peristiwa.info – Pelantikan penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILUMA) FH ULM 2026 menjadi awal baru bagi KPU-M, BAWASLU-M, dan DEPP-M untuk membawa fokus masing-masing mewujudkan PEMILUMA yang demokratis, transparan, dan berintegritas.
KPU-M Targetkan Demokrasi Lebih Hidup
Dzakwan Muyassar S. selaku ketua KPU-M FH ULM mengawali kepengurusannya dengan menggelar open recruitment anggota demi memaksimalkan penyelenggaraan PEMILUMA, sekaligus memperkuat komunikasi dengan pihak fakultas dan Ormawa. Langkah ini diambil demi merespons maraknya fenomena calon tunggal dalam beberapa tahun terakhir yang dinilai memicu penurunan minat berdemokrasi mahasiswa. “Beberapa tahun belakangan ini kontestasi politik di kampus kita hanya ada satu calon tunggal, sehingga kurangnya minat bagi mahasiswa untuk menjadi bagian dari proses demokrasi yang berjalan di kampus kita,” jawabanya.
Guna menciptakan demokrasi yang lebih hidup, KPU-M FH ULM mendorong hadirnya lebih dari satu pasang calon pada PEMILUMA mendatang. Pihaknya menargetkan peningkatan partisipasi pemilih serta menggeser dinamika kompetisi dari sekadar adu program kerja menjadi arena adu gagasan. Pasca pelantikan, Dzakwan berharap seluruh pengurus dapat bertugas optimal dengan tetap memegang teguh UUD KM FH ULM dan UU No. 1 Tahun 2023.
BAWASLU-M Kawal PEMILUMA Bersih dan Berintegritas
Menurut Praditya Rahmat Saputra selaku Ketua BAWASLU-M FH ULM, prioritas utamanya setelah pelantikan adalah membentuk Tim Seleksi dan membuka rekrutmen volunteer sebagai tenaga pengawas ad-hoc. Keterlibatan mahasiswa aktif sebagai volunteer dinilai penting untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif di setiap tahapan PEMILUMA FH ULM. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih, BAWASLU-M mengedepankan pengawasan yang memberikan rasa aman dan keadilan kepada mahasiswa. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan dini, penyediaan saluran komunikasi untuk kritik, saran, dan aduan, serta pengawasan aktif di lapangan terhadap dugaan pelanggaran.
Praditya menegaskan bahwa BAWASLU-M FH ULM menargetkan seluruh tahapan PEMILUMA 2026 berjalan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta terbebas dari praktik KKN. Setiap laporan maupun temuan dugaan pelanggaran akan diproses secara transparan, adil, profesional, dan tepat waktu tanpa tebang pilih. Secara internal, ia berharap tercipta soliditas antara pengurus tetap dan volunteer dengan tetap menjunjung independensi, netralitas, dan profesionalitas. Sementara secara eksternal, BAWASLU-M diharapkan mampu membangun koordinasi yang harmonis dengan KPU-M, DPM, DEPP-M, dan seluruh peserta pemilu demi terwujudnya PEMILUMA yang bersih, bermartabat, dan memiliki legitimasi tinggi.
DEPP-M Perkuat Pengawasan Etik
Danny Islami Pasha, selaku Ketua Dewan Etik Penyelenggaraan Pemilu Mahasiswa (DEPP-M) FH ULM 2026 menuturkan program pertama yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah menyusun struktur kepengurusan yang terbagi menjadi dua, yang pertama soal kode etik, yang kedua soal penyelenggaraan. Selanjutnya, pelanggaran etik yang menjadi perhatian utama dari DEPP-M adalah soal penyelenggaraan pemilu yang tidak netral dan adanya manipulasi suara.
Danny juga menjelaskan, untuk menghindari pelanggaran etik kedepannya, DEPP-M akan mempertegas khususnya aturan pemilu agar semakin ketat dan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran. Dan jika di kemudian hari terdapat pelanggaran yang dilakukan, langkah pertama yang dilakukan oleh DEPP-M adalah menganalisis tindakan yang dilakukan apakah menyalahi aturan atau tidak, yang kedua menggali keterangan saksi dan pemeriksaan bukti sesuai prosedur yang berlaku. Terakhir, dia juga menyebutkan harapan sebagai ketua DEPP-M kedepannya semoga tidak terjadi masalah apapun dalam penyelenggaraan pemilu.
Peliput: Muhammad Raditya Maulani, Mellysa Sekar Hafsari, dan Khairil Mustofa Hatta
Editor: Nabila