Peristiwa.info – Sabtu, 26 Juni 2021 yang lalu BEM UI melayangkan kritik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter mereka @BEMUI_Official. Dalam unggahannya BEM UI menyebutkan bahwa Presiden Jokowi: The King of Lip Service karena kerap kali hanya mengumbar janji dan yang terjadi justru hal yang sebaliknya. Seperti wacana penguatan KPK, rindu didemo, dan perlindungan HAM.
Hal ini direspon oleh Jokowi melalui video berdurasi 2 menit yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 29 Juni 2021. Dalam video tersebut Jokowi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi sehingga kritik merupakan hal yang lumrah dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa dalam menyampaikan pendapatnya. “Tapi juga ingat, kita memiliki budaya tata krama dan sopan santun,” sambungnya.
Kritik terhadap kinerja pemerintah bukan hal yang baru dan tidak seharusnya dihalang-halangi. Dengan adanya kritik, diharapkan kinerja pemerintah dapat membaik dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Jika kritik dibungkam, maka hilang sudah esensi negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
Sejalan dengan BEM UI, BEM ULM turut membuat unggahan, Rabu (7/7) silam yang berisi paparan ketidakselarasan antara perkataan Presiden Jokowi dengan fakta yang terjadi di lapangan. Di antaranya terkait permasalahan HAM, utang luar negeri, impor beras, penguatan KPK, hingga membatasi investor asing di Indonesia. Unggahan tersebut ditutup dengan foto Presiden Jokowi yang diberi tulisan “Jokowi si Raja Pengeramput?” Pengeramput sendiri berarti pembohong dalam bahasa Banjar.
Beberapa saat setelah unggahan tersebut menyebar, laman Instagram Ketua BEM ULM, Ahmad Rinaldi, diserang warganet dengan berbagai tudingan yang bersifat subjektif. Mayoritas dikeluarkan oleh akun-akun tanpa identitas jelas.
Dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, kritik merupakan hal yang lumrah. Rakyat berhak mengkritik kinerja pemerintah karena negara dijalankan oleh orang-orang pilihan rakyat. Indonesia sudah lepas dari jerat orde baru, tidak semestinya kritik dibalas dengan represi dan pembungkaman sebagaimana yang terjadi di masa lalu.
Peliput: Eka Tiara Septiani, Adzra Rana Azizah