Gugatan yang diajukan Ferdy Sambo ke PTUN terkait pembatalan atau tidak sah nya Keputusan Presiden Republik Indoneisa Nomor :71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri dan juga Sambo menuntut agar PTUN dapat memerintahkan Kapolri untuk memulihkan Kembali hak-hak sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Arman selaku Kuasa Hukum Ferdy Sambo menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertimbangan yang cukup dan cermat, serta memperhatikan ruang hukum yang tersedia bagi Ferdy Sambo untuk dapat mengajukan gugatan terkait keputusan PTDH yang dijatuhkan oleh Polri.

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan Ferdy Sambo agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengkaji gugatan tersebut.

Pertama, Ferdy Sambo selama menjadi anggota Polri telah melaksanakan tugas dengan baik, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Polri secara profesional, mandiri, dan berintegritas yang dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Dan juga Ferdy Sambo telah menerima 11 Tanda Kehormatan dari pimpinan Polri terang Arman selaku Kuasa Hukum Ferdy Sambo.

Kedua, demi mendukung proses penyidikan, dan sebelum adanya Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Tingkat Banding, Sambo telah menyampaikan Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota Polri yang ditujukkan kepada Kapolri. Namun, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh Kapolri dan Presiden Republik Indonesia.

Ketiga, hak pengunduran diri Sambo telah diatur secara jelas pada pasal 111 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Aturan itu menyatakan bahwa terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP.

Sumber:KompasTV, Kompas.com

Peliput : Athario Nuriadi

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, berdasarkan alat bukti yang ada dan gelar perkara, Polri telah menetapkan Saudari PC sebagai tersangka,” ujar Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).

Brigadir J adalah salah satu ajudan Sambo saat berstatus Kadiv Propam. Ia disebutkan tewas akibat ditembak di rumah dinas Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022.

Saat awal kasus diungkap, polisi menyebutkan Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E. Peristiwa itu dipicu dugaan pelecehan Brigadir J terhadap istri Sambo.

Namun, belakangan ini kronologi peristiwa itu terbantahkan. Sambo disebut sengaja membuat skenario untuk menutup-nutupi pembunuhan Brigadir J.

Sebelumnya, dalam kasus ini polisi telah menetapkan Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuwat Maruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Baik Bharada E maupun Bripka Ricky adalah ajudan Sambo, sementara Kuwat Maruf merupakan asisten rumah tangga jenderal polisi tersebut.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Bharada E sudah mendapatkan persetujuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjadi justice collaborator dalam kasus ini.

Bertalian dengan itu, inspektorat khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap 63 personel Polri terkait dugaan ketidak profesionalan dalam menangani kasus kematian Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Sambo. Sebanyak 35 personel Polri dinyatakan diduga melanggar kode etik.

Peliput : Iqbal

Peristiwa.info – Satgasus polri yang pernah dipimpin Ferdy Sambo yang kini menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J kini dibubarkan oleh Kapolri Jendral Sigit prabowo.
Dikutip dari CNNIndonesia Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan alasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membubarkan Satgasus Polri.

“Satgasus Polri, Kapolri sudah menghentikan kegiatan satgasus polri, jadi tidak lagi ada kegiatan satgasus polri, menurut pertimbangan staf untuk efektivitas organisasi lebih diutamakan satuan kerja yang membagi berbagai macam kasus sesuai tupoksi masing-masing. Sehingga satgasus dianggap tidak perlu dan diberhentikan mulai hari ini,” ucap Dedi dalam konferensi pers di Mako Brimob, kamis (11/8)

Satgasus adalah jabatan nonstuktural di dalam Korps Bhayangkara. Dalam surat perintah (sprin ) nomor Sprin/681/III/HUK.6.6/2019 tertanggal 6 maret 2019 satuan ini memiliki tugas yang salah satu diantaranya tugasnya melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar Negri. Satgasus juga menangani upaya hukum pada perkara psikotropika, Narkotika, tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan ITE.
Satgasus ini dibentuk oleh Jenderal  Tito karnavian pada tahun 2019 yang kala itu menjabat sebagai Kapolri.

Pada 20 mei 2020, Sambo tercatat pertama kali menjabat sebagai kasatgas Merah Putih lewat Sprin/1246/V/HUK.6.6/20220. saat itu Sambo Masih sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barekskrim Polri.

Peliput : Aji