Pada kenyataannya, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali menjadi hal yang tabu untuk diungkapkan oleh para korban. Lahirnya Permenristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diPerguruan Tinggi (Permen PPKS) menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Banyak yang memilih bungkam ketika mengalami ataupun menyaksikan kekerasan, padahal diam tidak akan membantu siapapun. Saatnya menyadari bahwa satu suara sangatlah berharga. satu suara dapat mengungkap, memproses, dan mencegahtimbulnya korban-korban lain. Dengan adanya survei ini diharapkan mahasiswa/i Universitas Lambung Mangkurat bisa lebih berani untuk angkat bicara, karena privasi aman terjaga!

Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi akun Instagram @officialbemulm. Form pengaduan ini dapat diakses melalui link berikut:

Peliput : Amanda Nabila

Alya Amani, mahasiswi Fakultas Hukum ULM berhasil meraih juara 2 dalam Pemilihan Mahasiswa Berprestasi ULM 2023 ini.

Saat ditanya mengenai kesiapan Alya mengatakan “Sebenarnya antara siap dan ga siap sih ya. Persiapan saya untuk hari H seleksinya sangat kurang akibat tenggat waktu antara pengumuman dengan tanggal seleksinya singkat sekali jadinya agak cemas juga sama pilmapres tahun ini.”

“Tapi, alhamdulillahnya karena tahun lalu sudah ada pengalaman ikut pilmapres di tingkat universitas, jadi saya sudah punya gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pilmapres di tingkat universitas. Makanya syukurnya kemarin rangkaian seleksinya bisa dilalui dengan baik,” ujarnya.

Alya juga menuturkan targetnya pada Pilmapres tahun ini masuk di 5 besar Karena pada tahun sebelumnya dia mendapat peringkat 6.

Ia memberikan pesan kepada mahasiswa yang akan mengikuti pilmapres di tahun berikutnya “Persiapkan diri untuk sekarang. Perbanyak prestasi dan berbagai kegiatan lainnya untuk meningkatkan nilai pada aspek capaian unggulan. Karena bobot penilaian capaian unggulan ini besar sekali yaitu 50%.” 

Alya menyarankan agar mahasiswa berani mencoba hal baru selama persiapan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk meningkatkan pencapaian. “Dan jangan lupa juga untuk mengasah kemampuan aktif bahasa Inggris, menyiapkan ide untuk gagasan kreatifnya, dan memperkaya pengetahuan seputar wawasan kebangsaan. Semua ini akan diuji pada saat pilmapres,” tutupnya.

Peliput: Nazla Nabil Aurori

Tentu bisa kita lihat perbedaan logo yang terdahulu dengan yang sekarang adalah burung enggang pada logo di bagian sayap yang lebih lebar dan mulut terbuka.Makna dari logo BEM FH ULM itu sendiri sama dengan logo ULM yang sekarang juga digunakan, yaitu: 

a. Burung Enggang memiliki sayap kuat dan hitam putih berkilau memberi makna kiasan yaitu kekuasaan, prinsip, dan tanggung jawab;

b. Gong melambangkan kemegahan serta sebagai pembawa pesan kehidupan;

c. Lukisan Lipan yang juga terdapat dalam gong menandakan simbol-simbol raja dan kerajaan yang ada di Kalimantan;

d. Pancaran sinar yang dianggap sebagai pemberi penerangan kehidupan atau kebahagiaan jiwa. Makna kiasan sinar inilah menjadikan penerangan ilmu dan akal, serta  diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia;

e. Lingkaran yang berarti kebahagiaan di dunia maupun diakhirat;

f. Makna segi lima sebagai lima dasar pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air negara;

g. Warna merah dan putih bermakna nasionalisme; 

h. Warna kuning keemasan melambangkan kemegahan; dan

i.  Warna hitam yang melambangkan ketetapan jiwa.

Pembaharuan logo tersebut diperbaharui karena logo ULM yang lama juga sudah berubah dengan logo ULM yang sekarang, sehingga perlu adanya penyesuaian mengikuti logo ULM yang baru.

Peliput: Aurellia Rizqi Fasma 

Penetapan Perppu Cipta kerja tetap digelar walaupun penolakan-penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Terlebih lagi dari kelompok buruh terus menggelar aksi unjuk rasa menolak Perppu Cipta kerja ini. Di lain pihak  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat “Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada kita berhadapan dengan persoalan. Perpu cipta kerja mencegah persoalan menjadi luas dan kerentanan perekonomian global yang berdampak kepada perekonomian nasional, tentunya perlu kita hindari”.

Dalam rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV tahun sidang 2022-2023 di kompleks parlemen, Selasa (21/03) mempersetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang ini. Rapat yang dihadiri 380 anggota dewan serempak setuju dengan keputusan berikut. Namun setelah penyampaian interupsi dari Bukhori Yusuf fraksi PKS menyatakan walk out atau keluar rapat paripurna.

Dari gejolak panas yang ditimbulkan terkait pengesahan Perppu Cipta kerja. Yang dituding berisiko salah satunya terkait, proses pembahasan omnibus law tidak memenuhi prinsip partisipatif karena penulisan atau penyusunan termasuk strukturnya sangat mempersulit masyarakat untuk dapat memahami makna dari berbagai ketentuan yang diatur. Metode omnibus law memaksa ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang di berbagai undang-undang, perppu Cipta kerja memuat banyak materi/subyek/substansi yang berbeda-beda yang tidak saling terkait secara keseluruhan ketentuan, dan proses penyusunan secara omnibus law sangat singkat bahkan cenderung tergesa-gesa.

Dr. Ichsan Anwary, S.H.,M.H., dosen Fakultas Hukum ULM, berpendapat bahwa beberapa permasalahan ihwal Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Permasalahan pertama adalah keberadaan Perppu Cipta Kerja ini adalah telikungan dari Putusan MK Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang memerintahkan  kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, tapi ternyata  kemudian tidak dilakukan perbaikan dan terus dikeluarkan perppu ini.

Permasalahan kedua, apakah terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa atau dalam bahasa yang lebih konkrit adalah apakah terdapat hal ikhwal yang mendesak perlu dikeluarkan perppu. Dari sisi ini sebenarnya masih menimbulkan perdebatan.   

Permasalahan ketiga, dari sisi substansi/materi nya banyak yang masih menimbulkan permasalahan  sehingga masih mendapat reaksi/penolakan dari publik karena tidak terdapat perubahan yang signifikan dibanding UU Cipta Kerja.

Permasalahan keempat, dari aspek persetujuan oleh DPR memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) menjadi bermasalah juga. Bukankah hampir mendekati waktu 3 bulan DPR baru memberikan persetujuannya? Padahal amanah konstitusi menegaskan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Dalam fakta didapat persidangan yang berikut itu telah terlewati oleh DPR”.

Menko Airlangga menuturkan “pemerintah bersama para menteri terkait mengucapkan terima kasih dan penghargaan. Semoga perppu Cipta Kerja ini yang telah ditetapkan menjadi undang-undang bermanfaat besar untuk memitigasi dampak dinamika perekonomian. Pemerintah sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPR RI, juga ucapan terima kasih pada pimpinan Baleg, para ketua fraksi, dan ketua panja,”

Penetapan Perppu Cipta kerja secara resmi disahkan oleh DPR RI dan ditetapkan menjadi  undang-undang yang menuai banyak penolakan dari berbagai pandangan dan masukan yang konstruktif semua fraksi DPR RI akan menjadi masukan dan catatan yang penting bagi berjalannya Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

Peliput: Aulya Fitri

Demisioner Kabinet Pradifta dimeriahkan oleh beberapa rangkaian acara yang sebagian besar berisi hiburan, yakni demisioner & foto bersama, hingga sharing session. Acara ini berlangsung dengan ramai dan lancar, dengan penanggung jawab acara Evangeline Jessie Lau dan ketua pelaksana Mutia Rahmi.

“Selama jadi anggota BEM FH ULM Kabinet Pradifta periode 2022/2023 sangat luar biasa, begitu banyak proses yang dilalui entah individual maupun teamwork. Selaku ketua pelaksana demisioner BEM FH ULM Kabinet Pradifta aku merasa kurangku selalu dilengkapi oleh tangan yang menggenggam erat, bahwa aku bisa, aku berani, dan tiada hari tanpa berucap syukur atas pengalaman hebat yang diberikan,” ujar Mutia Rahmi. 

Dengan diadakannya Demisioner Kabinet Pradifta dinyatakan resmi berakhirnya Kabinet Pradifta BEM FH ULM yang dipimpin oleh Hafizh Irfan Syahrin & Istiqomah Hayati sebagai Ketua dan Wakil Ketua Periode 2022/2023.

Peliput: Amanda Nabila

Pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM FH ULM Periode 2023/2024 ini dipimpin oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak DR. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Pada acara pelantikan ini turut berhadir Ketua KPU-M FH ULM, Ketua BAWASLU-M FH ULM, DPM FH ULM dan juga Ketua dan Wakil Ketua BEM FH ULM Periode 2022/2023, Hafizh Irfan Syahrin & Istiqomah Hayati.

Irhami mengatakan sangat bersyukur karena setelah penantian panjang pasca hari pemungutan suara, akhirnya dapat dilantik dengan resmi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan. Selain itu, ini juga merupakan tanggung jawab yang besar bagi dia pribadi untuk setidaknya satu tahun kedepan. Ia juga mengatakan untuk sampai ketahap ini melalui proses yang sangat panjang, mulai dari persiapan tim pemenangan atau tim sukses, pendaftaran, seleksi berkas, wawancara, debat publik sampai akhirnya pemungutan suara.

Kabinet periode ini dinamakan Kabinet Garda Cakrawala, Irhami menjelaskan makna dari kabinet ini yaitu Garda Cakrawala terdiri dari dua kata yang berbeda yakni Garda yang berarti Pelindung atau Pengawal dan Cakrawala yang kami maknai sebagai cara memandang sesuatu secara luas dan menyeluruh tidak hanya dari satu sisi. Jika digabung, maka Garda Cakrawala dapat dimaknai sebagai Para Pelindung yang Memiliki Pandangan Luas.

Model kepemimpinan yang akan di terapkan Irhami yaitu fleksibel, “Model kepemimpinan yang akan saya lakukan adalah fleksibel atau tergantung situasi apa yang dibutuhkan, poinnya adalah setiap situasi memerlukan gaya atau model kepemimpinan yang berbeda,” ucapnya.

Menurut Irhami, arti seorang pemimpin ialah seseorang yang siap mengabdikan dirinya kepada yang dipimpinnya, “Arti seorang pemimpin bagi saya pribadi adalah seseorang yang siap mengabdikan dirinya kepada yang dipimpinnya, dalam hal ini BEM FH ULM. Selain itu pemimpin bagi saya adalah sosok yang dapat menjadi panutan bagi orang lain, juga sosok yang memberikan rasa aman dan rangkulan bagi semua pihak,” ujarnya.

Irhami juga mengungkapkan harapannya pada periode ini, “Harapan saya tentunya Garda Cakrawala dapat membawa harapan cerah bagi BEM FH ULM untuk mengabdi di Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum ULM. Dan saya juga berharap BEM FH ULM dapat menjadi lembaga yang selalu hadir di tengah mahasiswa FH ULM, lembaga yang membumi, merangkul semua pihak, serta mengutamakan kepentingan mahasiswa FH ULM.”

Peliput: Rizky Amelia & Rizky Jatmiko Saputra

Namun Fakultas Hukum menerapkan sistem baru dalam pemilihan PK tahun ini. Pada 30 Januari lalu, Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana FH ULM mengeluarkan surat edaran. Di dalamnya tertulis bahwa “penentuan program kekhususan yang diambil oleh mahasiswa akan ditetapkan oleh Tim Peminatan Program Kekhususan Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum ULM dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas.”

Hal ini berarti kewenangan untuk memilih PK tidak lagi di tangan mahasiswa sepenuhnya, namun akan ditetapkan oleh Tim Peminatan Program Kekhususan. Respon mahasiswa terkait kebijakan baru ini cukup beragam. Ada yang sudah memiliki bayangan terkait judul skripsi yang akan diangkat, sehingga tidak terlalu membebani mereka. Namun tak sedikit mahasiswa yang kebingungan dan menyayangkan kebijakan baru ini terkesan mendadak.

Pertimbangan yang dimaksud adalah Google Form yang diisi oleh mahasiswa dengan menyebutkan 2 (dua) judul skripsi yang diinginkan. Sejak awal dirilis, formulir online ini sempat mengalami beberapa perubahan. Versi awal meminta mahasiswa menyebutkan satu judul skripsi dan rumusan masalah yang akan diangkat.

Hal ini sontak membuat mahasiswa kaget karena tenggang waktu yang tipis antara keluarnya surat edaran dan jadwal untuk mengisi kartu rencana studi (KRS). Selain itu mahasiswa belum mendapat bimbingan dari pihak kampus terkait cara menentukan judul skripsi maupun mata kuliah metode penelitian hukum. 

“Sungguh disayangkan karena pemberitahuannya sangat mendadak,” Ujar salah satu mahasiswa. 

“Perubahan ketentuan ini seharusnya disosialisasikan kepada mahasiswa sejak semester lalu agar mahasiswa bisa mengerti dan paham mengapa pihak kampus mengambil keputusan demikian.” Semoga kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi fakultas dalam mengambil kebijakan selanjutnya. 

Kegiatan ini diadakan oleh KPU-M FH ULM sejak pukul 08.30 – 16.00 WITA.Para mahasiswa terus berdatangan meramaikan TPS untuk menggunakan hak suaranya.

“Jumlah suara tahun ini jika sesuai dengan DPT kita, ada 2.115 suara” ujar Ketua KPU. “Pemilihan umum tahun ini konsepnya pemungutan, mengingat kampus sudah offline juga jadi kami berinisiatif melangsungkan pemilihan ini secara offline juga. Kemudian juga sudah 2 tahun kebelakang pemilihannya secara online kan.” tambah Ketua KPU.

Para mahasiswa FH yang menggunakan hak suaranya datang dari berbagai semester, mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir. Mahasiswi dari Angkatan 2020, Helda mengaku sudah mencoblos dua kali pada pemilihan umum ketua BEM FH ULM tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau tahun kemarin kan online ya, jadi kurang merasakan suasananya langsung. Tahun ini kan offline, jadi bisa ngeliat suasana nyoblos langsung.” ujar Helda, salah satu mahasiswi angkatan 2020.

Terlepas dari kegiatan akademik yang hampir selesai, antusiasme mahasiswa untuk menggunakan suaranya tetap tinggi.

“Semoga ketua dan wakil ketua BEM terpilih nanti bisa menciptakan BEM sebagai organisasiyang jujur, adil, disiplin, dan berakhlak terlebih di lingkungan kampus. Juga semoga visi dan misi yang direncanakan bisa tercapai dan terealisasikan dengan baik.” harap Sheshine, salah satu mahasiswi angkatan 2022.

Peliput : Raflie Putra Fedayeen.A.Z.H & Putri Nabila Hafsary

Masa tenang dilaksanakan selama tanggal 21 Desember 2022 setelah masa kampanye berakhir satu hari sebelumnya. Masa tenang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mempertimbangkan dan menentukan pilihan pada para calon berdasarkan pengetahuan masing-masing pemilih, setelah pengenalan masing-masing paslon di masa kampanye.

Setelah pemberitahuan resmi tersebut, semua paslon dan tim kampanye wajib untuk membersihkan media untuk kampanye dan menghentikan segala bentuk tindakan kampanye di lingkungan FH ULM maupun di sosial media. Tim sukses masing-masing pasangan calon juga diimbau untuk segera membersihkan media kampanye atau menghentikan segala bentuk tindakan kampanye pada saat masa tenang.

Pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 secara offline di Fakultas Hukum ULM. 

Peliput: M. Syauqi Rafiq & Nazla Nabil Aurori

Dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi berkas bakal calon peserta PEMILUMA FH ULM pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 08.30 –12.30 WITA oleh KPU-M FH ULM di Gazebo dekat Akademik FH ULM. 

Harapan dan tujuan dilaksanakannya kegiatan verifikasi berkas tersebut adalah untuk menyeleksi dan memastikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon peserta PEMILUMA FH ULM serta untuk transparansi kegiatan kepada bakal calon dan seluruh mahasiswa FH ULM. 

Kegiatan ini melibatkan KPU-M FH ULM sebagai pelaksana kegiatan, BAWASLU-M FH sebagai badan pengawas yang mengawasi kegiatan, bakal calon peserta PEMILUMA FH ULM, delegasi UKM dan juga undangan umum untuk mahasiswa FH ULM. 

Kegiatan ini beragendakan pemeriksaan berkas secara langsung oleh KPU-M FH ULM yang diawasi oleh BAWASLU-M FH ULM, disaksikan para bakal paslon, UKM dan mahasiswa umum FH ULM.

Peliput: Muhammad Hafiz Nurrahman dan Muhammad Ihsan Nizamuddin