‎Iqbaal Ramadhan sebagai Ijal, pemuda yang kehidupannya hancur lebur akibat desakan ekonomi hingga harus menempuh jalan kriminal. Zulfa Maharani sebagai Tia, seorang komplotan yang paham betul dinamika dan seluk-beluk skena musik Indonesia. Kristo Immanuel sebagai Adut, rekan seperjuangan Ijal yang turut ambil bagian dalam operasi nekat ini. Kawai Labiba sebagai Melodi, turut melengkapi cerita kelompok pencopet amatir yang mencoba mencari celah di tengah riuhnya festival.
‎
‎Ide cerita Operasi Pesta Copet ternyata bukan dari sekadar fiktif belaka. Garis besar cerita ini terinspirasi dari pengalaman nyata sang sutradara, Edy Khemod ketika mendengar laporan penangkapan pencopet di tengah festival musik yang mengenakan atribut komunitas penonton. Masalah pencopetan yang beraksi di tengah-tengah festival musik memang telah lama menjadi isu yang meresahkan, baik bagi pihak penyelenggara maupun penonton.
‎
‎Dengan durasi 113 menit, film ini tidak hanya menawarkan gelak tawa dan ketegangan aksi kejar-kejaran, tetapi juga sebagai bahan refleksi kehidupan bagi para penonton dan menjadi renungan untuk tetap berempati serta memahami sebagai sesama manusia. Dengan premis cerita yang mengangkat isu sosial, serta mengambil perspektif kehidupan dari sisi yang jarang terlihat, Operasi Pesta Copet diharapkan dapat menjadi salah satu tontonan layar kaca yang menghibur dan penuh makna untuk para penonton.

Peliput : Muhammad Rizky Fadhilah‎

Editor : Muhammad Raditya Maulani

Dalam seruannya, BEM UI mempertanyakan kembali makna kemerdekaan setelah 81 tahun Indonesia merdeka. BEM UI menilai masih terdapat sejumlah persoalan, mulai dari matinya supremasi hukum, pembatasan kebebasan sipil, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga persoalan pendidikan dan kesehatan.

Aksi tersebut membawa delapan tuntutan. Pertama, menghentikan penjajahan negara terhadap rakyat sendiri. Kedua, menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga, mewujudkan reforma agraria sejati. Keempat, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Selanjutnya, BEM UI menuntut evaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta penghentian MBG dan KDMP. Mereka juga menyerukan penghentian pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), sekaligus mengembalikan otonomi daerah.

Tuntutan lainnya ialah penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana. BEM UI juga menyerukan penghentian represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta pembubaran YON-TP.

Melalui aksi tersebut, BEM UI mengajak masyarakat untuk kembali mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan saat ini. Seruan tersebut menekankan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan asing, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat.

Peliput : Ghina Mahpudhah

Editor : Eldya Rosada

Rangkaian kegiatan berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Mulai dari kegiatan Sehat Bersama yang berkolaborasi dengan BEM Fakultas Kesehatan Sari Mulia, Riang Warna Desa yang menghadirkan kompetisi ekspresi bagi anak-anak desa untuk berkreasi dalam lomba mewarnai dan kuis pengetahuan, hingga Jejak Profil Desa bersama LPM Peristiwa FH ULM yang mendokumentasikan potensi lokal melalui wawancara dan pengambilan video profil desa. Malam harinya, suasana keakraban semakin terasa lewat Panggung Harmoni, yang menampilkan kesenian tradisional seperti panting dan kuntau, serta persembahan bakat dari panitia dan warga.

Nur Amalia Fitri, Ketua BEM FH ULM menjelaskan bahwa SiRakyat merupakan bentuk nyata penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

“Biasanya pengabdian itu berhari-hari secara menginap, sedangkan untuk SiRakyat ini kami menggunakan tiga kali visit. Visit pertama, visit kedua, baru nanti visit ketiga yang kita bermalam. Tujuannya untuk bisa memberikan kebermanfaatan jangka panjang dan lebih membekas di hati masyarakat yang ada di desa,” ucapnya. 

Muhammad Robianoor, selaku Ketua Pelaksana SiRakyat Jejak Sakti 2025 turut menegaskan arah kegiatan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi lokal dan sinergi sosial ekonomi. Dan juga, sebagai wujud komitmen terhadap salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Masyarakat,” ungkapnya.

Dalam penutup wawancara, ia juga menyampaikan pesan bagi mahasiswa dan masyarakat.

“Sebagai Ketua Pelaksana kegiatan sirakyat ini, saya mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengimplementasikan konsep agent of change dan social control yang sejati. Ilmu hukum yang telah dipelajari di bangku perkuliahan bukanlah sekadar teori yang terpisah dari realitas masyarakat, melainkan instrumen pemberdayaan yang harus diaktualisasikan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.

Melalui SiRakyat Jejak Sakti Visit 3, mahasiswa Fakultas Hukum ULM menunjukkan bahwa pengabdian bukan hanya tentang hadir di tengah masyarakat, tetapi juga tentang membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Dari Desa Jejangkit Pasar, semangat kolaboratif dan nilai kemanusiaan terus bergema menguatkan komitmen bahwa ilmu hukum dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan perubahan nyata.

Konsolidasi yang digagas melalui seruan poster di media sosial itu mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan. “Diam berarti memberi restu pada penindasan,” begitu bunyi pesan yang menggema. Ratusan orang dari latar belakang berbeda hadir, mendengarkan orasi dan meneriakkan yel-yel solidaritas. Seorang mahasiswa FISIP ULM, Taufik, menegaskan bahwa konsolidasi adalah upaya menyatukan suara rakyat agar lebih kuat dalam menyampaikan tuntutan bersama.

Senin, 1 september 2025, ratusan massa kembali turun ke jalan. Aksi kali ini diikuti oleh empat elemen masyarakat: mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, dan masyarakat umum Banjarmasin. Titik juang dipusatkan di depan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Di tengah derasnya arus massa, Rektor Universitas Lambung Mangkurat mengeluarkan himbauan. Beliau meminta mahasiswa yang terlibat aksi agar tidak mudah terprovokasi, tetap mematuhi aturan yang berlaku, serta menjauhi tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas publik. Rektor juga mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan diri, bersikap bijak dalam menggunakan media sosial, dan senantiasa berdoa demi kelancaran serta keselamatan selama aksi berlangsung.

Peliput : Maulida Nurhaliza

Editor : Najma Nur Azkiya

Acara dimulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”, pembacaan doa, dan sesi foto bersama. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dan pemantik oleh Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., selaku narasumber yang secara resmi membuka acara ini.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Evy Alvionita Yurna yang menyoroti pentingnya kesadaran untuk menjaga data pribadi pasien dalam hal apa pun, kecuali untuk kepentingan medis atau hukum. Materi terakhir dibawakan oleh Dr. Dadang, S.H., M.H., yang membahas peraturan dan sanksi pidana bagi siapa saja yang membuka rahasia karena jabatan, termasuk dokter. Pelanggaran ini dapat diberi sanksi berupa pidana penjara 9 bulan berdasarkan Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tujuan dari kegiatan ini adalah implementasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi pasien di rumah sakit. Ketua Program Dosen Wajib Mengabdi, Daddy Fahmanadie, menyampaikan harapannya, “Akademisi diharapkan bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat, khususnya instansi pemerintah dalam bidang hukum, supaya menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan data pribadi pasien rumah sakit.”

Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi, sesi tanya jawab, penyerahan plakat, serta pemberian doorprize kepada tamu undangan yang aktif.

Salah satunya adalah Aura, mahasiswi FH ULM yang saat ini sedang menjalani program magang di DPRD Kota Banjarmasin. Menurutnya, pengalaman magang ini dapag menjadi langkah awal yang penting dalam membangun karakter dan integritas sebagai calon praktisi hukum.

Informasi mengenai program magang ini diperoleh melalui kampus, karena magang merupakan program wajib yang harus diikuti setiap mahasiswa FH ULM. Namun, proses pencarian tempat magang tetap dilakukan secara mandiri.
Aura memilih untuk mengajukan langsung ke DPRD Kota Banjarmasin dan saat ini ditempatkan di bagian Persidangan dan Risalah. Ia bertugas menyimak serta mencatat isi audio rapat-rapat penting, termasuk rapat Badan Anggaran dan rapat paripurna.

“Pengalaman paling berkesan sejauh ini adalah waktu pertama kali ikut nonton rapat paripurna secara langsung. Itu jadi pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah lihat gimana proses sidang resmi berlangsung. Selain itu, belajar menyimak audio persidangan juga jadi pelajaran penting karena harus teliti dan fokus supaya bisa memahami isi rapat dengan benar.” Ucap Aura.

Ia mengaku belum menemui tantangan yang berarti selama magang. Semua proses berjalan lancar dan suasana kerja di lingkungan DPRD Kota Banjarmasin sangat mendukung. Hal ini membuatnya semakin percaya diri dan siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Ia berharap pengalaman magang ini bisa memperluas wawasan, menambah relasi, dan menjadi bekal berharga jika kelak ingin berkarier di bidang pemerintahan atau administrasi publik.

Peliput : Yuliansyah

Jumlah peserta terdaftar mencapai 3.968 orang, termasuk calon mahasiswa dari jalur tahfiz Al‑Qur’an dan penyandang disabilitas. Kehadiran kelompok peserta ini menunjukkan komitmen ULM dalam menjamin akses pendidikan tinggi yang adil dan inklusif.

Sejumlah langkah antisipatif telah dilakukan panitia, termasuk pemanfaatan laboratorium di berbagai gedung kampus. Penerapan sistem normatif juga ditujukan untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian, sehingga hasil ujian benar‑benar mencerminkan kemampuan akademik peserta secara objektif.

Keterlibatan peserta dari jalur tahfiz dan penyandang disabilitas menegaskan keberagaman yang diakomodasi dalam seleksi Mandiri ULM. Total 3.968 peserta mengikuti ujian terdiri dari 3.939 peserta reguler serta para peserta disabilitas dan tahfiz yang merupakan strategi kampus untuk memperluas akses dan kesempatan bagi semua kalangan.

Dengan berlangsungnya UTBK Jalur Mandiri ini, ULM menunjukkan integritas seleksi melalui dua aspek utama, transparansi penilaian dan inklusivitas peserta. Ke depan, kampus diharapkan terus memperkuat sistem penilaian serta memperluas dukungan bagi peserta dari berbagai latar belakang.

Peliput : Syarifah Nawal Aliya

Editor : Najma Nur Azkiya

Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani menjelaskan bahwa kerja sama ini akan berfokus pada pertukaran data atau informasi dalam penegakan hukum. “Nota kesepakatan ini berfokus pada pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 25 Juni 2025.

Reda juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan membantu penegakan hukum dalam memperoleh informasi kredibel atau A1. “Termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.” ucap Reda.

Namun, Koalisi Masyarakat Sipil menilai kerja sama antara Kejaksaan Agung dengan empat operator jasa telekomunikasi untuk memperkuat intelijen mengancam hak privasi masyarakat. Pasalnya, salah satu butir nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa kerja sama ini juga untuk memperkuat informasi dan data Kejaksaan melalui penyadapan.

“Kerja sama ini jelas telah menjadi ancaman nyata terhadap perlindungan hak atas privasi warga negara, sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.” bunyi keterangan resmi dari Koalisi pada Kamis. 26 Juni 2025. Koalisi menjelaskan, penyadapan sendiri memang dapat dibenarkan dalam undang-undang selama dilakukan sesuai kaidah hukum.

Alasan yang menjadi dasar juga sangat terbatas, yaitu untuk keamanan nasional atau penegakan hukum. Salah satu poin yang tidak dibahas adalah durasi penyadapan atau pengawasan yang dilakukan kepada seseorang. Selain itu, Kejaksaan juga tidak menjelaskan secara rinci proses permintaan izin penyadapan yang dilakukan.

“Menyikapi situasi di atas, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membatalkan nota kesepakatan terkait penyadapan dengan operator telekomunikasi, dikarenakan MoU tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 40 UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi,” tulis Koalisi.

Peliput & Editor: Muhammad Firdaus Akmal

Kembalinya JWCC IX disambut dengan antusiasme tinggi dari para pecinta olahraga panjat tebing. Meskipun telah vakum selama 8 tahun, jumlah peserta yang ikut serta cukup signifikan. Mereka datang dari berbagai daerah di Kalimantan, baik dari komunitas Pecinta Alam maupun Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).

“Antusiasme peserta dalam Justitia Wall Climbing Competition IX tahun ini sangat luar biasa. Jumlah peserta cukup banyak untuk ukuran lomba yang sudah vakum selama 8 tahun. Semangat mereka dalam menghadapi setiap tantangan di lintasan begitu terasa, dan suasana kompetitif tetap dijaga dengan sportif,” ujar Lestari, Ketua Pelaksana JWCC IX.

Kompetisi ini menjadi ruang positif untuk saling berbagi pengalaman antar pemanjat, baik pemula maupun yang telah berpengalaman. Selain menguji kemampuan, JWCC IX juga menjadi wadah menjalin relasi dan memperkuat jaringan komunitas panjat tebing di Kalimantan.

MAPALA Justitia FH ULM menjadikan JWCC IX sebagai simbol kebangkitan organisasi dalam menghadirkan kegiatan yang positif dan berdampak luas. “Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan yang lebih besar, profesional, dan konsisten. JWCC juga kami harapkan menjadi ajang pemersatu antar komunitas pecinta alam,” lanjut Lestari.

Lebih dari sekadar kompetisi, JWCC IX Regional Kalimantan menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap olahraga panjat tebing. “Semoga ke depan Justitia bisa menggelar event panjat tebing yang lebih meriah dan megah,” pungkasnya.

Acara yang digelar di General Building Lecture Theater ULM ini disambut antusias oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Kuliah umum ini menjadi agenda intelektual yang dinilai tepat waktu dan kontekstual di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen. Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, S.I.K., S.H., M.H., sebagai pembicara utama membagikan perspektif tentang bagaimana institusi keamanan negara merespons tantangan digital, mulai dari penyebaran hoaks hingga tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi.

Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak peserta mengajukan pertanyaan kritis terkait arah kebijakan nasional ke depan. Kuliah umum ini memperkuat peran ULM sebagai ruang dialektika akademik yang aktif membahas isu strategis kebangsaan khususnya di bidang hukum dan pemerintahan.

Dengan suksesnya acara ini, ULM kembali menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang responsif terhadap perubahan dan terus berkontribusi pada pengembangan wacana kebijakan publik di Indonesia.

Peliput: Mahathir Mohammad

Editor: Muhammad Firdaus Akmal