Untuk timeline pemilihan calon ketua Angkatan 2022 yang telah diedarkan yaitu:

1. Self Improvement (13 Mei 2023)

2. Pendaftaran (14 – 18 Mei 2023)

3. Wawancara & Nomor urut (19 Mei 2023)

4. Masa Kampanye (20 Mei 2023)

5. Masa Tenang (23 Mei 2023)

6. Pemilihan (24 Mei 2023)

7. Penghitungan Suara (24 Mei 2023)

8. Pelantikan Ketua Angkatan 2022 (25 Mei 2023)

Sedangkan persyaratan dan ketentuan pendaftaran calon ketua Angkatan 2022 meliput :

1. Warga negara Indonesia

2. Mahasiswa aktif S1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022

3. Wajib mengikuti kegiatan Self Improvement

4. Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah berkas berbentuk softfile

5. Berkepribadian baik dan bertanggung jawab

M. Izzati Abror, Staff Biro Pengembangan Sumber Daya mahasiswa & Manajemen Organisasi, memberikan harapan kepada calon ketua Angkatan 2022. “Harapan ku untuk orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai ketua angakatan 2022 FH ULM adalah orang yang benar-benar bisa mengemban amanah yang besar. Karena menjadi seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah, serta pesan ku untuk yang mendaftarkan dirinya sebagai ketua angakatan 2022 FH ULM adalah tetap semangat dalam menjalani tahapan-tahapan pemilihan ketua angkatan. Bagi yang terpilih menjadi ketua angkatan, selamat atas keberhasilannya dari aku. Bagi yang tidak terpilih menjadi ketua angkatan 2022 FH ULM, ya tetap semangat, jangan putus asa, ini bukan akhir bagi kalian “. Tutur Abror

Untuk info lebih lanjut dapat dilihat melalui Instagram BEM FH ULM atau melalui narahubung 0821-5563-6586 (Rofa)

Peliput : Ibnu Baihaqi Mubarak

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan bahwa dalam persidangan kasus suap Saiful Ilah dan kawan-kawan, ditemukan informasi dugaan tindak pidana korupsi lain, yaitu penerimaan gratifikasi. Selama menjabat sebagai Bupati Sidoardjo, Saiful diduga menerima gratifikasi sebesar Rp15 miliar.

Alex mengungkapkan bahwa SI [Saiful Ilah] diduga menerima pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang seolah-olah diatasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang Lebaran, hingga fee atas penandatanganan sidang peralihan tanah gogol gilir. Hadiah yang berupa uang diberikan dalam bentuk pecahan dollar Amerika Serikat (AS) dan sejumlah mata uang asing lainnya.

KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan kembali mengumumkan tersangka, SI [Saiful Ilah].

“Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka SI untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 7 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2023 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/3).

Atas perbuatannya, Saiful dianggap melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dilansir dari cnn.indonesia.com, Saiful justru membantah tudingan KPK tersebut.

“Enggak ada-enggak ada. Kalau memberi tadi aku dengar kalau ulang tahun, apa ya ada tetapi saya kan enggak mengerti,” kata Saiful saat hendak dibawa ke Rutan KPK.

Dr. Mispansyah SH.MH, selaku Dosen Pidana Fakultas Hukum ULM Banjarmasin memberi tanggapan, “Seharusnya, ketika pejabat mendapat hadiah, ia harus melaporkannya ke KPK dan menanyakan apakah hadiah tersebut boleh diterima atau tidak.”

Peliput : Gabriella Christina Tambayong & Yunisa Putri Simahara

Melansir laman International Women’s Development Agency, Hari Perempuan Internasional adalah momen bagi masyarakat dunia untuk menyuarakan hak-hak perempuan di semua lini kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi hingga budaya.

Pada tahun ini, Hari Perempuan Internasional bertemakan ‘DigitALL : Innovation and Technology For Gender‘ atau ‘DigitALL: Inovasi dan Teknologi untuk Kesetaraan Gender’.

Orang-orang merayakan Hari Perempuan Internasional di alun-alun Teater Agung Pyongyang di Pyongyang, Korea Utara pada Rabu 8 Maret 2023.

Sumber : Liputan6

Peliput : Ahmad Zaini

Sebelumnya, melalui instagram @curhatanulm mendapatkaan ‘laporan’ dari akun anonim terkait dugaan pelecehan yang dialami mahasiswi ULM.

Di dalam postingan yang diunggah pada 30 Januari 2023, salah satu mahasiswi ULM bercerita bahwa oknum dosen di ULM telah melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal kepadanya. Ia menceritakan bahwa oknum dosen tersebut menanyakan hal-hal pribadi seperti pacar, dan pertanyaan pertanyaan yang mengarah kepada tindak pelecehan seksual seperti ingin memegang hidung dan mencium tangannya yang tentu membuat mahasiswi tersebut merasa tidak nyaman.

Puncaknya, ketika mahasiswi tersebut meminta ditambahkan nilai dan oknum dosen tersebut memanfaatkannya dengan membalas perkataan tidak senonoh kepada korban yang mengarah kepada pelecehan seksual.

Bapak Noer Komari, S.Si, M.Kes. Dosen FMIPA ULM, Wakil Ketua satgas PPKS ULM periode 2022-2023 mengatakan,”Satgas tidak bisa menindaklanjuti, karena pelapor tidak mau membuat laporan tertulis ke satgas, sementara SOP satgas harus ada laporan tertulis.” ucapnya.

Singkatnya, kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum dosen ULM ini tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak melaporkan kejadian tersebut sesuai SOP Satgas PPKS.

Peliput : Heka Milyanti & Ibnu Baihaqi Mubarak

Tak sedikit yang mempertanyakan apa atau siapa Komang itu. Lagu Komang merupakan lagu ke-6 dari Komika Raim Laode yang menarik perhatian publik karena mengisahkan tentang kerinduan dan kekaguman Raim Laode pada istrinya yang bernama Komang Ade Widiandari.

Lagu ini memiliki makna yang mendalam, dipersembahkan untuk seseorang yang telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan karier sang penyanyi. Tak hanya itu, lagu ini juga dipersembahkan untuk perempuan-perempuan Bali.

Peliput : Nurhaliza

Partai Prima melayangkan gugatan pada 8 Desember 2022 lalu, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan alasan Partai Prima merasa dirugikan saat melakukan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Yang menyebabkan Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Partai Prima juga mengakui mengalami kerugian immaterial yang memengaruhi anggota parpolnya.

Polemik ini semakin memanas karena banyaknya tanggapan mengenai penundaan pemilu 2024. Dalam keterangan saat jumpa pers pada kamis (2/3/2023) Hasyim Asy’ari ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) berpendapat “Nanti kalau sudah kita terima salinan putusan kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian nanti kalau kita sudah bersiap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum perlu kita tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024.”

Putusan hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis 2 Maret 2023 “Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 ( empat) bulan 7 (tujuh) hari.”

Dr. Ichsan Anwary, S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum ULM berpendapat bahwa gugatan Partai Prima itu adalah gugatan perbuatan melawan hukum menggunakan konstruksi Pasal 1365 BW Indonesia terhadap Komisi Pemilihan Umum Indonesia sebagai Tergugat. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 1365 maka ini berkaitan dengan pasal ganti rugi. Persoalan muncul ketika salah satu petitum yang diminta oleh penggugat untuk diputuskan. Bahwa petitum penggugat adalah keliru karena berimplikasi publik. Dan lebih keliru lagi ketika kemudian petitum itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya.

Prinsip gugatan perdata adalah kepentingan para pihak yang berperkara dan tidak mengikat umum.
Semestinya kalau ini juga ada keyakinan hakim sebagai perbuatan melanggar hukum oleh KPU, tetapi putusan hakim tidak boleh mengabulkan gugatan penggugat untuk menunda sisa tahapan pemilu 2024. Karena putusan ini berimplikasi publik. Inilah potret kelemahan pengetahuan hukum dan kekeliruan logika hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan ini.

Peliput : Aulya Fitri & Aurellia Rizqi Fasma

“kecewa karna dari dulu kan mahasiswa dibebaskan memilih sesuai kemauan masing-masing tapi sekarang malah ditentukan sama kampus berdasarkan judul skripsi yang kita kasih dan nilai-nilai sebelumnya.” Ujar mahasiswa angkatan 20 Fakultas Hukum ULM.

“perasaan aku pribadi seneng-seneng aja, karena ini langkah yang positif menurutku untuk jangka panjang. Sebab mahasiswa-mahasiswi jadi benar-benar mempersiapkan judul yang sekiranya tepat, selain itu juga akan memunculkan lingkungan mahasiswa-mahasiswi yang kompetitif mengingat tadi bahwa ada variabel lain selain judul yakni perihal nilai matkul yang berhubungan dengan Program Kekhususan yang hendak dipilih.”Ujar mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum ULM.

Peraturan baru ini mulai dilaksanakan pada tahun 2023 dan berdampak pertama kali ke angkatan 2020, adapun penyebab peraturan ini terealisasi adalah jumlah mahasiswa pada tiap PK yang tidak merata dimana sangat berdampak terhadap kelulusan mahasiswa.

Peliput : Bella Rahmawati & Syarifah Ruhia Misnani

Pengumuman tersebut merupakan tindaklanjut  dari arahan Rektor ULM  dengan memperhatikan Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Program Hukum untuk lulusan tepat waktu dengan mempertimbangkan kompetensi dan daya tamping kelas yang tersedia.

Dalam pengumuman juga disampaikan beberapa hal mengenai pemilihan program kekhususan yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa yang akan memilih program kekhususan, terutama mahasiswa angkatan 2020 diharuskan mengisi formulir peminatan program kekhususan https://forms.gle/RDfBQY3L5EqfTFtj6
2. Penentuan program kekhususan yang diambil oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Tim Peminatan Program Kekhususan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum ULM, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas
3. Pengisian Kartu Rencana Studi Mahasiswa Program Kekhususan disesuaikan dengan penetapan tim peminatan tersebut
4. Pengisian formulir peminatan ini paling lambat sampai tanggal 8 Februari 2023

Dilansir dari laman ulm.ac.id, bahwa kegiatan uji coba rute bus BRT tersebut merupakan implementasi bantuan pelayanan transportasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada ULM berkaitan dengan intensitas pergerakan antar kampus yang cukup tinggi.

Selasa (17/01/2023), dilaksanakan juga diskusi yang merupakan tindak lanjut kerjasama ULM dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan. Diskusi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalsel M. Fitri Hernadi, A.P., M.Si dan perwakilan dari ULM yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas Dr. Ir. Yusuf Azis, M.Sc, Dekan Fakultas Teknik ULM Prof. Dr. Ir. Irphan Fitrian Radam, ST., MT., IPU, Kepala Biro Umum dan Keuangan  Akhmad Iskandar, S.Pd., M.Pd yang bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel.

Pada diskusi tersebut juga telah ditetapkan bahwa rencana jadwal keberangkatan BRT Banjarmasin-Banjarbaru akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 hari yaitu pagi (06.30-07.00) dan sore (16.30.17.00). Sedangkan rencana halte didalam kampus sudah dipetakan dan ada enam titik yang berpotensi terjadi tarikan/bangkitan pergerakan yaitu Lambung Mangkurat Medical Centre (LMMC), simp. BNI, depan Rektorat, Simp. Poliban, Simp. FISIP, dan Gedung Pascasarjana.

Kembali melansir dari laman ulm.ac.id, bus BRT ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang berkuliah di Banjarmasin tetapi berdomisili di Banjarbaru untuk bisa menjalani perkuliahan dengan aman dan nyaman dalam berkendara. Kepala Biro Umum dan Keuangan ULM juga menyampaikan bahwa hal ini juga bisa diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya dimana kegiatan mahasiswa baru banyak dilakukan di ULM Banjarmasin.

Semoga dengan adanya bus BRT rute Kampus ULM Banjarmasin – Banjarbaru ini dapat menjadi sarana transportasi yang dapat memudahkan pengguna khusunya mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan serta kegiatan kampus lainnya.

Pembayaran UKT dan kewajiban lainnya untuk Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat sudah dimulai dari tanggal 16 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 30 Januari 2023. Pembayaran UKT dapat dilakukan melalui beberapa Bank, yaitu Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia.

Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia, KIP-Kuliah On-going, Difabel, Afirmasi, Baznas, PT. Adaro, PT. Arutmin, H. Maming, dan Pemprov Kal-Sel Khusus Program Studi Pendidikan Dokter, Mahasiswa Luar Negeri (Davao, Women Philipin, Al Hidayah), dapat mengunduh slip UKT pada akun SIMARI pada tanggal 16 s.d. 30 Januari 2023.

Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang sampai dengan tanggal 30 Januari 2023 diwajibkan untuk mengajukan Cuti Akademik. Pelayanan Cuti Akademik dimulai pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik wajib melapor ke Sub Bagian Akademik Fakultas untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dekan yang diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik.

Konsultasi dan Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dimulai pada tanggal 6 s.d. 15 Februari 2023. Perkuliahan dimulai pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 9 Juni 2023. Perubahan KRS dapat dilakukan mulai tanggal 27 Februari sampai dengan 10 Maret 2023.