Dilansir dari Covid.go.id berikut beberapa hal yang perlu disiapkan jika memungkinkan harus melakukan aktivitas di luar ruangan sesuai dengan aturan Tas Siaga Covid-19 :

1. Pakailah masker dan sediakan masker cadangan yang harus diganti setiap 4 jam sekali

2. Kantung untuk masker habis pakai

3. Hand sanitizer, disinfektan semprot dan sabun cair.

4. Tissu basah dan kering

5. Alat makan dan botol minum pribadi

6. Suplemen dan multivitamin

7. Tas belanja lipat

8. Helm pribadi (untuk pengguna ojek)

Achmad Yurianto selaku juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona menjelaskan bahwa penggunaan tas siaga Covid-19 dimaksudkan agar tetap aman dari paparan virus corona.

Dikutip dari Kompas.com ia mengatakan, “Sudah jelas. Dengan membawa peralatan-peralatan tadi, memungkinkan masyarakat dapat terlindung dari paparan Covid-19,” kata Yuri saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/6/2020).

Yuri mengatakan semua peralatan dari tas siaga Covid-19 untuk tetap dibawa dan dipakai jika hendak keluar rumah.

Peliput : Talit

Sumber foto : Kompas.com dan BNPB

Aksi ini sebagai lanjutan dari kajian yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa.

Bertitik kumpul di Masjid Sabilal Muhtadin mulai dari pukul 08:00 WITA hingga selesai, pergerakan terpusat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pernyataan sikap dari DPRD adalah dengan menyetujui akan membawa tuntunan mahasiswa ke DPR RI, seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Luthfi Saifuddin saat diwawancarai pada Senin lalu.

“Kami dari DPRD Kal-Sel sudah membaca terkait RUU Omnibus Law ini. Kenyataannya memang cukup banyak merugikan pekerja terutama terkait masalah UMP, tidak adanya dana jaminan kesehatan, dan sebagainya bagi pekerja kita. Ini memang kami dari DPRD Kal-Sel pun menolak dengan keras adanya RUU ini,” terangnya.

Aksi lanjutan akan diadakan apabila tidak ada perubahan. Namun, Luthfi Syaifuddin meyakinkan bahwa tuntutan para mahasiswa akan benar-benar dibawa sampai ke pusat.

Bila mahasiswa merasa tidak didengarkan juga ia menyatakan akan memberikan bukti bahwa aspirasi mereka telah tersampaikan, “Mungkin melalui media masa. Kami akan menyampaikan bahwa aspirasi mereka ini memang betul-betul kami bawa ke Jakarta,” tutupnya.

Harapan juga dituturkan oleh Venta Justitia selaku Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Ia berharap DPRD selaku wakil rakyat hendaknya mendengarkan tuntutan dan hak rakyat yang harus diperjuangkan terkait RUU cipta kerja.

Peliput : Farah

Adapun persyaratan bagi calon peserta yaitu :
– Mahasiswa aktif FH ULM angkatan 2019
– Mengikuti seluruh rangkaian terbuka DPM FH ULM 2020
– Membawa form offline saat interview
– Berkomitmen dan mampu bekerja sama dalam tim
– Bukan anggota BEM

Berdasarkan pasal 25 ayat (3) Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa FH ULM bahwa “Setiap anggota DPM FH ULM dilarang memiliki rangkap jabatan sebagai DPM Universitas dan BEM Universitas”

“Semoga kawan-kawan yang berhasil menjadi legislator muda bisa belajar tentang lembaga legislatif kampus, dan mengembangkannya untuk kemajuan DPM baik di tingkat Fakultas Hukum maupun ke tingkat universitas nantinya,” ujar Hendi Hesa Mahendra selaku Ketua DPM FH ULM.

Ia melanjutkan, “dan paling utama mampu mewakili suara-suara mahasiswa dan menyuarakannya secara lantang agar terciptanya suasana yang nyaman bagi keluarga mahasiswa di Fakultas Hukum ULM secara khusus dan ULM secara umum,” tutup Ketua DPM FH ULM ini.

Bagi para mahasiswa yang ingin mencalonkan diri menjadi legislator muda DPM FH ULM, perekrutan ini terbuka untuk kamu yang mempunyai kemauan untuk menjadikan FH ULM menjadi lebih baik.

Peliput : Emelia

Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya ialah karena kelalaian pihak fakultas yang terlambat menutup portal KRS. Mereka juga mengatakan bahwa pihak akademik menempelkan tanda peringatan semenjak adanya masalah ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Dekan I FH ULM Zakiyah S.H., M.H. menuturkan penjelasannya.
“Sekarang, kelulusan itu tidak lagi pada saat mahasiswa telah ujian skripsi, namun ketika mahasiswa telah mengikuti yudisium.

Adapun persyaratan untuk mengikuti yudisium, yaitu :
1. Mahasiswa harus sudah memperbaiki naskah skripsi yang diujikan;
2. Mengumpulkan kartu konsultasi skripsi;
3. Mengumpulkan buku bimbingan akademik;
4. Bebas peminjaman perpustakaan fakultas;
5. Bebas peminjaman perpustakaan universitas.

Jadi, mahasiswa yang sudah ujian skripsi tidak bisa langsung mendaftar wisuda, perlu waktu dan tahapan yang panjang,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa batas ujian skripsi adalah tanggal 17 Januari dan batas pendaftaran wisuda adalah tanggal 24 Januari. Jika mahasiswa tersebut ujian skripsi mendekati batas yang ditentukan kemungkinan tidak bisa mengikuti yudisium, “kecuali sudah memenuhi lima syarat tadi dan setelah yudisium baru bisa mendaftar wisuda,” tambahnya.

Mengenai kelalaian pihak fakultas yang terlambat menutup portal KRS, ia mengungkapkan bahwa yang berwenang menutup portal adalah pihak rektorat bukan fakultas. Sedangkan untuk tanda peringatan, ia mengatakan tidak mengetahui adanya peringatan tersebut dan meminta mahasiswa mengirimkan bukti kepada beliau jika memang adanya hal tersebut agar bisa ditindaklanjuti.

Banyak perbedaan pendapat mengenai masalah ini baik dari pihak kampus maupun pihak mahasiswa. “Dan juga wajar saja kampus beda pendapat sama mahasiswa yang sebenarnya merasakan langsung dampaknya,” keluh salah satu mahasiswa calon peserta wisuda.

Peliput : Haya

Hasil musyawarah tersebut menetapkan bahwa Muhammad Misbahul Nurrahma sebagai Ketua Umum dan Ahmad Rodhiat Salim sebagai Wakil Ketua Umum.

“Perasaan terpilihnya menjadi Ketua Umum senang karena bisa meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah shollallahu ‘alaihi wassallam melalui organisasi KSI Al-Mizan dan sedih juga karena ini amanah akan menambah beban hisab yang diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak,” ucap Muhammad Misbahul Nurrahma selaku Ketua Umum KSI Al-Mizan yang baru.

Ditanyai mengenai harapannya, ia mengungkapkan bahwa kedepannya KSI Al-Mizan akan melanjutkan program kerja yang belum terlaksana.

“Untuk target pribadi bersama Wakil Ketua Umum ingim meningkatkan sumber daya anggota baik dalam bidang akademik maupun non-akademik dan tidak meninggalkan fungsi utama organisasi yaitu dakwah, dan semoga dapat di rasakan oleh semua masyarakat terkhusus masyarakat Fakultas Hukum,” tutupnya.

Peliput : Rika

Adapun tahapan yang harus di lakukan untuk pendaftaran :
1. Mengisi Google Form (Link yg tertera di atas)
2. Mencetak Formulir Pendaftaran + Surat Pernyataan (Link di bio)
3. Membawa Semua persyaratan pada saat Wawancara
4. Mengikuti Wawancara dan TM
5. Mengikuti Latihan Dasar Organisasi

Persyaratan wajib bagi calon peserta adalah :
1. Mahasiswa aktif FH ULM minimal semester 2
2. Ipk minimal 2,80
3. Tidak menjabat sebagai pengurus inti organisasi lain melakukan pendaftaran online dapat diunduh di

“Dan persyaratan tambahan pastinya bertanggung jawab, memiliki komitmen tinggi dan mampu bekerja bersama tim,” ujar Venta Justitia selaku ketua BEM FH ULM.

Bagi para mahasiswa FH ULM yang ingin berorganisasi, bertanggung jawab dan memiliki komitmen tinggi serta memiliki jiwa juang, mari bersama-sama menjadi bagian dari perjuangan Kabinet Beraksi!

Kita satukan potensi, ide-ide kreatif dan inovatif untuk Fakultas Hukum, Kampus Merah, Kampis Perjuangan!

Peliput : Wahyu

Di awal perkuliahan biasanya dosen membacakan kontrak perkuliahan dan perkenalan dosen sebagai pengajar mata kuliah. Namun, beberapa diantaranya sudah mulai memasuki materi pembelajaran. Mahasiswa cukup antusias masuk perkuliahan setelah lebih dari satu bulan libur semester ganjil.

“Setelah cukup lama libur, akhirnya masuk kuliah semester genap dan menghadapi jadwal kuliah yang baru juga. Sks juga bertambah, yang berarti harus semangat di semester genap ini. Harapannya pengen perbaikin nilai agar lebih bagus daripada semester ganjil kemarin.” Ujar Hairun Nisa, mahasiswa ULM.

Buat kalian yang masih bingung dengan jadwal akademik berikut adalah Kalender Akademik 2019/2020 yang telah dikeluarkan oleh ULM :

Peliput : Aulia Rahma

Acara ini mengangkat tema “Millenial yang Cerdas Dalam Memilih Kosmetik dan Obat-obatan” dan dihadiri oleh Kepala BPOM Banjarmasin Dr. H. Muhammad Guntur selaku pemateri dan juga Kepala SMAN 5 Banjarmasin Drs. Mukhlis Takwin S.H..

“Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, walaupun ada beberapa kendala. Target kami ini adalah kelas XII dan yang bersedia saja,” ucap Muhammad Renaldi selaku ketua pelaksana kegiatan ini.

Ia juga menyatakan, “Dengan tema “Millenial yang cerdas dalam memilih kosmetik dan obat-obatan”, kami sebagai perantara yang menjelaskan kepada para siswa bahwa kosmetik dan obat-obatan ada yang baik ada yang ilegal,” jelasnya.

“Kami para siswa pastinya mendapatkan pengetahuan tentang apa dampak dari penggunaan kosmetik yang tidak terdaftarkan di BPOM,” ungkap salah satu siswi kelas XII SMAN 5 Banjarmasin.

“Kami jadi mengetahui cara untuk mengecek apakah kosmetik tersebut terdaftar di BPOM dengan melihat dari kode-kode yang disampaikan oleh narasumber, seperti kalau di daerah Asia kodenya NA dan 10 digit di belakang kode. Dan 9, 11, 12 itu adalah nomor BPOM palsu,” tutupnya.

Peliput : Vina

Dalam pengembangan kasus ini publik dibuat bertanya-tanya, apakah KPK mampu membabat habis sederat nama yang diduga ikut andil dalam kasus tersebut?

Sejumlah komentar langsung disampaikan mahasiswa Fakultas Hukum ULM terkait adanya kasus yang ditangani Lembaga Anti Rasuah saat ini.

“Saya berpikir KPK harus benar-benar siap dalam menangani kasus, apalagi terkait dugaan gagalnya penyegelan kantor sekjen partai politik tersebut sedapat mungkin surat izin penggeledahan dari Dewan Pengawas harus benar-benar dimiliki secara tertulis,” ujar Nurnida Fadilla, salah satu mahasiswa FH ULM angkatan 2019.

Komentar lain juga disampaikan oleh Siti Khodijah. Mahasiswa FH ULM ini menyatakan bahwa KPK saat ini mulai berkurang kekuatannya, terbukti dengan banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus ini. “Apalagi terkait izin dewas pengawas tersebut seharusnya dapat mempermudah jalan KPK dalam mengusut suatu Kasus, tetapi kini malah menjadi bumerang tersendiri.” lanjutnya.

“Harapannya KPK dapat meningkatkan sinergi dengan Dewan Pengawas untuk memberantas kasus-kasus korupsi, agar publik dapat kembali percaya dan yakin bahwa pemberantasan korupsi benar-benar menjadi prioritas pemerintah,” tutup salah satu mahasiswa ini.

Peliput : Maulida

Sumber foto : Google

Ya, kurang lebih setengah bulan lagi perkuliahan di semester genap akan berlangsung di tahun 2020 ini. Tanggapan mahasiswa/i bermacam-macam, terlebih untuk mahasiswa angkatan 2019 dari sebagian fakultas yang ada di ULM.

” Menurut saya kampus sendiri telah melakukan terbaik dengan memberikan informasi tentang tata cara daftar ulang yang jelas dan mudah dimengerti, dan bagi penerima beasiswa juga mudah dalam melakukan pengambilan slip UKT dengan hanya membawa KTM,” ucap Aji, salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM.

“Persiapan saya sendiri pastinya semangat dan berusaha belajar lebih giat lagi untuk mendapat nilai yang bagus untuk semester berikutnya,” ungkapnya.

“Persiapan menjelang semester genap adalah kita berkaca dari pengalaman, misalnya nilai kita di semester pertama nilai kita ada yang tidak memuaskan, jadi kita harus bikin planning untuk di semester 2 ini agar jadi lebih baik lagi, banyak banyak minta berdo’a dan jangan lupa tuk minta do’a restu kepada kedua orang tua,” kata Ibnu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum ULM.

“Harapannya juga di semester 2 ini karena banyaknya mata kuliah dan SKS nya lebih besar dari sks semester sebelumnya sehingga harapannya semoga jauh lebih baik daripada sebelumnya, namun seandainya kita sudah meraih IP 4,0 sudah pasti harus dipertahankan,” lanjutnya.

Wah, ada macam-macam tanggapan mahasiswa/i ULM dari angkatan 2019 ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk kembali berkuliah di semester genap tahun 2020 ini?

Peliput : Lukman Hakim