Aksi berlangsung pada Senin, 3 Februari 2025, dan para akademisi yang hadir membawa berbagai poster dengan pesan tuntutan dan sindiran, seperti “Tukin Hak Kami, Kewajiban Negara”, “Negara Berhutang! Lunasi Tukin Dosen Segera!”, serta “No Tukin No Good Service, No Good Education”. Aksi diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, diikuti dengan penyampaian seruan serta jargon perjuangan oleh para akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban).

Dalam aksi ini, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera melunasi rapelan tukin yang belum dibayarkan sejak tahun 2020 hingga 2024. Menurut mereka, hak tersebut sudah seharusnya diberikan tanpa penundaan lebih lanjut.

Tuntutan kedua adalah pemberian tunjangan kinerja yang merata bagi seluruh dosen ASN tanpa membedakan satuan kerja (satker). Para dosen menginginkan agar tukin tidak hanya diberikan kepada dosen di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), tetapi juga kepada dosen di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), sehingga tidak ada diskriminasi dalam pencairan hak mereka.

Tuntutan ketiga, mereka meminta agar tunjangan kinerja dan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) dipisahkan, tanpa adanya perhitungan selisih antara keduanya. Para akademisi menegaskan bahwa tukin harus diberikan secara penuh, tanpa mengurangi atau memperhitungkan besaran tunjangan sertifikasi yang mereka terima.

Dalam wawancara setelah aksi, Juliyatin Putri Utama, dosen Fakultas Kedokteran Gigi ULM sekaligus koordinator aksi, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas bersama untuk menyuarakan hak mereka kepada pemerintah.

“Kami sesama dosen ASN Kemendikbud Saintek kompak mengadakan aksi ini sebagai bentuk dukungan dan penyampaian tuntutan kami kepada pemerintah, khususnya Kemendikbud Saintek, agar pencairan tukin kami disegerakan. Tidak boleh ada pembedaan klaster,” ujarnya.

Terkait langkah selanjutnya, Juliyatin menyampaikan bahwa mereka masih menunggu arahan dari pusat. “Kami tidak bergerak sendiri-sendiri. Segala bentuk keputusan harus dikomando dari pusat. Apa pun bentuknya, kami akan menunggu instruksi selanjutnya,” jelasnya.

Aksi ini berlangsung dengan damai dan menjadi salah satu dari sekian banyak aksi solidaritas yang digelar serentak di berbagai daerah di Indonesia. Para peserta berharap tuntutan ini segera mendapat perhatian dari pemerintah dan tunjangan kinerja mereka dapat dicairkan tanpa diskriminasi.

Peliput : Dzakiroh Umi Hijratulloh

Editor : Angeline Elysia Santosa & Sindy Marta Widiyanti

“Kabar baik! Ada banyak elektronik dengan limit rendah akan dilelang oleh DJKN melalui KPKNL Jakarta I,” tulis pengumuman DJKN di media sosial Twitter atau X resminya. Selasa, (10/10/2023).

Lelang akan dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Jakarta pada 12 Oktober 2023. Untuk mendapatkan unit PS 5 berwarna putih tersebut maka peserta lelang harus menyertakan uang jaminan sebesar Rp400.200.

DJKN juga melelang satu unit kulkas Aqua Tipe AQR – IM525AM, mesin cuci Electrolux Front Loading dengan nominal yang sama. Ada juga satu unit Nintendo Switch HAC-001 CFW dengan harga awal Rp250.000 dan uang jaminan Rp100.300.

Adapun tanggapan dari anak muda yang acap kali mengikuti pelelangan yang diadakan Kemenkeu “Beberapa dari masyarakat masih terjebak dalam pandangan negatif yang meyakini bahwa lelang berpotensi membawa masalah hukum di kemudian hari. Padahal lelang dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang diatur dalam undang-undang,” Ungkap M. Nizar Azzam Albana, mahasiswa di salah satu Universitas di Jakarta.

Untuk informasi lain seputar objek yang dilelang oleh DJKN, peminat dapat mengunjungi situs web resmi lelang DJKN https://lelang.go.id/ atau menghubungi Halo DJKN.

Peliput: Mahathir Mohammad

Editor: Muhammad Firdaus Akmal

Sedikit tambahan tips untuk masalah membedakan uang yang dicat adalah dengan menghapalkan gambar pahlawan, Mohammad Hoesni Thamrin pada uang pecahan Rp2.000 dengan gambar wanita menari piring pada bagian belakang dan gambar Dr. GSSJ Ratulangi pada uang Rp20.000 dengan gambar wanita sedang menari Gong pada bagian belakangnya.

Selain itu sebagai masyarakat pengguan alat transaksi kita harus cerdas dan teliti agar tidak menjadi korban dari adanya modus uang palsu. Mungkin cara yang sudah tidak asing ditelinga kita adalah dengan cara menerapkan 3D ( dilihat, diraba, dan diterawang). Dikutip dari laman resmi Ditjen Pendidikan Vokasi Indonesia, beberapa cara supaya terhindar dari modus uang palsu.

1.Tampilan

Pada cara yang pertama, gunakan indra penglihatan kalian. Pada umumnya uang palsu lebih memiliki warna yang pudar dan kusam, apabila terkena air, warna uang palsu juga ikut luntur. Hal ini dikarenakan tinta yang digunakan dalam pembuatan uang palsu berbeda dengan yang digunakan dalam membuat uang asli. Dan juga pada uang asli terdapat benang pengaman yang tampak timbul dan dapat berubah warna.

2. Tekstur Kertas

Kali ini kalian bisa menggunakan indra peraba. Uang asli memiliki tekstur kertas yang lebih kasar dan ukuran yang lebih tebal dibanding uang palsu yang bertekstur halus seperti HVS.

3. Gambar dan Tulisan

Pada cara yang terakhir ini kalian bisa memanfaatkan sinar untuk memastikan bahwa uang yang kalian pegang asli atau palsu. Pada uang asli, jika dilihat dengan sinar akan berpendar dan kalian juga akan melihat gambar pahlawan serta ornamen logo pencetak resmi, yakni Bank Indonesia, secara utuh.

Semoga bisa bermanfaat agar kalian bisa lebih teliti lagi dan jadilah pengguna uang yang cerdas supaya bersama-sama kita menghentikan modus dan peredaran uang palsu yang tentu akan meresahkan dan merugikan banyak pihak.

Peliput: Dinda Nabila Thifaluzzain

Penemuan ratusan paket bansos awalnya ditemukan oleh adanya informasi dari orang dalam setempat yang memberitahukan bahwa ada penimbunan di lokasi tersebut, setelah ditelusuri dengan alat berat selama kurang lebih 3 hari akhirnya ditemukan paket bansos tersebut.

Dalam isi paket bansos tersebut terdapat beberapa sembako seperti beras, telur, terigu, dan minyak goreng.

Dugaan sementara penimbunan paket bansos dilakukan oleh oknum pihak jasa pengiriman.
Warga pun sudah melaporkan penemuan paket bansos ini ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Hingga sampai hari ini kasus ini masih dalam tahap penyeledikan oleh pihak kepolisian.

Peliput : Athario Nuriadi

Adapun salah satu syarat sebuah konten YouTube bisa dijadikan jaminan pinjaman bank yaitu tergantung seberapa banyak video tersebut ditonton. Menkumham membocorkan angkanya berkisar jutaan viewers.

Kendati hasil karya ekonomi kreatif tak serta merta bisa menjadi jaminan utang. Setidaknya ada empat persyaratan pengajuan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pertama, proposal pembiayaan. Kedua, memiliki usaha ekonomi kreatif, ketiga, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif. Keempat, memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual.

Kebijakan tersebut ialah bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI). Menurutnya, valuasi HAKI bisa dilihat dari potensi pendapatan yang akan diterima, lembaga keuangan akan menentukan tinggi rendahnya. “Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merk, atau paten yang dimiliki, maka nilai pinjamannya yang akan diberikan semakin besar. Peraturan tersebut juga mengisyaratkan bahwa kekayaan intelektual harus ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” jelasnya.

Dengan adanya aturan ini diharapkan mampu membuat karya serta inovasi terlindungi dan dapat pula menjadi salah satu bukti pelanggaran bagi para pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kekayaan intelektual.

Peliput: Hasada Salsa Bella

Diketahui bahwa Rusia dan Ukraina merupakan negara penghasil gandum terbesar, sekitar 30-40% dari kebutuhan dunia. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan perang Rusia-Ukraina membuat harga produk turunan gandum seperti mie instan menjadi naik. Hal ini tidak bisa dihindari.

“Harga Super Mie, Indomie, tetek bengek mie-mie itu akan naik, nggak bisa dihindari,” kata Moeldoko dalam Seminar Wawasan Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keseimbangan Stabilitas & Keterbukaan di Era Disrupsi Informasi beberapa waktu yang lalu.

Lantas, berapa harga mi instan saat ini? Berdasarkan pantauan LPM Peristiwa di Tokopedia harga mie instan dijual mulai dari Rp 2.000 per bungkus. Salah satu penjual membanderol Mie Sedaap sebesar Rp 2.510 – Rp 3.050 per bungkus. Kemudian, ada pula yang menjual Indomie rasa soto mie, ayam bawang, dan kari ayam sebesar Rp 2.600 – Rp 3.150 per bungkus. Pedagang lain menjual Indomie goreng sekitar Rp 2.600 – Rp 3.050 per bungkus.

Melihat hal tersebut, warganet menyampaikan ragam komentar, mulai dari mempertanyakan nasib anak kos, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa harga mie instan di dekat kediamannya sudah mulai mahal.

Peliput: Iqbal

Dilansir dari Investopedia, Binary Option adalah produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diberi opsi atau pilihan. Binary Option bergantung pada hasil dari proposisi “ya atau tidak”, oleh karena itu dinamakan “biner”. Binary Option dijalankan secara otomatis dan menerima pembayaran atau kehilangan seluruh investasi mereka.

Cara bermain binary option ini sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Pengguna hanya perlu melakukan registrasi pada penyedia binary option dan melakukan deposit. Adapun jumlah deposit pada masing-masing penyedia berbeda-beda, namun umumnya sebesar US $10.

Dalam transaksinya, pengguna akan memilih indeks aset, mulai dari mata uang, indeks saham, hingga komoditas. Setelah memilih indeks aset, pengguna berikutnya memasukkan modal yang akan dipertaruhkan. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan assetnya.

Trader akan memilih aset yang akan ditebak, kemudian memasukan modal yang akan menjadi pertaruhan. Dalam permainan, trader menebak harga aset dengan durasi yang ditentukan. Jika benar, maka akan dapat keuntungan, jika kalah trader harus melepas modal yang dipertaruhkan, tidak jauh beda dengan judi. 

Namun, perlu diingat bahwa binary option tidak memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, aplikasi dan platform binary option dianggap ilegal di Indonesia. 

Peliput : Muhammad Ridho Zeinurrahman

Dalam KUA-PPAS dirincikan, setiap anggota Dewan bisa mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat di tahun 2022.

“Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp177.374.738.978 mengalami peningkatan Rp26.425.780.000 dibanding belanja gaji dan tunjangan DPRD dalam peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang APBD tahun anggaran 2021 Rp 150.948.958.978 yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD,” dikutip dari surat tersebut.

Terdapat sejumlah pos anggaran yang dirinci. Dari pos itu, tercatat ada 3 pos yang mengalami peningkatan anggaran. Pertama belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang mengalami peningkatan sebesar Rp 636 juta dibandingkan dengan APBD 2021. Lalu belanja tunjangan reses DPRD DKI juga mengalami peningkatan sebanyak Rp159 juta dan belanja tunjangan perumahan naik sebesar Rp25,44 miliar.

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai, kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta tak wajar. Menurutnya, kinerja DPRD DKI Jakarta tak pantas diganjar dengan kenaikan gaji dan tunjangan.

“Jika gaji dan tunjangan merupakan apresiasi atas kinerja, lalu bagaimana bisa DPRD DKI Jakarta dengan kinerja yang minim layak diganjar gaji dan tunjangan yang fantastis?” kata Lucius.(asumsi.co)

Karena itu, besaran serta momentum kenaikan gaji dan tunjangan itu sangat sulit dijelaskan sebagai sesuatu yang wajar diberikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut anggaran gaji dan tunjangan itu dinaikkan sedikit untuk membantu masyarakat.

“Yang jelas sekarang kan kita selama pandemi ini kita tidak bisa bergerak apa-apa. Nah kita melihat yang namanya pemerintahan daerah itu ada eksekutif, ada legislatif ya kan. Nah sekarang kita melihat tunjangan eksekutif dia bisa istilahnya ke tengah masyarakat dengan gagahnya, kita paling kecil di antara eksekutif gitu lho, dinaikkan sedikit untuk kita juga ke masyarakat, membantu masyarakat apa yang dipinta oleh masyarakat kita bantu,” kata Prasetio di Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022).(Kompas.com)

Prasetio menerangkan anggota DPRD DKI layak menerima kenaikan tunjangan itu. Sebab, kata Prasetio, uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Bukan masalah tidak naik-naik, ini kita layak, kan yang mengevaluasi Mendagri kalau tidak, Mendagri coret aja, tapi ini kepentingannya, dan kita tidak pegang uang itu, uang itu ke tengah masyarakat ke pihak ketiga, silakan ke sana, kita datang ke sana,” Tambah Prasetio. (Kompas.com)

“Menetapkan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang merupakan Global Pandemic sesuai pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia,” demikian bunyi poin ke-satu Keppres, Nomor 24/2021 yang dilansir di laman JDIH Sekretariat Kabinet, Selasa (4/1/2022).

Adapun diterbitkannya Keppres Nomor 24 Tahun 2021 ini didasarkan untuk menindaklanjuti perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVlll/2020 yang menegaskan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19.

Selain itu, Keppres ini meneruskan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional yang sampai saat ini belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek termasuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.

Selanjutnya disebutkan juga, dalam rangka menghadapi tantangan tahun 2022 pemerintah akan mengatur mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara setelah melalui proses legislasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk dalam rangka menyetujui pengalokasian anggaran serta penentuan batas defisit anggaran guna penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 beserta dampaknya.

Diperlukan langkah-langkah kebijakan khususnya di bidang perekonomian, keuangan negara, dan sektor keuangan, dalam rangka menghadapi ancaman perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagai kesinambungan dari kebijakan sebelumnya dengan mendasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Hal ini tercantum dalam surat nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2021 lalu. Alasan kebijakan ini diambil karena defisit pasokan batubara untuk sektor kelistrikan dalam negeri.

“Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam surat tersebut, dikutip melalui kontan Sabtu (1/1/2022).

Oleh karena itu kepada pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi wajib mengutamakan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Kementerian ESDM mengatakan ekspor boleh dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri.

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia mendukung pasokan batubara domestik untuk pasokan listrik nasional akan tetapi menyayangkan kebijakan sepihak dan tergesa-gesa yang diambil pemerintah terkait dengan larangan ekspor batubara.

Menurut Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid, saat ini pemerintah Indonesia sedang mencoba memulihkan perekonomian nasional yang sempat limbung dihantam pandemi.

“Pemerintah berupaya memulihkan perekonomian nasional ini tidak sendirian, tapi bersama-sama pelaku usaha. Ada peran penting pelaku usaha dalam memulihkan ekonomi nasional di masa pandemi, jadi kami sangat berharap, setiap kebijakan pemerintah yang berdampak pada dunia usaha dan perekonomian nasional seperti larangan ekspor batubara ini harus dibicarakan bersama,” kata Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Sabtu (1/1/2022).

Terlebih lagi saat ini perekonomian nasional sempat mengalami percepatan pemulihan akibat booming komoditas yang sangat dibutuhkan pasar global, salah satunya batubara.

KADIN Indonesia melihat, banyak negara yang membutuhkan batubara dalam kapasitas besar dan harga tinggi, untuk menghidupkan kembali industrinya yang sempat mati suri akibat pandemi.

Terkait klaim langkanya pasokan, hasil penelusuran KADIN Indonesia, kata Arsjad, tidak semua PLTU grup PLN termasuk IPP mengalami kondisi kritis persediaan batubara. Selain itu pasokan batubara ke masing-masing PLTU, baik yang ada di bawah manajemen operasi PLN maupun IPP, sangat bergantung pada kontrak-kontrak penjualan atau pasokan batubara antara PLN dan IPP dengan masing-masing perusahaan pemasok.

“Anggota KADIN Indonesia banyak yang merupakan perusahaan pemasok batubara dan mereka telah berupaya maksimal untuk memenuhi kontrak penjualan dan aturan penjualan batubara untuk kelistrikan nasional sebesar 25% yang sebagaimana diatur dalam Kepmen 139/2021, bahkan telah memasok lebih dari kewajiban DMO tersebut sesuai harga untuk kebutuhan PLTU PLN dan IPP,” jelas Arsjad.

“Karena itu kami berharap agar pihak pemerintah dapat menerapkan sistem reward dan penalties yang adil dan konsisten, bukan memberlakukan sistem sapu jagat kepada seluruh perusahaan batubara. Ditambah lagi mengetahui bahwa kebutuhan PLN adalah kurang dari 50% dari jumlah produksi nasional dan pemberlakuan sistem ini akan mengurangi pendapatan PNPB serta pelaku bisnis harus menanggung biaya demurrage yang cukup signifikan.”

Arsjad meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ini. Pasalnya, banyak perusahaan batubara nasional yang juga terikat kontrak dengan luar negeri. Selain itu, kebijakan ini akan memperburuk citra pemerintah terkait dengan konsistensi kebijakan dalam berbisnis.

“Nama baik Indonesia sebagai pemasok batubara dunia akan anjlok. Selain itu, upaya kita untuk menarik investasi, memperlihatkan diri sebagai negara yang ramah investor dan iklim berusaha yang pasti dan dilindungi hukum akan turun reputasinya. Minat investor di sektor pertambangan, mineral dan batubara akan hilang, karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian berusaha bagi pengusaha,” jelas Arsjad.

Arsjad menegaskan, “KADIN Indonesia sebagai mitra setara dan strategis pemerintah senantiasa mendukung kebijakan dan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah. Namun tentu saja dengan harapan besar agar KADIN Indonesia bisa dilibatkan atau paling tidak diminta klarifikasi dan dimintai solusi jika ada keluhan yang dialami oleh pihak pengguna batubara domestik termasuk PLN. Yang dibutuhkan adalah sebuah konsistensi kebijakan untuk solusi jangka panjang. Karena itu KADIN Indonesia merekomendasikan agar segera dilakukan diskusi antara pemerintah, PLN dan pengusaha batubara guna mencapai solusi yang tepat, bukan hanya dari sisi pasokan tapi juga dari permintaan, seperti pelabuhan PLN, perencanaan ataupun procurement PLN.”

“Kami berharap pemerintah bisa mendengar aspirasi dan klarifikasi dari teman-teman pengusaha. Kami bersama pemerintah juga berharap bisa mendapatkan solusi yang terbaik,” pungkasnya.