Salah satu film yang paling banyak mendapat sorotan adalah “Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang” (My Own Last Supper) karya sutradara Ismail Basbeth. Film ini terpilih dalam kompetisi utama Golden Goblet Awards dan menjadi salah satu dari 12 film yang memperoleh kesempatan penayangan perdana dunia. Mengangkat kisah seorang pria lanjut usia yang mengumpulkan keluarganya dalam sebuah perjamuan terakhir. Film tersebut menghadirkan cerita emosional tentang hubungan keluarga, trauma masa lalu, dan pencarian makna hidup.

Tak hanya mendapat perhatian dari kalangan media internasional, film ini juga menuai antusiasme tinggi dari publik Shanghai. Sejumlah sesi pemutaran dilaporkan terjual habis hanya dalam waktu singkat setelah penjualan tiket dibuka. Ketertarikan dari penonton dinilai tidak lepas dari tema universal yang diangkat film tersebut, sekaligus perspektif unik mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa-Indonesia lintas generasi. Dalam sebuah temu media pada Rabu, 17 Juni 2026, sutradara Ismail Basbeth mengatakan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada SIFF atas apresiasinya terhadap film dan seluruh kru. “Saya berharap melalui karya ini, terjalin hubungan yang lebih mendalam antara China dan Indonesia” kata Ismail.

Di bidang animasi, Indonesia juga menunjukkan karyanya melalui film “Garuda di Dadaku” (2026) karya Ronny Gani yang berkompetisi dalam kategori Animation Competition. Film ini mengisahkan perjuangan seorang anak pengidap asma yang bercita-cita menjadi pemain tim nasional sepak bola Indonesia. Dengan kualitas visual yang kuat dan pesan inspiratif tentang keberanian mengejar mimpi, film tersebut mendapat respons positif dari penonton festival.

Selain dua film yang berkompetisi, Indonesia turut menghadirkan film animasi “Jumbo” (2025) serta film drama “Yuni” (2021) dalam program pemutaran khusus. Kehadiran empat film Indonesia sekaligus dalam rangkaian SIFF 2026 menunjukkan semakin beragamnya karya yang mampu dihasilkan sinema nasional mulai dari drama keluarga, film bertema sosial, hingga animasi berkualitas internasional.

Partisipasi Indonesia di SIFF tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan pelaku industri film dunia. Keberhasilan tersebut menjadi sinyal positif bahwa cerita-cerita lokal Indonesia memiliki daya tarik universal dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dengan semakin banyaknya karya yang mendapat pengakuan global, masa depan perfilman Indonesia dinilai semakin cerah dan menjanjikan.

Perliput : Maulida Azzahra

Editor : Najma Nur Azkiya

Kabar tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi Sekawan Limo. Dalam unggahan tersebut, pihak produksi menyampaikan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang terus memadati bioskop untuk menyaksikan kelanjutan kisah lima sahabat yang sebelumnya sukses menarik perhatian publik melalui film pertamanya. Sebelumnya, Sekawan Limo 2: Gunung Klawih juga mencatatkan rekor sebagai film dengan perolehan penonton hari pertama tertinggi pada 2026 dengan raihan lebih dari 212 ribu penonton.

Kesuksesan ini menunjukkan bahwa daya tarik genre horor komedi masih sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Film yang dibintangi Bayu Skak, Nadya Arina, Joshua Suherman, Benedictus Siregar, dan Indra Pramujito tersebut mampu mempertahankan tren positif sejak hari pertama penayangan hingga akhirnya menembus satu juta penonton dalam waktu kurang dari sepekan.

Secara cerita, Sekawan Limo 2: Gunung Klawih melanjutkan kisah lima sahabat yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Madyopuro. Tiga tahun setelah peristiwa tersebut, mereka kembali dihadapkan pada teror baru ketika keluarga salah satu sahabat mereka terancam menjadi tumbal pesugihan. Konflik tersebut membawa mereka dalam petualangan penuh misteri dan ketegangan di Gunung Klawih.

Pencapaian satu juta penonton ini juga membuka peluang besar bagi Sekawan Limo 2: Gunung Klawih untuk menyamai bahkan melampaui kesuksesan film pertamanya yang berhasil mengumpulkan sekitar 2,5 juta penonton pada tahun 2024. Dengan tren penjualan tiket yang masih tinggi dan respons positif dari penonton, film ini diprediksi masih akan mendominasi jajaran box office Indonesia dalam beberapa pekan ke depan.

Peliput : A. Rafli Anshori

Editor : Najma Nur Azkiya

Revisi hasil dilakukan setelah dua pembalap lain menerima penalti tambahan tiga detik akibat pelanggaran saat bendera kuning dikibarkan dalam balapan. Keputusan tersebut membuat Ramadhipa yang semula finis di posisi kelima resmi naik ke posisi ketiga dan meraih podium perdananya di Moto3 Junior 2026.

Tambahan poin dari hasil revisi itu membuat pembalap binaan Astra Honda Racing Team tersebut mengoleksi 26 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Hasil itu sekaligus memperkuat persaingan Ramadhipa dengan para pembalap muda lain di kejuaraan dunia junior musim ini.

Sebelumnya, Ramadhipa juga tampil mengesankan pada race kedua Catalunya dengan finis di posisi keenam setelah sempat bersaing di kelompok depan sepanjang balapan. Penampilan konsisten itu dinilai menjadi modal penting bagi pembalap asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut untuk menghadapi seri-seri berikutnya.

Prestasi Ramadhipa mendapat perhatian karena menjadi salah satu pencapaian positif pembalap Indonesia di ajang balap internasional. Podium perdana dan posisi klasemen sementara yang diraih menunjukkan peluang besar Ramadhipa untuk terus bersaing di papan atas Moto3 Junior 2026.

Seri Moto3 Junior selanjutnya diperkirakan akan menjadi tantangan baru bagi Ramadhipa untuk mempertahankan performanya sekaligus menambah poin dalam perebutan klasemen musim ini.

Peliput : Afara Yasmine Athira & Ahmad Ridhani
Editor : Najma Nur Azkiya

Kepastian pengalihan tahanan itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, pada Selasa (12/5/2026). Menurut Kejagung, status tahanan rumah mulai diberlakukan sejak Senin malam setelah jaksa penuntut umum menerima penetapan resmi dari majelis hakim. Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap Nadiem turut melibatkan aparat kepolisian guna memastikan seluruh ketentuan penahanan tetap dipatuhi.

Majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan terdakwa yang dijadwalkan menjalani tindakan medis. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa status tahanan rumah tidak menghapus pembatasan hukum terhadap Nadiem. Ia diwajibkan berada di kediamannya selama 24 jam penuh dan hanya dapat keluar untuk kepentingan persidangan maupun perawatan medis dengan izin tertulis dari pengadilan.

Selain itu, Kejagung juga menerapkan sejumlah ketentuan tambahan selama masa tahanan rumah berlangsung. Nadiem diwajibkan mengenakan alat pemantau elektronik, menyerahkan dokumen perjalanan seperti paspor, serta melapor secara berkala kepada jaksa penuntut umum. Ia juga dilarang melakukan komunikasi dengan saksi maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.

Pengalihan status penahanan ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap dinamika penegakan hukum dalam perkara korupsi yang melibatkan pejabat negara. Dalam perspektif hukum acara pidana, tahanan rumah merupakan bentuk penahanan yang tetap membatasi kebebasan terdakwa. Namun, diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu termasuk aspek kesehatan, kemanusiaan, dan efektivitas proses persidangan. Kasus ini pun dipandang sebagai ujian terhadap konsistensi aparat penegak hukum dalam menjaga prinsip akuntabilitas sekaligus perlindungan hak-hak terdakwa di hadapan hukum.

Perliput : Muhammad Nathan Glendova Ardento

Editor : Najma Nur Azkiya

Film ini mengangkat sisi kelam kehidupan di dalam penjara yang digambarkan penuh ketidakadilan dan relasi kuasa timpang. Melalui kisah entitas jahat yang menargetkan individu dengan emosi negatif, terutama kemarahan, film ini menyampaikan kritik sosial sekaligus pesan moral tentang dampak buruk perilaku manusia.

Dari segi visual, film ini menghadirkan adegan gore dan elemen psikologis seperti trypophobia sebagai simbol pembusukan moral. Kekuatan cerita juga didukung oleh performa solid dari deretan aktor papan atas seperti Abimana Aryasatya, Rio Dewanto, dan Lukman Sardi yang berhasil menghidupkan karakter-karakter kompleks di dalamnya.

Film ini tentunya tidak lepas dari catatan kritis. Di balik keunggulan teknisnya, film ini memicu diskusi hangat terkait kedalaman narasinya. Sebagian penonton menilai alur ceritanya kurang logis dan menyisakan beberapa celah logika yang dianggap mengganggu kesinambungan cerita. Kritik ini muncul terutama pada bagian transisi konflik yang dinilai terlalu cepat, sehingga beberapa aspek motivasi karakter terasa kurang tereksplorasi dengan matang.

Walaupun mendapatkan beberapa kritikan, keberhasilan film ini mencerminkan perkembangan pesat industri kreatif Indonesia, dimana film menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Kolaborasi dengan berbagai pihak turut memperkuat promosi dan membuka peluang lebih luas bagi industri lokal untuk bersaing di tingkat global.

Peliput : Azzahra Salwa Phileadiba & Citra Aulia

Editor : Najma Nur Azkiya

Pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas teknis sekaligus kesadaran kritis pers mahasiswa dalam menghadapi perubahan lanskap media digital. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, pada tanggal 11–12 April 2026 dan diikuti oleh 20 pegiat Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) lintas kampus di Kota Banjarmasin.

Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masduki, menyoroti tekanan ganda yang kini dihadapi dunia pers. Menurut beliau, pers Indonesia berada dalam himpitan antara otoritarianisme negara dan dominasi platform digital.

“Pers Indonesia menghadapi dua tekanan sekaligus; otoritarianisme negara yang membatasi ruang gerak media kritis, dan otoritarianisme industri digital yang tidak peduli pada jurnalisme berkualitas,” ujar beliau.

Ia menilai kondisi ini membuka ruang bagi pers mahasiswa untuk mengambil peran lebih signifikan, terutama ketika media arus utama menghadapi krisis bisnis dan independensi.

“Pers mahasiswa bisa menjadi alternatif penting untuk menghadirkan jurnalisme yang jujur dan berpihak pada publik,” kata beliau.

Sekretaris AJI Persiapan Banjarmasin, Arpawi, yang mewakili koordinator, juga menekankan pentingnya membangun jejaring antar-LPM di tingkat kota.

“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali jaringan komunikasi antar-LPM. Pers mahasiswa tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Pelatihan ini dirancang berbasis praktik, dengan kombinasi materi ideologis dan teknis. Fasilitator kegiatan, Soraya Al Hadi, membagi sesi ke dalam sejumlah topik utama.

Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi Sejarah dan Nilai Pers Mahasiswa oleh Donny Muslim, serta sesi teknis jurnalistik. Mulai dari perencanaan liputan, riset, wawancara, hingga penulisan feature dan storytelling disampaikan oleh  Rendy Tisna.

Hari kedua diisi dengan sesi produksi audiovisual oleh Yanda Ramadani, yang berfokus pada praktik pembuatan konten visual jurnalistik. Pelatihan ditutup dengan sesi Jurnalisme AI oleh Ari Arung Purnama, yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan secara etis dalam produksi berita.

Kegiatan ini turut didukung Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan dilaksanakan di Aula Wasaka 3 Gedung Rektorat ULM. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas ULM, Muhammad Ilyas, membuka acara sekaligus menekankan pentingnya penguatan profesionalisme pers mahasiswa.

“Ini momentum penting untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan profesionalisme pers mahasiswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, pers mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial di tengah derasnya arus informasi digital, sekaligus sebagai ruang pengembangan intelektual dan kreativitas mahasiswa.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi ruang belajar dan ruang tumbuh bersama, agar pers mahasiswa tetap kritis, independen, profesional, dan mampu menghadapi tantangan dunia pers digital,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, peserta akan mengerjakan penugasan liputan kolektif. Hasilnya akan didiskusikan dalam pertemuan lanjutan sebagai upaya memperkuat peran pers mahasiswa di Kalimantan Selatan dalam mengawal isu-isu lokal maupun nasional.

PJJ dinilai bisa mengurangi mobilitas mahasiswa yang selama ini harus bolak-balik ke kampus. Dengan sistem daring atau hybrid, aktivitas seperti pengumpulan tugas, administrasi, hingga sebagian perkuliahan bisa dilakukan secara digital. Hal ini diharapkan membuat kegiatan akademik jadi lebih praktis dan tidak terlalu bergantung pada kehadiran fisik.

Meski begitu, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua mahasiswa. Pemerintah menegaskan bahwa mahasiswa semester awal tetap harus mengikuti perkuliahan tatap muka. Alasannya, mereka masih membutuhkan interaksi langsung untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus dan membangun dasar pembelajaran yang kuat.

Selain itu, tidak semua mata kuliah bisa dialihkan ke sistem daring. Mata kuliah yang bersifat praktik atau membutuhkan laboratorium tetap harus dilakukan secara langsung. Karena itu, kampus diminta menyesuaikan penerapan PJJ sesuai kebutuhan masing-masing program studi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga ramai dibahas di media sosial seperti TikTok dan Instagram, dengan berbagai tanggapan dari mahasiswa. Ada yang mendukung karena dianggap lebih fleksibel, tapi ada juga yang khawatir kualitas pembelajaran bisa menurun seperti saat masa pandemi. Pada akhirnya, PJJ diposisikan sebagai solusi sementara yang tetap perlu dijalankan dengan hati-hati agar tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

Peliput : Aulia Rahmawati Suwarno

Editor : Najma Nur Azkiya

CPI dinilai menggunakan rentang skor 0 hingga 100, di mana skor 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sementara skor 100 menunjukkan kondisi paling bersih dari korupsi. Penyusunan indeks ini mengacu pada 13 sumber survei dan evaluasi dari berbagai lembaga internasional, yang menilai pandangan para ahli dan pelaku usaha terkait kinerja pemerintah dalam menanggulangi korupsi, suap, dan nepotisme, serta upaya peningkatan transparansi pengelolaan anggaran.

Perwakilan Transparency International Indonesia menjelaskan bahwa penurunan peringkat Indonesia dipicu oleh meningkatnya kasus suap serta masih lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik korupsi. Selain itu, pembatasan terhadap kebebasan sipil, melemahnya peran media, dan berkurangnya ruang gerak masyarakat sipil turut dinilai mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan CPI 2025 juga menyinggung kebijakan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang diduga melanggar ketentuan lingkungan dan dikaitkan dengan terjadinya banjir besar di Sumatra pada tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya transparan karena dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan maupun audit terbuka. Di sisi lain, persepsi dari kalangan pelaku usaha menunjukkan bahwa praktik nepotisme masih dianggap terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Peliput : Lucky Efendy

Editor : Najma Nur Azkiya

Menanggapi hal tersebut, PT Taspen (Persero) menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan, baik PNS, TNI, maupun Polri. Taspen menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan baru mengenai kenaikan gaji pensiunan dan pembayaran masih mengacu pada peraturan yang berlaku, sebagaimana disampaikan dalam keterangan resminya.

Pihak Taspen juga menjelaskan bahwa setiap penyesuaian besaran gaji pensiun hanya dapat dilakukan apabila telah ditetapkan melalui regulasi pemerintah. Selama belum ada aturan baru, pembayaran gaji pensiunan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan disalurkan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Terkait isu rapel yang turut beredar, Taspen kembali menegaskan bahwa kabar tersebut belum memiliki dasar hukum, belum ada keputusan mengenai kenaikan gaji pensiunan maupun pembayaran rapel seperti yang ramai beredar.

Terakhir pihak Taspen juga mengimbau para pensiunan dan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. “Kami mengajak para pensiunan untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari Taspen dan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tulis Taspen. Hingga terdapat kebijakan baru dari pemerintah, pembayaran gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri tetap berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Peliput : Nonni Andinni

Editor : Najma Nur Azkiya

Analisis LHKPN dilakukan KPK sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut, setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan harta kekayaannya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sebagai instrumen pengawasan publik.

KPK menjelaskan bahwa ratusan LHKPN yang dianalisis berasal dari berbagai sumber, baik inisiatif internal, proses penyelidikan dan penyidikan, pengaduan masyarakat, maupun laporan gratifikasi. LHKPN yang terindikasi korupsi selanjutnya diserahkan kepada Kedeputian Penindakan untuk ditelaah lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dari sisi hukum pidana, indikasi ketidakwajaran dalam LHKPN dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidaksesuaian antara harta kekayaan dan penghasilan yang sah dapat menjadi petunjuk awal adanya perbuatan melawan hukum.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi dalam sejumlah laporan. Temuan tersebut ditindaklanjuti sesuai Pasal 12B UU Tipikor, yang mewajibkan penyelenggara negara melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada KPK. Apabila tidak dilaporkan dan terbukti berhubungan dengan jabatan, gratifikasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Melalui analisis LHKPN, KPK menegaskan komitmennya untuk memperkuat prinsip negara hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara. KPK juga menekankan bahwa kepatuhan administratif dalam pelaporan LHKPN harus diiringi dengan kebenaran materiil, guna mencegah dan memberantas praktik korupsi secara berkelanjutan.

Peliput : Umar Syarif
Editor : Najma Nur Azkiya