Persyaratannya antara lain yaitu:
1. Mahasiswa aktif FH ULM minimal semester 2 dan maksimal semester 7 dengan melampirkan KTM
2. Mengirim CV ke Whatsapp:
KPU: Bebby 082332220223
BAWASLU: Salma 081347349070
3. CV dan KTM dikirim dengan format PDF yang dijadikan 1 file.
Contoh:
“Nama Sandi NIM 1911122200010 Angkatan 2019 Mau daftar Bawaslu-M, Ini filenya
CV&KTM Sandi 1911122200010.pdf”

Ada banyak keuntungan menjadi bagian dari KPU-M & Bawaslu-M diantaranya adalah bisa mendapatkan; Sertifikat, pengalaman baru, dan juga relasi baru.

“Tujuan dibentuknya KPU-M dan BAWASLU-M sebagai lembaga yang akan menjalankan penyelenggaraan pemilu mahasiswa fakultas hukum universitas lambung Mangkurat. Serta menjadi lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu mahasiswa fakultas hukum universitas lambung Mangkurat,” ujar Iwan Setiawan Jordi selaku Ketua Pelaksana.

Kegiatan ini juga memberikan manfaat yang diantaranya :
a. Memperkuat sistem kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang demokratis;
b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
d. Memberikan kepastian hukum;
e. Mewujudkan Pemilu yang efektif yang efisien.

Kemudian Iwan Setiawan Jordi juga menambahkan yaitu, memberikan harapan besar agar KPU dan BAWASLU yang akan dibentuk bisa menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.

Siap untuk bergabung?

Peliput: vivi

Di dalam surat keputusan tersebut ada beberapa agenda penting untuk mahasiswa salah satu nya membayar UKT tepat waktu yaitu pada tanggal 29 Juli – 18 agustus. Jika mahasiswa membayar UKT melawati waktu yang ditentukan maka mahasiswa wajib menyetujui cuti akademik.

Berikut rincian Kalender Akademik baru :

“Pada dasarnya memang harus seperti itu, supaya ada  kejelasan bagi mahasiswa nya, tapi alangkah baiknya juga kalender akademik ini nanti bisa menyesuaikan kondisi yang ada juga dalam artian tidak terlalu baku. Dan juga untuk diberikan regulasi baru mengenai skema KKN / Magang mahasiswa,” ujar Rahmad Ihza Mahendra selaku Ketua angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkura.

Adapula waktu pengurusan cuti akademik dari tanggal 7 agustus – 27 agustus 2020. Dan untuk mahasiswa yang sudah membayar UKT sesuai tanggal yang ditentukan langkah selanjutnya adalah Pengisian dan konsultasi rencana studi pada tanggal 13 agustus – 26 agustus 2020.

Pengumuman jadwal kuliah akan diterbitkan pada tanggal 31 agustus – 2 september dan kuliah bagian pertama akan dilaksanakan mulai tanggal 2 septbember 2020.

Hendri salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat mengatakan sepatah harapan. “Setelah keluarnya kalender akademik, aku berharap pandemi covid19 ini segera berakhir sehingga semua terlaksana sesuai jadwal. Dan kita dapat melakukan kuliah tatap muka seperti biasanya. Karena aku pribadi agak kesulitan apabila harus melakukan kuliah online.”

Semoga setelah ini mahasiswa bisa kuliah kembali seperti biasa tanpa mengkhawatirkan apapun. Semangat!

Peliput Nuranisa Zubaidah

Peristiwa.online – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar Provinsi.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubenur (Kepgub) Kalsel Nomor : 188.44/021/kum/2020, tentang pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar daerah provinsi, per-tanggal 31 Maret 2020.

Berikut isi surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan:
KESATU, pembatasan arus masuk orang yang datang dari luar wilayah Kalimantan Selatan.

KEDUA, pembatasan arus masuk orang sebagaimana Diktum KESATU yaitu melakukan:
1. Pencegahan terhadap setiap arus masuk orang yang datang baik melalui darat, laut, sungai dan udara, berupa : mitigasi, deteksi, dan sosial edukasi.
2. Penanganan terhadap setiap arus masuk orang yang datang balk melalui darat, laut, sungai dan udara, berupa : isolasi, karantina, dan tindakan medis.

KETIGA, Tindakan pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1 dan angka 2 dilaksanakan berdasarkan protokol kesehatan penangangan Covid-19 dan sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA, Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 (empat belas) hari, apabila ada perubahan peraturan, maka Keputusan Gubernur ini akan dievaluasi kembali.
KEENAM, Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (31 Maret 2020).

Dampak positif dari pembatasan arus masuk pastinya dapat meminimalisir resiko terjangkitnya dari orang-orang pendatang. Perjalanan laut udara ada protokol dari pemerintah. Tak lupa dampak negatif, kurangnya kedisiplinan dari masyarakat pendatang serta berkurangnya jam kerja.

Tris Diya Resnawan selaku putra dari Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memberikan kejelasan. “Seputar arus masuk Kalsel, karena sebenarnya berbeda dengan lockdown dan karantina wilayah, hanya saja penerbangan dikurangi.”

“Rencananya sih mau lockdown karantina wilayah dan semi lockdown (dibatasi arus), tergantung masyarakat dan aturan. Percuma kalau lockdown tetapi masyarakatnya tetap berkeliaran diluar,” tambahnya.

Harapannya semoga yang bekerja dibidang kesehatan mengerjakan tugasnya dengan baik dalam meredam kasus yang ada. Pemerintah bisa memberikan kebijakan yang bermanfaat positif.

Tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Jangan terlalu panik dan tetap waspada!

Sumber foto: Google
Peliput : Rizaldi