Salah satu Presidium Aliansi Buruh Banua, Yoeyoen Indharto, mengatakan pelaksanaan unjuk rasa di Kalsel menyesuaikan dengan aksi serentak buruh dan pekerja di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Sejak perhitungan kenaikan UMP Kalsel tahun 2022 dalam rapat Dewan Pengupahan Kalsel menghasilkan angka 1,01 persen, Aliansi Buruh Banua menyampaikan protes keras. Yoeyoen mengatakan hal ini adalah sejarah kelam bagi para buruh Kalsel. 

Massa berniat menagih janji para wakil rakyat Kalsel terkait mengawal upaya para kaum buruh memperjuangkan kenaikan UMP Kalsel tahun 2022. Adapun tuntutan para buruh mengenai dalam unjuk rasa hari ini: 

1. Cabut PP No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

2. Tolak dan cabut SK. Gubernur Kalimantan Selatan no. 188.44/0741/KU/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2022

3. Keluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU. no 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

“Sejak tidak ada kenaikan pada tahun 2021, di 2022 pun kenaikan UMP hanya sebesar 1,01 persen saja. Hal ini mengecewakan perasaan para buruh di Kalsel,” ujar Yoeyoen Indharto.

Peliput: Ahmad Muhazir & Dinda Nabila Thifaluzzain

Dalam unjuk rasa tersebut, mereka melayangkan beberapa tuntutan yakni :

1. Menuntut pemerintah beserta pemangku kebijakan untuk memperjelas perihal informasi program vaksinasi serta mempercepat penyebarannya.

2. Menuntut transparansi anggaran Covid-19 di Provinsi Kalsel agar diketahui oleh seluruh masyarakat Kalsel.

3. Memperjelas pengaturan PPKM yang jelas berupa posko penyekatan, jam malam, pemadaman lampu jalan.

4. Melibatkan elemen mahasiswa dalam program vaksinasi secara massif dalam hal ini Himpunan Mahasiswa Islam.

5. Memberikan bantuan sosial secara konsisten dan dengan nilai yang sesuai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan kebijakan PPKM di Kalsel.

6. Membuka dan mengawasi secara serius perihal Isolasi Terpusat Covid-19 di Kab/Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru

7. Kejelasan kapan berakhirnya pelaksanaan PPKM di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kotabaru

Mahasiswa mendesak bertemu langsung dengan ketua DPRD Kalsel untuk meminta penjelasan sampai kapan pelaksanaan PPKM di Banjarmasin. Aksi tersebut sempat mengalami ricuh karena mahasiswa belum mendapatkan kepastian untuk bertemu Ketua DPRD Kalsel. Unjuk rasa ini berlangsung damai setelah perwakilan mahasiswa diterima masuk kedalam kantor DPRD Kalsel untuk menyampaikan aspirasi.

Rombongan mahasiswa tersebut akhirnya bertemu dengan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M. Luthfi Saifuddin serta Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad. Dalam kegiatan tersebut hadir pula Kepala BPBD Kalsel, Kepala Dinkes Kalsel, Kepala Dinsos Kalsel dan Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kalsel beserta jajarannya. Mereka hadir untuk menjelaskan tuntutan yang dilayangkan oleh HMI cabang Banjarmasin.

Peliput : Nina Hafidzah

Rapat Paripurna ini merupakan tindak lanjut atas keputusan KPU Provinsi Kalsel Nomor 43/PL.02.7-Kpt/63/Prov/VIII/2021 Tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan

Rapat ini dihadiri oleh Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H., selaku pimpinan rapat dan 39 orang wakil rakyat yang hadir secara fisik maupun virtual melalui aplikasi Zoom. Beberapa pihak yang hadir antara lain Forum Pimpinan Daerah, kepala dan pimpinan instansi/lembaga vertikal, KPU, Bawaslu, Kepala SOPD Setda Prov, anggota DPR RI, tokoh agama dan masyarakat, LSM, dan juga pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih.

“Kami selaku pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan agar proses dan mekanisme pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel berjalan lancar, semoga kesuksesan selalu menyertai. Kami juga berharap dan berdoa setelah dilantik nanti oleh Presiden (RI), saudara paslon terpilih mampu melakukan tugas dan tanggungjawab secara optimal dengan segala ketulusan, keikhlasan, dan niat yang bersih semata mata karena Allah SWT,” tutur Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H. Ketua DPRD Kalsel

Sebagai mekanisme selanjutnya, usul pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih beserta berita acara dan risalah rapat paripurna sebagai bahan terlampir akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Dalam Negeri RI untuk mendapatkan pengesahannya. 

“Hari ini sudah siap kami tanda tangani dan sorenya langsung dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri RI,” ucap Dr. (HC) H. Supian HK, S.H., M.H. Ketua DPRD Kalsel.

Dalam kesempatan ini DPRD Kalimantan Selatan juga mengucapkan terima kasih dan memberikan piagam penghargaan atas pengabdian dan dedikasi Safrizal ZA yang dianggap telah berjasa dalam memegang nakhoda Banua Kalsel selama kurang lebih tujuh bulan ini.

Peliput: Khairil Isra

Sumber foto : DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber berita: dprdkalselprov.id, klikkalsel.com, koranpelita.com