Wakil dari PKS menyampaikan bahwa relawan GSF menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat sipil yang terdampak konflik. Namun, para relawan disebut mengalami intimidasi, pembatasan gerak, hingga perlakuan yang tidak layak selama menjalankan kegiatan tersebut. Menurut PKS, tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan harus menjadi perhatian dunia internasional.

PKS juga meminta organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga hak asasi manusia untuk melakukan investigasi independen terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, PKS menilai penting adanya tekanan diplomatik dari berbagai negara agar Israel mematuhi ketentuan hukum internasional dan menghormati hak-hak relawan kemanusiaan.

Dalam pernyataannya, PKS menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja dan relawan kemanusiaan merupakan bagian penting dalam hukum internasional. Tindakan yang dianggap menghalangi bantuan kemanusiaan atau memperlakukan relawan secara tidak manusiawi dinilai dapat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan memperburuk situasi konflik yang sedang berlangsung.

PKS berharap masyarakat internasional tidak tinggal diam terhadap peristiwa tersebut dan mendorong adanya langkah hukum yang tegas serta adil. Partai tersebut juga mengajak berbagai pihak untuk terus mendukung perjuangan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga sipil yang menjadi korban konflik.

Peliput: Syarifah Nawal Aliya

Editor: Mellysa Sekar Hafsari

Kepastian pengalihan tahanan itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, pada Selasa (12/5/2026). Menurut Kejagung, status tahanan rumah mulai diberlakukan sejak Senin malam setelah jaksa penuntut umum menerima penetapan resmi dari majelis hakim. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap Nadiem turut melibatkan aparat kepolisian guna memastikan seluruh ketentuan penahanan tetap dipatuhi.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa yang dijadwalkan menjalani tindakan medis. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa status tahanan rumah tidak menghapus pembatasan hukum terhadap Nadiem. Ia diwajibkan berada di kediamannya selama 24 jam penuh dan hanya dapat keluar untuk kepentingan persidangan maupun perawatan medis dengan izin tertulis dari pengadilan.

Selain itu, Kejagung juga menerapkan sejumlah ketentuan tambahan selama masa tahanan rumah berlangsung. Nadiem diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik, menyerahkan dokumen perjalanan seperti paspor, serta melapor secara berkala kepada jaksa penuntut umum. Ia juga dilarang melakukan komunikasi dengan saksi maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Pengalihan status penahanan ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap dinamika penegakan hukum dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dalam perspektif hukum acara pidana, tahanan rumah merupakan bentuk penahanan yang tetap membatasi kebebasan terdakwa. Namun, diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu termasuk aspek kesehatan, kemanusiaan, dan efektivitas proses persidangan. Kasus ini pun dipandang sebagai ujian terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga prinsip akuntabilitas sekaligus perlindungan hak-hak terdakwa di hadapan hukum.

Perliput : Muhammad Nathan Glendova Ardento

Editor : Najma Nur Azkiya

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Wira Satya Triputra, mengungkapkan bahwa WNI tersebut merupakan mantan pekerja di Kamboja. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitasnya di jaringan internasional ini. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut keterlibatan mendalam sosok tersebut dalam struktur organisasi judol tersebut.

Hingga saat ini, peran WNI tersebut masih dalam tahap verifikasi intensif oleh penyidik. Informasi awal menunjukkan bahwa ia bertugas sebagai customer service yang melayani para pemain dalam platform judi tersebut. Polisi terus menggali keterangan untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki peran strategis, mengingat pengalaman kerjanya di Kamboja yang merupakan salah satu pusat industri judi di Asia Tenggara.

Total pelaku yang diamankan dalam penggerebekan pada Sabtu (9/5/2026) mencapai 321 orang. Mayoritas merupakan warga negara asing (WNA) yang berasal dari berbagai negara di Asia. Rinciannya mencakup 228 warga Vietnam, 57 warga China, 13 warga Myanmar, 11 warga Laos, lima warga Thailand, serta masing-masing tiga warga dari Malaysia dan Kamboja.

Penangkapan massal ini menunjukkan skala besar operasional sindikat tersebut di Indonesia.Sebanyak 320 WNA telah dititipkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Mereka akan menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran keimigrasian di berbagai rumah detensi. Sementara itu, satu-satunya WNI yang terlibat tetap ditahan di Bareskrim Polri untuk menjalani proses hukum pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Pihak kepolisian juga tengah menyelidiki identitas sponsor yang memfasilitasi kedatangan ratusan warga asing tersebut ke Jakarta. Penyelidikan difokuskan untuk memutus rantai distribusi tenaga kerja ilegal yang menyokong infrastruktur judi daring di tanah air. Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas segala bentuk perjudian daring yang meresahkan masyarakat serta merugikan ekonomi nasional.

Peliput : Muhammad Hairana Dhiaulhaq

Editor : Nabila

Dalam keterangan resminya, KPK menyampaikan bahwa lembaga tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk mengurus atau mempengaruhi jalannya proses hukum. Seluruh penanganan perkara, termasuk yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dilakukan melalui mekanisme yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPK juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini merupakan modus lama yang kembali muncul. Oknum tertentu biasanya memanfaatkan situasi pihak yang sedang menghadapi persoalan hukum dengan menawarkan bantuan tidak resmi. Mereka kerap mencatut nama lembaga atau pejabat untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Lebih lanjut, KPK mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut. Masyarakat diminta untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada pihak yang mengaku dapat mengatur perkara. Jika menemukan praktik serupa, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut informasi terkait klaim tersebut guna memastikan apakah terdapat unsur pidana yang dapat diproses secara hukum. KPK juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang lebih luas.

Peliput : Nurliana Ulfa

Editor : Nabila

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah, menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi atas keterlibatan oknum prajurit dalam kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.

Pergantian jabatan dilakukan melalui mekanisme internal TNI berupa penyerahan jabatan di lingkungan Mabes TNI. Langkah ini juga menjadi bagian dari evaluasi organisasi guna menjaga profesionalitas serta kredibilitas institusi di tengah proses hukum yang berjalan. Dari sisi alasan, keputusan ini tidak terlepas dari meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan keterlibatan anggota BAIS dalam tindak kekerasan tersebut. Tekanan publik serta kebutuhan menjaga kepercayaan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Sementara itu, proses hukum terhadap para terduga pelaku masih berlangsung. Sejumlah anggota TNI telah diamankan dan diperiksa oleh Polisi Militer guna mendalami peran masing-masing dalam peristiwa penyiraman air keras tersebut. Namun hingga kini, TNI belum mengungkap secara rinci motif, kronologi lengkap, maupun keterkaitan struktural dalam kasus tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi dan penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut.

Situasi ini juga mendorong desakan kepada TNI untuk meningkatkan keterbukaan serta memastikan proses hukum berjalan secara akuntabel.

Peliput : Ahmad Rafli Anshori

Editor : Siti Nurhaliza

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menindaklanjuti proses pengkajian mengenai pemangkasan gaji anggota kabinet maupun DPR. Ia menyoroti kebijakan yang telah diterapkan oleh Pakistan dalam menghadapi krisis. Negara tersebut diketahui memangkas gaji pejabat negara, termasuk anggota kabinet dan parlemen, serta mengalihkan hasil penghematan untuk membantu masyarakat rentan. Pakistan juga menerapkan berbagai langkah efisiensi lain seperti pembatasan penggunaan BBM untuk semua kementerian dan mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan dan lebih mengoptimalkan penggunaan transportasi publik. Tak hanya itu, ia juga meninjau dari negara Filipina yang menerapkan hanya empat hari kerja dalam seminggu. Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo juga mempertimbangkan langkah itu guna mengurangi penggunaan BBM.

Dalam hal ini, wacana pemangkasan gaji untuk anggota kabinet maupun DPR mendapat berbagai respons dari kalangan politik. Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin setuju terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas gaji para anggota DPR. Bahkan tak hanya itu, Arse juga mendukung rencana efisiensi anggaran pada seluruh program pemerintah. Ia berpendapat bahwa tidak hanya berpusat pada aspek pemerintahan, namun juga mencakup segala hal lainnya dan semua alokasi anggaran yang berasal dari dana APBN harus dievaluasi mendalam agar lebih tepat sasaran di tengah konflik yang sedang memanas.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ketua komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda juga mengemukakan usulan agar efisiensi pada sejumlah program pemerintah dalam upaya menanggapi situasi politik global yang tidak menentu akibat perang. Menurutnya, strategi pemangkasan gaji ini merupakan isyarat dari Presiden supaya masyarakat bisa bersiap untuk menghadapi krisis yang kemungkinan akan terjadi. Meskipun demikian, ia juga mengimbau agar rencana efisiensi ini tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat dan dapat dikelola dengan baik, transparan, accountable, dan di alokasikan pada tempat yang seharusnya.

Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan kajian mendalam. Langkah efisiensi yang memungkinkan pemangkasan gaji pejabat negara diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal serta mencegah pelebaran defisit anggaran di tengah ketidakpastian akibat konflik Timur Tengah.

Peliput: Maulida Azzahra &

Nida Azizah

Editor: Azzahra Salwa Phileadiba

CPI dinilai menggunakan rentang skor 0 hingga 100, di mana skor 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara skor 100 menunjukkan kondisi paling bersih dari korupsi. Penyusunan indeks ini mengacu pada 13 sumber survei dan evaluasi dari berbagai lembaga internasional, yang menilai pandangan para ahli dan pelaku usaha terkait kinerja pemerintah dalam menanggulangi korupsi, suap, dan nepotisme, serta upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Perwakilan Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh meningkatnya kasus suap serta masih lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan sipil, melemahnya peran media, dan berkurangnya ruang gerak masyarakat sipil turut dinilai mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan CPI 2025 juga menyinggung kebijakan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan dan dikaitkan dengan terjadinya banjir besar di Sumatra pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya transparan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan maupun audit terbuka. Di sisi lain, persepsi dari kalangan pelaku usaha menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih dianggap terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peliput : Lucky Efendy

Editor : Najma Nur Azkiya

KSPI menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876 per bulan. Said Iqbal menilai angka tersebut lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Said juga menyebut nilai UMP Jakarta masih berada di bawah hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Menurutnya, KHL pekerja yang bekerja dan tinggal di Jakarta tercatat sebesar Rp5.890.000 per bulan. Oleh karena itu, KSPI menuntut agar UMP 2026 direvisi setara dengan nilai tersebut serta meminta kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi di atas KHL.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa nantinya akan ada ribuan personel gabungan yang disiagakan untuk mengawal aksi demo itu.”Kami menurunkan 1.392 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya. Susatyo juga memastikan, pihaknya akan melakukan pengamanan secara humanis. Namun demikian, ia mengimbau massa aksi untuk tidak anarkis.

Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, merespons rencana aksi tersebut dengan mengajak KSPI berdialog. Ia menegaskan penetapan UMP telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha. Rano menyebut buruh memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi atau jalur hukum.

Menanggapi ajakan dari Wakil Gubernur Jakarta, KSPI memastikan aksi demonstrasi tetap digelar sesuai rencana. Said Iqbal menyatakan pihaknya siap duduk bersama dengan Pemprov DKI, namun hal itu tidak menghentikan agenda unjuk rasa. Selain aksi massa, KSPI juga berencana menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tuntutan buruh terkait upah minimum dan upah sektoral.

Peliput : Mida Ajizah

Editor : Nabila

Langkah agresif ini diambil bukan tanpa alasan, mengingat banyaknya keluhan pelaku usaha yang masuk ke meja pemerintah akibat regulasi yang rumit. Dalam sesi pembuka ini, terungkap sudah ada 10 aduan resmi yang diterima Satgas, di mana dua kasus prioritas langsung dieksekusi penyelesaiannya di tempat, termasuk sengketa pengelolaan sampah menjadi energi yang melibatkan PT Sumber Organik di Surabaya serta kendala pembiayaan ekspor yang sempat macet.

Tindakan yang diterapkan Purbaya terbilang unik dan sangat efisien karena menggunakan sistem penyaring berjenjang untuk menghindari kemacetan birokrasi. Setiap masalah awalnya digodok di level pejabat eselon I dan II lintas kementerian, namun jika terjadi jalan buntu, masalah tersebut langsung ditarik ke meja Menteri untuk diputuskan solusinya saat itu juga, sehingga tidak ada lagi istilah lempar tanggung jawab antar instansi.

Sang Menteri menegaskan komitmennya untuk tidak segan mengubah aturan teknis jika memang terbukti menghambat kemajuan ekonomi dan menyulitkan pelaku usaha. Ia menjamin bahwa setiap aduan yang valid akan dibedah secara transparan, dan jika regulasi perlu disesuaikan demi kelancaran investasi dan kepastian hukum, pemerintah siap melakukan penyesuaian secepat mungkin agar masalah benar-benar tuntas hingga ke akarnya.

Bagi para pengusaha lain yang masih merasa dipersulit oleh birokrasi atau aturan tumpang tindih, pintu pengaduan kini terbuka lebar dan transparan. Purbaya mengundang publik untuk melaporkan kendala mereka secara daring melalui laman resmi lapor.satgasp2sp.go.id, sebuah langkah pamungkas yang diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan pasar sekaligus mendongkrak iklim investasi nasional di penghujung tahun 2025.

Peliput: Alvin

Editor: Mellysa Sekar Hafsari

Analisis LHKPN dilakukan KPK sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut, setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai instrumen pengawasan publik.

KPK menjelaskan bahwa ratusan LHKPN yang dianalisis berasal dari berbagai sumber, baik inisiatif internal, proses penyelidikan dan penyidikan, pengaduan masyarakat, maupun laporan gratifikasi. LHKPN yang terindikasi korupsi selanjutnya diserahkan kepada Kedeputian Penindakan untuk ditelaah lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dari sisi hukum pidana, indikasi ketidakwajaran dalam LHKPN dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidaksesuaian antara harta kekayaan dan penghasilan yang sah dapat menjadi petunjuk awal adanya perbuatan melawan hukum.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi dalam sejumlah laporan. Temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai Pasal 12B UU Tipikor, yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK. Apabila tidak dilaporkan dan terbukti berhubungan dengan jabatan, gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Melalui analisis LHKPN, KPK menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. KPK juga menekankan bahwa kepatuhan administratif dalam pelaporan LHKPN harus diiringi dengan kebenaran materiil, guna mencegah dan memberantas praktik korupsi secara berkelanjutan.

Peliput : Umar Syarif
Editor : Najma Nur Azkiya