Lamhot menjelaskan bahwa penguasaan berbagai lini industri oleh pihak tertentu berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam ekosistem perfilman nasional. Film produksi yang terafiliasi dengan jaringan bioskop memperoleh prioritas tayang lebih besar, sedangkan karya dari rumah produksi lain harus bersaing mendapatkan jumlah layar yang terbatas. Selain itu, ia juga menyoroti persebaran bioskop yang masih terpusat di Pulau Jawa sehingga sineas daerah mengalami kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sebagai upaya perbaikan, Lamhot mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman karena dianggap tidak lagi mampu menjawab perkembangan industri saat ini. Ia juga mengusulkan pembentukan badan independen yang memiliki kewenangan mengatur penayangan film nasional agar pembagian layar bioskop berlangsung lebih adil dan transparan. Menurutnya, film bukan sekadar hiburan, melainkan sarana pembangunan budaya, diplomasi, serta penggerak ekonomi kreatif nasional.

Pandangan serupa disampaikan oleh produser sekaligus pemilik Media 8 Pictures, Ko Amirullah. Ia menilai kualitas sebuah film seharusnya ditentukan langsung oleh penonton, bukan oleh kelompok tertentu dalam industri. Ko Amirullah mengungkapkan bahwa banyak rumah produksi kecil dan menengah masih kesulitan memperoleh jadwal tayang meskipun industri film Indonesia sedang berkembang pesat. Bahkan, dua film produksinya belum mendapatkan kepastian penayangan selama lebih dari satu tahun.

Menurut Ko Amirullah, persoalan distribusi layar menunjukkan bahwa pertumbuhan industri perfilman belum memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pelaku usaha. Padahal, produksi film mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi, seperti tenaga kerja kreatif, jasa transportasi, katering, hingga usaha pendukung di daerah. Ia juga menyoroti tingginya jumlah penonton film Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, namun keuntungan industri lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu.

Meski menghadapi berbagai hambatan, Ko Amirullah berharap pemerintah dan DPR dapat menghadirkan regulasi yang memberi kesempatan setara bagi seluruh rumah produksi. Di sisi lain, Lamhot Sinaga menegaskan pentingnya membangun sistem perfilman yang sehat, merata, dan berkelanjutan agar industri film Indonesia tidak hanya dikuasai segelintir pihak, tetapi mampu berkembang sebagai kekuatan budaya sekaligus penopang ekonomi nasional.

Peliput : Adelia Nadira Salsabila dan Addieny Kamalia Nailie

Editor : Nabila

Seperti dilansir Variety pada Minggu (19/12), berdasarkan perhitungan global akhir pekan, Spider-Man: No Way Home menempati peringkat ketiga sebagai film penghasilan debut terbesar di dunia.

Spider-Man: No Way Home berada di belakang Avengers: Endgame (US$1,2 miliar) dan Avengers: Infinity War (US$640 juta). Sebagai catatan, dua film tersebut mendapatkan angka itu ketika juga tayang di China yang notabene negara dengan pasar box office terbesar di dunia. Sementara itu, Spider-Man: No Way Home belum mendapatkan tanggal rilis di China.

Di AS, Spider-Man: No Way Home mengumpulkan US$253 juta selama akhir pekan dan membuatnya menjadi debut terbaik ketiga yang pernah ada. Secara internasional, film itu mendapatkan $334,2 juta dari 60 pasar luar negeri.

Di Asia, Spider-Man: No Way Home mencatat penghitungan terbesar di Korea Selatan ($23,7 juta), diikuti oleh India ($18,2 juta) dan Hong Kong ($6,3 juta). Sony dan Marvel Studios mengeluarkan US$200 juta untuk produksi film itu.

Kemudian, setidaknya US$100 juta lagi untuk pemasaran global. Spider-Man: No Way Home juga memberikan Imax akhir pekan terbaiknya sejak 2019. Penjualan tiket global sebesar $36,2 juta berasal dari layar Imax.

Peliput: Muhammad Ilham Alfaridz