Aksi yang bertemakan “Produk Bermasalah Disahkan Jebakan Menanti Rakyat”. Dimulai sejak pukul 13.00 WITA. Puluhan aparat kepolisian menerapkan blokade secara ketat untuk dapat mengawal barisan ratusan mahasiswa yang memulai aksi dari Taman Kamboja menuju lokasi aksi.

Para pemimpin aksi yang berasal dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) satu persatu menyuarakan seruan dan pendapatnya dengan tujuan meminta pencabutan Pasal-pasal KUHP yang bermasalah dan dianggap kurang berpihak kepada rakyat.

Aksi demontrasi dilanjutkan dengan pembacaan surat pernyataan dari seluruh BEM se-Kalimantan Selatan kepada anggota Komisi 2 DPRD selaku pihak yang mewakili dewan DPRD Banjarmasin ditempat.

Mahasiswa menyuarakan dengan tegas atas penolakan disahkannya Pasal KUHP yang bermasalah dan meminta pihak perwakilan untuk berani mengambil tindak menolak KUHP bermasalah. Tuntutan aliansi-mahasiswa berlanjut kepada pihak DPRD untuk menyampaikan tuntunan pencabutan pasal KUHP yang bermasah ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo.

Seruan aksi diakhiri dengan situasi yang kurang kondusif dan dengan pernyataan aliansi-mahasiswa akan kembali mengadakan aksi serupa sampai waktu yang belum ditentukan.

Peliput : Diva Maharani & Farah Nahda Salsabila

Dimulai dari pukul 09.00 WITA. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dengan menerapkan blokade. Sejumlah polisi sudah berjaga-jaga dari pagi, sejak masa bertolak dari titik kumpul di Lapangan Kamboja, Jalan Anang Adenansi, Banjarmasin

Aksi tersebut melawan penolakan pengesahan RKUHP yang akan disahkan DPR RI bersama pemerintah di Jakarta pada Selasa, 6 Desember 2022.

“RKUHP merupakan penghianatan bagi rakyat, karena banyak pasal-pasal yang tidak berpihak pada rakyat,” teriak Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Kalsel Melawan, Rizky Nugroho Fitrianto.

Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, Massa yang menyuarakan penolakan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) bermasalah tersebut merasa kecewa. Sebab, tuntutan mereka tak diakomodir oleh DPRD Provinsi Kalsel.

Koordinator Lapangan Aksi unjuk rasa BEM Kalsel, Nugroho Fitrianto melempar map merah ke jalan yang berisi surat tuntutan terkait penolakan RKUHP yang dinilai bermasalah.

“Ini sebagai gambaran bahwa tuntutan kami selama ini selalu mandek di tengah jalan,” kata Koordinator Lapangan Aksi, Rizki Nugroho Fitrianto, sambil melempar map berwarna merah ke tanah.

BEM se-Kalsel mencatat sedikitnya ada 60 draft pasal bermasalah dalam RKUHP terbaru, per 30 November lalu.

Beberapa di antaranya seperti pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden, pasal makar, penghinaan lembaga negara, pidana demo tanpa pemberitahuan, hingga berita bohong.

Dalam aksi itu, massa memang sempat ditemui Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas. Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak bersedia untuk menandatangani tuntutan massa.

Dia mengaku tidak punya wewenang. Karena keputusan berada di tangan pimpinan.

“Tapi bila untuk menyuarakan aspirasi dan menyampaikan saat pertemuan DPRD Kalsel nanti saya bisa,” ujarnya.

Kendati begitu, massa tetap bersikeras meminta Suripno menjamin tuntutan mereka. Alhasil, Suripno pergi meninggalkan puluhan massa dan kembali masuk ke Rumah Banjar.

Koordinator Wilayah BEM se-Kalsel, M Yogi Ilmawan mengaku tak akan menyerah. Pihaknya berencana akan kembali menggelar konsolidasi terkait rencana lanjutan.

Peliput : Rizky Amelia & Rizky Jatmiko Saputra