hektare, dan batubara Rp354 juta per hektare. Tarif ini bukan angka sembarangan, melainkan harga yang harus dibayar perusahaan untuk setiap hektare hutan yang rusak.

Keputusan Menteri ini bukan muncul tiba-tiba. Aturan ini dibuat berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025. Ini menunjukkan adanya koordinasi kuat antara Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum.

Mekanisme penagihannya pun jelas. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang akan bertugas menagih denda tersebut. Uang dendanya nanti akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

Dengan aturan hukum yang solid dan tarif denda yang sangat memberatkan ini, pemerintah berharap bisa menghentikan ekspansi tambang ke dalam hutan. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk menyelamatkan paru-paru hijau Indonesia. Kini, semua pihak menunggu apakah aturan yang “tegas di atas kertas” ini benar-benar akan ditegakkan di lapangan tanpa pandang bulu.

Peliput : Antonius Messi Halim

Editor : Najma Nur Azkiya

Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah pada hari Jum’at, 12 September 2025. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri masing-masing menerima dana pemerintah sebesar Rp 55 triliun. Selanjutnya ada Bank Tabungan Negara (BTN) yang mendapatkan Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapatkan Rp 10 triliun dalam bentuk deposit on call. Purbaya memastikan, deposito itu tidak akan ditarik dalam waktu enam bulan kedepan.

Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, kebijakan ini menjadi tantangan bagi para Dirut (Direktur Utama) bank penerima. Saat konferensi pers di Istana Negara ia mengatakan “Uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para Dirut bank pusing mau menyalurkan ke mana.” Namun Purbaya tidak khawatir jika kelima bank itu tidak bisa menyalurkan tambahan likuditas secara langsung. “Paling tidak kalau mereka belum bisa menyalurkan karena punya uang lebih, dia tidak akan perang bunga lagi,” kata nya.

Penempatan dana ini menjadi langkah strategis untuk mengakhiri perang bunga di antara perbankan nasional. Selama ini, bank-bank sering bersaing dengan menawarkan bunga deposito tinggi demi menarik dana masyarakat. Dengan adanya penempatan dana pemerintah dalam jumlah besar, Himbara diyakini tak lagi perlu melakukan perang bunga.

Terkait pengalokasian dana pemerintah semua keputusan diserahkan kepada bank itu sendiri. Kata Purbaya, bank dapat memberikan kredit kepada Koperasi Desa Merah Putih atau program pemerintah yang lain. Dengan begitu bunga yang dibayarkan bank kepada pemerintah hanya sebesar 2% dari total deposito. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 imbal hasil uang seharusnya yang diterima oleh pemerintah sebesar 4% jumlah ini lebih besar daripada saat dipinjamkan kepada Koperasi Desa Merah Putih.

“Kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka jadi lebih rendah ke mereka, jadi 2 persen dari sebelumnya sekitar 4 persen. Jadi enggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara,” jelas Purbaya.

Peliput : Agus Setiadi

Editor : Najma Nur Azkiya

Kebijakan ini menuai banyak kritik dari masyarakat dan para pengamat ekonomi. Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai keputusan tersebut bertentangan dengan upaya efisiensi anggaran di masa krisis. “Kebijakan ini sangat tidak sejalan dengan kondisi ekonomi nasional yang sedang melemah,” ujarnya. Data Kementerian Keuangan bahkan menunjukkan penerimaan APBN hingga Mei 2025 turun sekitar 11,4% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Karena itu, peningkatan penghasilan anggota DPR dianggap tidak peka terhadap kesulitan yang dialami masyarakat.

Sejalan dengan kritik tersebut, dosen Fakultas Hukum ULM, Arisandy Mursalin, S.H., M.H., menilai keputusan DPR menaikkan tunjangan bagi dirinya sendiri berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini karena kewenangan yang dimiliki digunakan untuk keuntungan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Menurutnya, konflik kepentingan memang tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi, tetapi bisa menjadi pintu masuk. Jika terbukti melanggar hukum, merugikan keuangan negara, dan memperkaya diri sendiri, kebijakan tersebut bisa termasuk tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari sisi etika, Arisandy juga menilai kebijakan ini mencerminkan kurangnya empati terhadap kondisi rakyat serta rawan dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Ia menambahkan bahwa dalam hukum pidana, penyalahgunaan wewenang (abuse of power) bisa dipidana sebagai korupsi apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya tindakan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau pihak lain, dan menimbulkan kerugian negara. Karena itu, meski DPR beralasan bahwa penyesuaian tunjangan dilakukan sesuai prosedur, tetap ada kemungkinan masalah hukum jika kebijakan tersebut terbukti merugikan negara dan bertentangan dengan prinsip penggunaan anggaran yang semestinya.

Sementara itu, DPR melalui Wakil Ketua Adies Kadir menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan gaji pokok, melainkan hanya penyesuaian tunjangan. “Gaji kami tetap sekitar Rp6,5 juta sampai Rp7 juta. Yang berubah hanyalah tunjangan sebagai kompensasi pengembalian rumah dinas,” jelas Adies. Ia juga menambahkan bahwa tunjangan tersebut diberikan agar anggota DPR bisa menyewa rumah pribadi selama masa jabatan. Namun, penjelasan ini belum cukup untuk menghentikan kritik publik yang menilai kebijakan tersebut tetap dinilai tidak tepat pada kondisi ekonomi saat ini.

Peliput: Aura Haritzah

Editor: Nabila

Teddy menilai bergabungnya Indonesia secara penuh dalam BRICS merupakan wujud nyata dari prinsip yang dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara kerap menekankan semangat untuk memperluas jejaring persahabatan dan kerja sama strategis antarbangsa demi mendukung perdamaian dan kemakmuran global.

“Presiden sejak beliau dari dulu menganut seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Karena itu, Indonesia berupaya terus menjalin kolaborasi dan bergabung dengan sebanyak mungkin organisasi internasional. BRICS adalah salah satunya,” ujar Teddy.

Ia juga menambahkan, BRICS kini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia. Serta menyumbang sekitar 35 persen dari produk domestik bruto (PDB) global.

Keikusertaan Indonesia dalam BRICS membuka jalan baru untuk kolaborasi strategis, dari ekonomi hingga politik global. Di tengah dinamika dunia yang terus berubah Indonesia tampil percaya diri, membawa semangat persatuan, perdamaian, dan solidaritas global.

Peliput : Nahdya Khilyana

Editor : Najma Nur Azkiya

Pernyataan ini muncul setelah adanya wacana pelibatan TNI dalam pengawasan aktivitas di lingkungan pendidikan tinggi yang memicu kritik dari berbagai kalangan. Tjitjik menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda untuk membatasi ruang ekspresi mahasiswa dan kerja sama dengan TNI akan difokuskan pada aspek pembinaan kedisiplinan serta penguatan karakter kebangsaan.

“Kami menghargai kritik, tapi jangan sampai mengarah pada ketakutan yang tidak berdasar,” ujar Tjitjik, seperti dilansir dari Tempo. Isu ini masih terus berkembang dan menjadi perdebatan publik, terutama terkait batasan antara kebebasan akademik dan keterlibatan aparat militer di ranah sipil pendidikan.

Peliput: Cicilia Laurencia
Editor: Eldya Rosada